Our Online Class My New Discourse

18Jun/130

Forum Pemred: Ketika Pers Memborgol Tangannya Sendiri

Ada apakah hingga pemimpin redaksi merasa perlu mengadakan sebuah forum di Nusa Dua Bali beberawa waktu lalu? Mungkinkah ini hanya menjadi cara baru jurnalis di era teknologi informasi untuk bisa bertahan di tengah gempuran kapitalisme media dan wujud dari proses perjalanan sejarah pers menuju pendewasaan. Ataukah, pers menyerah hingga perlu mempertaruhkan idealisme pada tekanan kapitalisme hingga perlu berkompromi dengan para elit yang selama ini menjadi ‘musuh’ mereka?

Forum Pemred se-Indonesia yang dilaksanakan di Nusa Dua Bali (13 -14/6/2013) dan dihadiri tak kurang dari 200 pemred mengusung tema ‘Media Massa dan Cita-Cita Baru Indonesia’. Lima agenda besar yang dibahas adalah infrastruktur, ketahanan pangan, kedaulatan energi, keuangan, dan teknologi, informasi, komunikasi (TIK). Tak muncul tema yang populer dalam perjuangan pers seperti independensi dan kesejahteraan jurnalis. Pertemuan ini akhirnya menghasilkan 9 nota kesepahaman antara media dengan pemerintah tentang komitmen media untuk mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Sekilas nampak munculnya kembali bentuk jurnalisme pembangunan di rezim Soeharto yang fokus pada promosi program-program pemerintah. Yang mengherankan pemred yang ikut hadir bukan pemred dari media massa ‘ecek-ecek’. Pemred itu berasal dari media-media besar seperti Majalah Tempo, Metro TV, RCTI, Suara pembaharuan, Jawa pos, hingga Kompas. Kita tahu Harian Kompas selama ini menjadi media yang paling serius menjaga independensi.

Reaksi kontra muncul dari Aliansi Jurnalis Independen yang mengeluarkan pernyataan resmi. AJI mempertanyakan relevansi pertemuan Forum Pemred karena kondisi jurnalis di Indonesia saat ini masih dikepung berbagai masalah, seperti masih banyak wartawan digaji di bawah standar (termasuk kontributor dan freelancer), tiadanya jaminan asuransi dan perlindungan profesi, ancaman kekerasan yang menghantui pekerja pers, serta rendahnya kualitas dan etika wartawan. AJI menganggap forum ini berpotensi keluar dari jalur profesionalisme dan etika jurnalistik yang seharusnya dibangun dalam era pers bebas dan demokrasi saat ini. Sementara itu, anggota Dewan Pers Nezar Patria mengatakan pihaknya akan mengkaji Forum Redaksi ini mengingat pihaknya juga menerima banyak keluhan dari berbagai pihak. Tanggapan pedas datang dari jurnalis senior Atmakusumah yang mengatakan bahwa Forum Redaksi di Nusa Dua Bali adalah awal yang memalukan bagi profesi jurnalistik. Menurutnya tidak ada lagi yang bisa dibanggakan saat Pemred sudah bermain mata dengan pengusaha sehingga tak ada lagi independensi media.

Saya tertarik untuk menanggapi polemik ini. Pertama, sepertinya ini adalah ekspresi – diluar kesadaran – para pemred yang telah putus asa dengan tekanan industri media kapitalis yang saat ini berkembang pesat di Indonesia. Pemred sebagai nahkoda newsroom sepertinya merasa menghadapi dilema antara kepentingan idealisme dan tuntutan bisnis. Dalam dialog FORBIS di Metro TV yang khusus membahas tentang Forum Pemred, Arif Sudiutomo, Pimred RCTI mengatakan bahwa saat ini pemred memiliki tugas yang jauh lebih berat karena harus memiliki formula untuk memenuhi kepentingan bisnis dan idealisme. Beban berat ditengah persaingan antar media yang terlalu ketat ini bisa jadi memicu para redaksi untuk bersatu mencari jalan tengah – jika tidak bisa disebut jalan yang membuat mereka nyaman dan bebas dari tekanan. Bersama-sama mereka mencoba membuat paradigma berfikir baru tentang jurnalistik di era kapitalisme media. Intinya mereka ingin menegaskan wacana bahwa jurnalistik bukan semata urusan ideologi, namun juga urusan bisnis.

Kedua, upaya penggeseran tema-tema politik ke tema-tema ekonomi yang konon dilakukan untuk membangun Indonesia yang sejahtera tidak masuk di logika berfikir jurnalis profesional. Mengapa harus tema ekonomi? Apa pula relevansi tingginya pemberitaan tentang politik dengan ketidak-kondusifan perekonomian suatu bangsa. Justru transparasi politik dan kejelasan politik menjadi hal yang krusial dalam keberlangsungan perekonomian suatu bangsa. Investigasi tentang korupsi misalnya – entah pemberitaan tentang korupsi ini menyebabkan timbulnya pertikaian dan kekecewaan masyarakat atau tidak – namun bukan berarti beritanya memperburuk keadaan. Justru apabila tidak diberitakan maka korupsi akan tumbuh dengan subur dan muncul ketidak-percayaan masyarakat pada negara. Saya kira alasan menggeser ke tema politik, ketahanan pangan dan teknologi informasi hanya sebatas wacana untuk menutupi sebuah agenda tersembunyi yang jauh lebih besar.

Ketiga, menurut saya, agenda Forum Pemred bukan agenda yang semata-mata dibuat oleh para pemred namun oleh banyak pihak berkepentingan dari elit hingga pengusaha. Merekalah yang mensponsori kegiatan ini. Sebut saja tiap peserta menghabiskan dana sebesar 4 juta rupiah, maka total akomodasi 200 jurnalis mencapa 800 juta rupiah, belum termasuk biaya lain. Gatra.com menyebut bahwa pelaksanaan Forum ini dimotori 3 personel saja diantaranya pimred Majalah Tempo yang menjadi Ketua Forum Redaksi ini, sementara yang lain hanya mendapat ‘recehan’ saja. Mudah untuk menemukan siapa yang berkepentingan. Mereka adalah pihak diluar pers yang menghadiri forum ini. Sebut saja menteri dan presiden yang – jika tidak bisa disebut penginisiasi – mereka pasti diuntungkan karena dengan berkurangnya porsi berita politik maka kritik jurnalis pada mereka juga akan berkurang. Kita masih ingat bagaimana SBY gerah dengan pemberitaan media yang dirasa menyudutkannya. Selain itu ada banyak pihak seperti para pengusahan media Surya Paloh dan elit lain seperti Tomi Winata yang mengundan jamuan makan malam. Pemilih Hotel Stone Bali memanfaatkan situasi acara ini dengan me-launcing medianya bernama Suara Forum Pemred dan MenitTV. Meski tidak direspon baik para oleh para pemred – karena diluar agenda acara – namun ini bentuk kesalah-pahaman yang mudah sekali dibaca. Mungkin saja karena Oesman ini telah mengeluarkan banyak biaya hingga ia begitu percaya diri para pemred akan mengapresiasi tindakannya.

Apakah Forum Pemred merupakan bentuk proses pendewasaan pratek pers di Indonesia? Jika menengok pers di US misalnya, untuk kasus-kasus terkait nasionalisme mereka sangat pro pemerintah, terutama saat mengangkat isu-isu interenasional seperti perang termasuk ekonomi. Cara ini kadang dianggap tidak fair dari negara selain US misalnya ketidakberimbangan CNN dalam meliput perang di timur-tengah. Ekspos yang mereka lakukan seringkali memojokkan negara yang menjadi musuh US. Sementara Voice of Amerika (VoA) berbeda lagi, karena media ini semacam ‘program CSR’ pemerintah Amerika terhadap negara-negara di seluruh dunia. Siarannya memiliki sudut pandang yang berbeda dengan CNN dan programmnya juga tidak disiarkan di televisi nasional di US. Sementara dibidang politik, pers di US pun tak beda jauh dengan yang terjadi di Indonesia, dimana konglomerasi besar media pun memiliki kepentingan politik terhadap partai misalnya FOX yang lebih condong ke partai Demokrat.

Dalam sebuah forum internasional yang saya ikuti tahun 2010 di Ohio University. Praktisi media di Amerika mengaku tidak pernah mendapatkan intervensi apapun dari pemerintah tentang pemberitaan yang mereka buat. Mereka menentukan agenda sesuai dengan kebijakan redaksional masing-masing media. Misalnya jika Fox memiliki kedekatan dengan partai demokrat karena semata itu adalah sikap dari redaksi dan bukan karena pengaruh diluar idealisme – misal adanya aliran dana – dari partai tersebut. Ada sebuah contoh menarik tentang bukti keindependensian pers US di bidang ekonomi yang membuktikan integritas awak media. Dalam suatu kesempatan industry otomotif di Amerika mengalami sebuah peristiwa memalukan. Karena tidak ingin publik mengetahui krisis yang terjadi di perusahaan mereka, CEO perusahaan otomotif itu berinisiatif untuk membujuk agar media tidak memberitakan kasus yang mereka hadapi dengan mengancam tidak akan memasang iklan di media. Sepertinya perusahaan ini begitu percaya diri dan menganggap media sangat bergantung pada pendapatan tinggi dari perusahaan mereka. Namun apa yang terjadi, ancaman itu bukan apa-apa bagi pers Amerika. Media bersatu – tanpa dikomando – untuk serentak tetap menayangkan krisis perusahaan tersebut dengan konsekuensi tidak mendapatkan pemasukan iklan. Peristiwa ini berakhit dengan kemenangan pers karena perusahaan mobil itu hanya bertahan 3 bulan untuk bisa hidup tanpa iklan.

Apa yang dialami US mungkin belum terjadi di Indonesia. Apalagi di era industri kapital saat ini, di bidang ekonomi, media semakin kentara di-stir oleh pasar. Media mulai memperlonggar syarat idealisme profesi wartawan seperti yang tersirat dalam Forum Pemred. Di bidang politik, pers masih sarat dengan pengaruh. Sikap redaksi bukanlah sikap independen namun seringkali karena intervensi dari luar. Independensi pers di Indonesia masih bisa dibeli. Ini yang menurut saya adalah sikap yang belum dewasa. Kedewasaan pers bisa diibaratkan dengan standar prinsip manusia dewasa. Seorang manusia dewasa adalah saat pendapat yang dimilikinya didasarkan pada prinsip hati nuraninya, bukan dari pengaruh dari pihak luar. Manusia bebas berpendapat namun dikatakan bertanggung-jawab saat pendapatnya memiliki integritas yang tinggi dengan peran yang melekat pada dirinya.

Dari pengalaman ini, menurut saya, pers tidak harus ‘lenget’ dengan pemerintah untuk bisa membangun negara yang lebih baik. Kedekatan yang selama ini selalu berjarak dengan elit harus terus dijaga untuk menjamin keberlangsungan independensi media. Bagi saya Forum Pemred adalah sikap berlebihan jika itu untuk menyebut bahwa pers ingin membangun negara yang lebih perkasa seperti tema acara Forum Pemred. Pers seharusnya bisa mengontrol diri untuk menentukan berita seperti apa yang layak untuk bisa membangun negeri ini tanpa harus membuat kesepakatan – seperti 9 nota kesepahaman yang dibuat Forum Pemred – dengan pemerintah. Adalah hal yang konyol ketika pers yang sejak masa reformasi sudah berjuang mati-matian untuk membuka borgol hingga diterbitkannya uu kebebasan pers, kini justru pers – dengan senang hati – memborgol dirinya sendiri untuk pemerintah.

Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment


*

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

No trackbacks yet.

Skip to toolbar