Our Online Class My New Discourse

10Jun/130

Panggung Seksualitas para Elit

Persidangan di Pengadilan Tipikor (17/5/2013) mengungkap adanya skandal seks antara tersangka suap impor daging Ahmad Fathanah (AF) dengan wanita berinisial M. AF memberikan uang 10 juta rupiah kepada M setelah menemaninya di salah satu kamar Hotel Le Meridien, Jakarta. Seiring bergulirnya kasus yang juga menyeret mantan presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq ini, beberapa wanita ikut diperiksa KPK karena terbukti menerima uang ratusan juta rupiah dan benda-benda berharga seperti mobil, jam tangan dan perhiasan dari AF. Terakhir, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Keuangan (PPATK) melaporkan, uang di rekening AF mengalir ke sekitar 40 wanita dengan maksimal transaksi sebesar 1 M.

Kedekatan (baca: hubungan intim) para elit senayan dengan para wanita bukan dongeng belaka. Masih jelas ingatan kita tentang kasus serupa seperti video porno mantan anggota DPR partai Golkar Yahya Zaeni dengan Maria Eva (2006), Al Amin Nasution mantan anggota dewan PPP yang ditangkap KPK sedang bersama wanita di hotel Riz Carlton (2008) dan Pelecehan seksual Max Moein mantan anggota fraksi PDI terhadap asistennya Desi Vridiyanti (2008). Kasus lain yang berbau seks adalah mantan politisi PKS, Arifindo yang kepergok menonton video porno saat sidang paripurna (2011).

Tingkah laku para elit ini memunculkan kebingungan persepsi di kalangan masyarakat, apalagi saat pelakunya lekat dengan simbol-simbol agama. Kehidupan tak ada bedanya dengan drama. Manusia adalah aktornya dan masyarakat adalah panggungnya. Erving Goffman menyebut panggung depan (front stage) manakala manusia menutup mukanya dengan topeng kebaikan, sementara dibalik itu (back stage) acap kali tersembunyi berperilaku yang tak terpuji. Dalam konteks ini, seks adalah panggung belakang dan area privat yang disembunyikan. Maka hubungan intim yang terekspose publik acap kali dianggap aib, apalagi dilakukan public figure seperti pejabat, artis, dll.

Dalam wacana seksualitas Foucoult, ada suatu jaman yang disebut masa Greco – Roman di jaman Yunani Kuno yang memaknai seks sebagai ars erotica. Di era ini kontrol seks berada pada diri manusia sehingga bebas berhubungan seksual dengan siapapun. Pelakunya bukan pendosa karena belum ada aturan yang mengikatnya. Foucoult menganggap era ini sebagai kebebasan manusia yang paling hakiki. Meski ditegaskan bahwa kebebasan disini tetap diikuti dengan prinsip kewaspadaan, namun dalam sejarannya, manusia membutuhkan aturan untuk kehidupan seksualnya.

Dalam Islam, istilah yang bisa menggambarkan era Greco – Roman adalah jaman kebodohan (jahiliyah) di masa Arab Kuno. Periode ini berlangsung pada jaman pra-Islam dimana perilaku seksual manusia tidak diatur. Setelah Islam masuk, kehidupan seksualitas diatur sedemikian rupa dalam ikatan pernikahan. Untuk mencegah per-zina-an, Islam bahkan melarang laki-laki berjabatan dengan perempuan yang bukan bagian dari keluarganya (non-mahram).

Seks sebagai Komoditas
Wacana seks yang berkembang memunculkan era scientia sexualis. Seks tak lagi menjadi sesuatu yang tabu dan puritan, namun bisa dibicarakan dengan terbuka. Seks bergerak ke ruang klinis yang sarat dengan teori baku hingga akhirnya di-ilmu-kan. Seksulitas dipandang sebagai bagian dari sistem kesehatan dan bukan penentu moral manusia. Sebut saja ‘kampanye penggunaan kondom’ yang secara tersirat melegalkan seks bebas ‘asalkan’ memakai kondom. Tujuannya agar manusia tidak terjangkit AIDS. Atau imbauan bagi pelaku seks bebas untuk tidak berganti-ganti pasangan, tanpa menegaskah arti penting seks dalam ikatan pernikahan.

Dialog wacana seksualitas antara ilmu agama dan ilmu kesehatan terus berlangsung. Ditengah sistem pengawasan (panoptik) agama yang ketat, seksualitas justru menjadi isu yang menyenangkan untuk dibicarakan dan dilakukan meskipun dengan sembunyi-sembunyi. Kapitalisme dibantu media memposisikan seks sebagai komoditas bagi masyarakat yang sedang dirasuki budaya informasi dan konsumsi. Seksualitas tak ada bedanya dengan barang yang memiliki nilai jual.

Dalam konteks budaya kapitalisme, maka mereka yang berkuasalah yang bisa membeli barang konsumsi termasuk seks. Foucoult menyebut kekuasaan dan seksualitas memiliki hubungan dialetik. Kekuasaan bisa mengatur manusia bahkan sampai bagian paling intim yaitu tubuh. Kuasa manusia berupa kekayaan, jabatan, wibawa menjadi kekuatan pengendali tubuh-tubuh yang sengaja dibiarkan tanpa jiwa oleh pemiliknya.
Dalam dunia perpolitikan kita mengenal istilah gratifikasi layanan seksual. Sebut saja tersangka kasus korupsi dana bantuan sosial, mantan Wakil Kepala PN Bandung Setyabudi Tejocahyono. Berdasar pengakuan tersangka Toto Hutagalung, Setyabudi tak hanya meminta uang namun juga layanan seksual. Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak menyebut secara eksplisit tentang gratifikasi layanan seksual dalam dakwaan korupsi, namun dalam penjelasan pasal itu dikatakan gratifikasi tidak hanya berbentuk uang atau barang, melainkan pemberian dalam arti luas. KPK sendiri sedang mempertimbangkannya untuk memasukkannya dalam dakwaan.

Prinsip Ketimuran

Dalam konteks ke-Indonesia-an, pernikahan dianggap sebagai sebuah ikatan suci yang menyatukan dua manusia. Seksualitas menjadi manusiawi ketika berada dalam sistem ini. Tak hanya karena aturan Agama yang mengikatnya, namun budaya timur yang melekat sejak jaman nenek moyang telah menyebabkan nilai itu terus bertahan.
Jika kita melongok ke beberapa abad lalu, Indonesia memiliki sebuah manuskrip tentang seksualitas yaitu Serat Centhini (1814). Naskah yang ditulis Keraton Surakarta di masa Paku Buwana IV (1788 – 1820) ini menegaskan bahwa persetubuhan dipahami sebagai bakti seorang istri terhadap suaminya, dan kewajiban suami terhadap istrinya. Puncak ajaran serta penghayatan seks dalam tradisi Jawa adalah untuk mengetahui asal-usul kemanusiaan dan tujuan kesempurnaan hidup manusia. Seks diatur sedemikian rupa untuk menjaga manusia tetap bermartabaat dan memiliki perbendaan perilaku seks dengan hewan.

Maka masuk akal apabila hingga saat ini kebebasan memaknai dan mengekspresikan hasrat seksual seperti yang disampaikan Foucoult masih sulit untuk diterima dalam sistem ke-timur-an. Wajar pula apabila masyarakat Indonesia gagal memahami motif dibalik perilaku seksual para elit yang nyata-nyata dilakukan diluar sistem pernikahan yang masih menjadi akar norma masyarakat kita.

Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment


*

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

No trackbacks yet.

Skip to toolbar