Our Online Class Blog for discussing of media and sociology of communication

Miyarda Dwi E H (D2C308010)
April 21st, 2010 - 08:01

PENDAHULUAN
Belakangan ini istilah makelar kasus (markus) menjadi kosa kata yang akrab di media massa. Sorotan tajam dari sejumlah media massa yang diarahkan untuk menyelidiki segala bentuk makelar kasus semakin menambah keingintahuan masyarakat terhadap ulah dari segelintir oknum yang tak bertanggungjawab. Oleh karena itu, media massa cetak maupun elektronik berlomba-lomba menyajikan informasi terbaru dari perkembangan kasus tersebut.
Praktik markus disinyalir banyak terjadi di institusi penegak hukum, tak terkecuali di kepolisian dan kejaksaan. Mantan Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Susno Duaji menyatakan bahwa markus banyak berkantor di Mabes Polri, hal itu menguatkan asumsi publik terkait kebenaran isu tersebut. Nama yang akhir-akhir ini mencuat karena namanya disebut oleh mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji memiliki uang sebesar Rp 25 miliar dalam rekening pribadinya adalah Gayus Tambunan. Lelaki yang memiliki nama lengkap Gayus Halomoan Tambunan ini bekerja di kantor pusat pajak dengan menjabat bagian Penelaah Keberatan Direktorat Jenderal Pajak. Posisi yang sangat strategis, sehingga ia dituduh bermain sebagai makelar kasus (markus). Kasus pun berlanjut karena diduga banyak pejabat tinggi Polri yang terlibat dalam kasus Gayus.
Belum tuntas dengan Makelar Kasus (Markus), kini muncul istilah baru yakni Makelar Berita (Marta), itulah tanggapan orang kampung yang kini lebih melek informasi seiring era keterbukaan saat ini. Dua istilah itu mungkin bukan istilah baru untuk para pakar dibidangnya atau bagi mereka yang sudah lama melek informasi. Tapi bagi ‘orang awam’ istilah ini bisa jadi memang baru mereka dengar. Seperti halnya istilah lainnya yang berkembang di saat Pemilu 2009, Prita Mulyasari, Kasus Antasari, konflik KPK-Polri, Skandal Bank Century, dll. Seiring waktu dan seiring agenda setting media massa khususnya yang mengurangi intensitas pemberitaan pada topik-topik yang belum tuntas tersebut, istilah-istilah yang berkembang dalam kasus-kasus itu pun ikut tenggelam dan tergantikan istilah baru. Dan istilah yang kini sedang naik daun adalah Makelar Kasus atau disingkat Markus dan Makelar Berita atau Marta
Setelah terungkap kasus Gayus Tambunan dan para petinggi Polri, Markus atau makelar kasus kembali memakan korban. Namun kali ini bukan pegawai pajak yang terseret. Anehnya justru jurnalis TV One yang terlibat. Presenter Indy Rahmawati, pembawa acara Apa Kabar Indonesia pagi TV One kabarnya merekayasa seorang pekerja dunia hiburan menjadi markus palsu. Markus palsu itu bernama Andri Ronaldi alias Andis. Ia mengaku dibayar 1,5 juta rupiah untuk bersaksi di acara tersebut. Dalam acara itu Andis identitasnya sengaja disamarkan. Kepada pemirsa Andis mengaku sudah 12 tahun menjadi makelar kasus di lingkungan Mabes Polri.
Polisi yang berkepentingan dengan masalah ini kemudian mencari tahu siapa markus yang bersaksi di TV One tersebut. Setelah melakukan penelusuran, akhirnya Andis pun diciduk dan terbongkarlah sandiwara memalukan TV One itu. Hari ini mabes polri akhirnya melaporkan TVOne ke Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Kepada polisi, Andis mengaku diminta berbicara sesuai skenario yang telah dibuat sang presenter. Andris mengaku, malam sebelum tayangan tersebut, dia dihubungi presenter TV One Indy Rachmawati untuk mencarikan nara sumber terkait kasus Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia. Namun, pada akhirnya, dia justru diminta hadir sebagai narasumber terkait markus di Polri. Andis mengaku tidak berbohong atas pernyataannya itu. Dia berani mempertanggungjawabkannya.
Tertangkapnya Andis membuat pihak TV One panik, mereka tetap berusaha melakukan pembelaan diri. TVOne akan menuntut Andis, pria yang mengaku disuruh berperan sebagai makelar kasus di Mabes Polri dalam wawancara di televisi tersebut pada 18 Maret 2010 dengan bayaran Rp 1,5 juta. Hal tersebut dikatakan oleh Totok Suryanto selaku Direktur Penyiaran TV One dalam sebuah jumpa pers di Jakarta, pada hari Jumat 9 April 2010. Totok beralasan bahwa saat menjadi narasumber, Andis mengaku sebagai markus dan diyakini benar oleh TVOne. Tindakan Andis juga dianggap sebagai bentuk pencemaran nama baik Indy Rachmawati terkait isu rekayasa yang dilakukannya. Totok juga mengungkapkan bahwa proses penghadiran Andris di Apa Kabar Indonesia Pagi 18 Maret 2010, sudah melalui beberapa tahapan termasuk verifikasi narasumber.
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) beranggapan pengaduan Mabes Polri kepada Dewan Pers terhadap dugaan rekayasa siaran TV One terkait oknum makelar kasus (markus) palsu masih perlu pembuktian.
Pihak TV One mengelak dan yakin bahwa narasumber yang dihadirkan tersebut, merupakan narasumber asli, bahwa dia adalah seorang markus. Namun, Polri berhasil mengumpulkan bukti print-out Blackberry Massenger (BBM) antara presenter Indy Rahmawati dengan Andis, serta pengakuan dari Andis yang mengaku dijebak oleh TV One untuk menjadi markus palsu.
Berikut ini hasil print-out Blackberry Massenger (BBM) antara Indy Rahmawati dengan Andis yang berhasil diperoleh pihak Polisi :
(www.detiknews.com/InilahTranscriptpercakapanBBantaraMARKUS(Palsu)danMARTA(Mafia Berita) ) Dalam transkrip ini, Andris menggunakan nama B1LLY.

Indy TV One: Kalau perlu, ganti nomer aja bang

(*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): Ok… Dari Mabes Tadi Siang… Cari gue
nich…

Indy TV One: Bang, kalau ada telepon2 dari nomer2 yang ga jelas, ga perlu diangkat. Polisi saat ini sdg kasak kusuk cari nomer teleponmu. Aku TIDAK akan kasih nomermu ke siapa pun.

(*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): Ok…
(*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): Gue jadi buron nich…
(*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): Sampe kakak gue disamperin ke posyandu…
(*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): Gue dibilang tabrak lari..

Indy TV One: Aku lagi tiarap bang
Indy TV One: Siappp
Indy TV One: Waduh, kalau abang dicari mereka, artinya mereka udah tau identitas abang dong..
Indy TV One: Sama bang.. Aku tiap pagi siaran ditunggi intel 5 org ..
Indy TV One: Bang, is everything ok?
Indy TV One: Aku ditekan pimpinan
Indy TV One: Aku matiin hp karena dicari pimpinan

Indy TV One: Aku ga berani ke kantor pusat di pulogadung, karena ditekan pimpinan, suruh buka identitas kamu. Aku menolak
Indy TV One: Jelas bukan dari saya. Saya ga kasih tau siapapun soal abang
Indy TV One: Bang… Is everything okay? ..

(*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): Ndy..

Indy TV One: Alhamdulillah, abang nyahut juga..
Indy TV One: Eveything ok bang?

(*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): sengaja hp mati / hidup…
(*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): Saya jadi cabut keluar kota nich…
(*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): Mereka yg cari saya bawa foto, dan dapat alamat dari stnk kendaraan yg dipakai. Fotonya juga ada..

Indy TV One: Waduh…. Gawat bangett..
Indy TV One: Kok mereka bisa tau dari siapa ya bang?
Indy TV One: Hati2, bang.. Hp matiin aja bang
Indy TV One: Aku dicariin big boss. Dia minta jatidiri kamu. Aku menolak. Aku juga matiin hp terus.. On/off
Indy TV One: Bang, aku minta maaf udah bikin kamu repot dan susah
Indy TV One: Aku minta maaf sungguh2

(*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): Jgn sampai ada yg Bocorin informasi apapun ttg aku…

Indy TV One: Ga ada yg bocorin kok bang
Indy TV One: Ke boss pun aku ga kasih

(*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): Ok sipp…
(*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): Insya Allah… Ini berlalu koq…
(*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): Yg penting kamu kgn kepancing aja…
(*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): Seluruh temen” police juga udah ada yg curiga ama gue…

Indy TV One: Be cool bang..
Indy TV One: Ati2 ya

(*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): Ok
(*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): Ndy… Tolong hari ini kita harus ketemu…
(*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): Polisi udah dapat rumah gue…
(*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): PING!!!

Indy TV One: Aman ga telp ke nomer baru?
Indy TV One: Bang, ayo ketemu. Di mana, jam berapa. Kasih tau saya
Indy TV One: Bang….
Indy TV One: Ketemu di mana jam berapa
Indy TV One: Masih bisa ditelp ke nomer luar kota?
Indy TV One: Bang…

(*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): Indy telp saya ke 021 99999615

Indy TV One: Aku pake nomer kantor ya
Indy TV One: Aku otw
Indy TV One: Bang?
Indy TV One: Gimana nih, kita udah di lokasi
Indy TV One: Abang, aku bertiga udah deket
Indy TV One: Bagaimana, bang?
Indy TV One: Mohon kabari saya bang
Indy TV One: Segera
Indy TV One: Hellow, bang?

Setelah dipertunjukkannya bukti tersebut kepada masyarakat, akhirnya Dewan Pers bertindak cepat. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta juga meminta Dewan Pers menemui Redaksi TVOne untuk mendengar penjelasan dari TVOne, sebab Dewan Pers baru mendapatkan informasi dari satu sisi saja yaitu pihak kepolisian. Pada hari Senin, 12 April 2010, presenter stasiun televisi TV One Indy Rahmawati, didampingi General Manager News and Sport Totok Suryanto dan kru pemberitaan lain, datang ke Gedung Dewan Pers untuk memenuhi panggilan. Dalam rapat tersebut, TV One mengakui kesalahan karena tidak melakukan cover both side (liputan berimbang) dalam menyiarkan narasumber makelar kasus (markus) yang diduga palsu, yakni Andris Ronaldi. Hal ini sangat disayangkan, mengingat TV One memproklamirkan stasiun televisinya sebagai stasiun televisi berita, akan tetapi justru melakukan pembodohan publik dengan sengaja menghadirkan narasumber palsu, hanya untuk mengejar rating semata. Akibat kesalahan ini, TV One kini mendapat sebutan sebagai Marta (Makelar Berita).
Setelah rapat mediasi dengan pihak TV One tersebut, Dewan Pers menyatakan bahwa kesalahan tersebut bukan sepenuhnya kesalahan personal reporter TV One, Indy Rahmawati, melainkan orang yang mewakili TV One sebagai institusi media yakni pemimpin redaksi. Selain itu, Dewan Pers juga menyatakan bahwa kesalahan utama TV One adalah pemberitaannya yang tidak seimbang dalam menghadirkan narasumber hanya sebelah pihak yakni Andris sebagai markus tanpa menghadirkan kepolisian untuk mengklarifikasi keterangan Andris dalam program edisi 18 Maret 2010 tersebut. Atas dasar itulah maka pelanggaran etika oleh TV One akan diselesaikan menurut kode etik jurnalistik. Pada rapat mediasi tersebut, TV One menunjukkan bukti-bukti kuat bahwa Andris memang makelar kasus, namun sesuai perjanjian dengan pihak TV One, bukti-bukti tersebut dirahasiakan.
Sementara Andrys Ronaldi diperiksa kepolisian karena diduga sebagai markus palsu yang mengaku lama beraksi di kepolisian dalam program Apa Kabar Indonesia Pagi. Oleh karena itulah, pihak kepolisian melaporkan TV One atas dugaan merekayasa adanya makelar kasus palsu yakni Andrys, yang lama beraksi di kepolisian. Sementara Andrys sendiri mengaku telah dijebak pihak TV One agar mengaku sebagai makelar kasus palsu. Siapakah sebenarnya yang merekayasa, benar TV One atau justru Kepolisian sendiri, hingga saat ini masih belum dapat diketahui.
Biar bagaimanapun, kejar tayang dan berlomba-lomba menjadi yang tercepat dalam menyajikan informasi, namun tidak diimbangi dengan akurasi fakta, merupakan sebuah kesalahan. Jika kemudian topik yang diangkat menyangkut hajat hidup orang banyak dan masa depan negeri ini maka berita-berita ‘kuning’ seperti ini tentunya sangatlah tidak baik.

PEMBAHASAN
Produk jurnalistik berupa siaran di televisi merupakan hasil akhir dari proses yang melibatkan reporter, kamerawan, editor gambar, produser, pembawa acara, produser eksekutif hingga pimpinan perusahaan media massa. Apabila terjadi pelanggaran pada sebuah produk jurnalistik, maka tanggung jawab berada pada Pemimpin Redaksi dan tidak bisa dibebankan kepada profesi tertentu. Ketatnya persaingan pada industri televisi berdampak terhadap tekanan kerja, namun jurnalistik televisi harus tetap mentaati prinsip verifikasi dan bersikap independen saat menjalankan tugas keprofesiannya.
Makelar Kasus yang sedang menjadi sorotan media ini, sesuai dengan teori media ”Agenda Setting” yaitu media membentuk persepsi atau pengetahuan publik tentang apa yang dianggap penting. Dengan ungkapan lain, apa yang dianggap penting oleh media, maka dianggap penting juga oleh publik. Ada hubungan positif antara tingkat penonjolan yang dilakukan media terhadap suatu persoalan (issue) dan perhatian yang diberikan publik terhadap yang ditonjolkan media.(Hamidi, 2007:81).
Media massa di Indonesia kini sedang memfokuskan pemberitaannya pada berita Makelar Kasus (Markus), mereka bersaing untuk menyajikan informasi terbaru tentang kasus tersebut kepada khalayak. Berita televisi termasuk media massa yang paling diminati oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya akan informasi tentang makelar kasus tersebut. Oleh karena itu, tim produksi berita seluruh stasiun televisi, menggunakan berbagai cara untuk menarik perhatian audiens, dari mulai membuat liputan investigasi hingga dialog-dialog dengan narasumber. Namun, harus tetap patuh pada kode etik yang berlaku.
Tidak demikian kiranya dengan yang terjadi pada kasus markus palsu TV One. TV One terbukti melakukan pambohongan publik dengan menghadirkan narasumber palsu pada kasus markus di program Selamat Pagi Indonesia, pada tanggal 18 Maret 2010. Presenter TV One Indy Rahmawati, diduga tokoh yang paling berperan di balik kasus rekayasa narasumber tersebut. Perekayasaan narasumber ini jelas dilakukan karena faktor persaingan antar media televisi, yaitu untuk memperoleh rating yang tinggi.
Narasumber palsu tersebut telah diamankan pihak kepolisian. Markus palsu yang bernama Andis ini, mengaku dibayar sebesar 1,5 juta untuk menjadi narasumber dan mengikuti skenario yang telah dipersiapkan oleh presenter Indy Rahmawati. Tuduhan ini sempat ditolak oleh pihak TV One, namun karena kuatnya bukti, maka akhirnya mereka mengakui kesalahan tersebut.
Sesuai dengan kebijakan Dewan pers, maka kasus ini bukan hanya menjadi tanggung jawab personal presenter Indy Rahmawati, melainkan orang yang mewakili stasiun televisi tersebut secara institusi, yaitu pemimpin redaksi. TV One dituduh melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, pada pasal 4 yang berbunyi ”Wartawan tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul”. Maka kasus pelanggaran ini akan diselesaikan sesuai dengan aturan Kode Etik Jurnalistik, yaitu dengan pemberian hak jawab, hak koreksi, meralat informasi yang salah, dan memohon maaf kepada pihak-pihak yang telah dirugikan akibat kasus rekayasa ini.
Sesuai dengan teori Uses and Gratification, khalayak menggunakan media sebagai pemenuh kebutuhannya akan sebuah informasi, dalam hal ini informasi tentang Makelar Kasus (Markus), kasus ini sedang disorot besar-besaran di berbagai media. Dalam teori ini, khalayak media massa adalah khalayak yang aktif, yang akan membentuk persepsi mereka setelah menggunakan media pilihannya. Persepsi tersebut kemudian akan berkembang menjadi sebuah sikap, kemudian direpresentasikan dalam sebuah perilaku. Kasus rekayasa narasumber TV One ini cukup disorot oleh media-media yang lain, sehingga telah sampai ke benak khalayak. Khalayak yang haus informasi tentang markus, akan merasa tertipu, mereka akan membentuk persepsi mereka tentang kualitas keakuratan berita TV One, selanjutnya akan berkembang pada sikap suka, tidak suka, atau setuju dan tidak setuju terhadap berita-berita yang disiarkan oleh TV One. Sikap tersebut berkembang pada sebuah tindakan atau perilaku loyal atau tidak loyal terhadap TV One.
Bila kasus TV One tersebut merupakan sebuah kasus yang negatif, maka respon dari khalayak juga akan negatif. Kredibilitas TV One jelas-jelas terancam dengan terkuaknya kasus ini. Khalayak juga bertanya-tanya, apakah ini yang pertama kali dilakukan ataukah sudah ada rekayasa-rekayasa narasumber sebelumnya yang tidak terungkap. TV One akan kehilangan kepercayaan publik, menyebut stasiun televisinya sebagai stasiun berita, namun melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik yang cukup fatal. Selain pasal diatas, TV One juga didakwa telah melakukan pelanggaran kode etik yang lain, yaitu pemberitaannya yang tidak seimbang dalam menghadirkan narasumber hanya sebelah pihak, yakni Andris sebagai markus, tanpa menghadirkan kepolisian untuk mengklarifikasi keterangan Andris. Maka dari itu, kasus TV One akan diselesaikan menurut kode etik jurnalistik, sanksi pelanggarannya di tentukan oleh perusahaan atau organisasi pers tersebut, dan bukan Dewan Pers.
Dewan pers merupakan lembaga yang melakukan pengawasan terhadap penegakan etika pers, sedangkan saksi pelanggarannya menjadi tanggung jawab perusahaan atau organisasi pers yang bersangkutan. Dalam dunia jurnalisme profesional, dikenal istilah absence of malice (tidak ada niat jahat). Jadi, penanganan dalam pelanggaran etika yang dilakukan pada jurnalisme professional ditujukan untuk mencari solusi perbaikan atas kelalaian dan kesalahan praktik jurnalistik. Rumusan solusi atas pelanggaran etika, termasuk yang dilakukan oleh presenter TV One tersebut adalah ralat atau koreksi, hak jawab, atau permintaan maaf secara terbuka. Karena kesalahan yang dibuat tergolong berat, maka Dewan pers dapat memberikan penilaian dan mengeluarkan rekomendasi berupa teguran, peringatan keras, atau sanksi moral.(Girsang, 2006:49)
Kasus ini juga jelas mengancam kredibilitas presenter Indy Rahmawati sebagai seorang jurnalis, apalagi Andis mengaku bahwa ia mendapat skenario rekayasa ini dari Indy. Indy juga bertindak sebagai produser acara tersebut, seharusnya ia yang bertanggung jawab atas verifikasi narasumber dan keberimbangan berita yang disajikan, namun yang terjadi justru sebaliknya dan lebih parah lagi, karena hal tersebut ternyata disengaja demi kepentingan bisnis.
Namun, meski Indy Rahmawati disebut sebut sebagai yang paling berperan dalam rekayasa ini, yang harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan bukanlah Indy. Sesuai dengan Pasal 12 UU Pers, berita adalah produk media hasil kerja tim redaksi (hasil kerja kolektif). Oleh karenanya, yang bertanggung jawab terhadap materi berita adalah redaksi media tersebut, yang dipresentasikan atau diwakilkan oleh pemimpin redaksi, termasuk apabila muncul tuntutan hukum.(Girsang, 2006:47).
Program tayangan yang bersifat talkshow seperti Apa Kabar Indonesia di TV One, juga termasuk karya jurnalistik yang menuntut sumber yang valid dan dapat dipercaya, sehingga apa yang disampaikan harus sesuai fakta yang terjadi. Apabila media menyampaikan sesuatu berasal dari sumber yang tidak valid, direkayasa, dan palsu, media tersebut melanggar prinsip jurnalistik paling mendasar yakni kebenaran sesuai fakta yang terjadi. Bagaimana TV One bisa dikatakan berkualitas apabila standar paling mendasarnya saja tidak terpenuhi.
Pelanggaran kode etik jurnalistik memang lebih bersifat moral, tetapi hal itu terkait dengan kepercayaan masyarakat terhadap karya jurnalistik. Apabila media sudah terkena sanksi seperti itu, bagaimana dengan kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran karya jurnalistik yang dihasilkan suatu media, itu yang sebenarnya jauh lebih berat. Dengan pemberian sanksi moral, akan dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa jurnalis memiliki standar dan tolok ukur yang jelas dalam menjalankan profesinya.

KESIMPULAN
Berdasarkan ulasan di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan :
Kasus narasumber palsu yang dituduhkan oleh pihak Kepolisian pada TV One, disebutkan oleh Dewan Pers sebagai pelanggaran kode etik jurnalistik. Oleh karena itu, akan dikenakan sanksi sesuai dengan kode etik Jurnalistik yang berlaku, yaitu ralat atau koreksi, hak jawab, dan permintaan maaf kepada pihak Kepolisian dan masyarakat.
Program tayangan jenis talkshow juga merupakan karya jurnalistik, sehingga tetap mengutamakan sumber yang valid dan dipercaya. Apabila media menyampaikan sesuatu berasal dari sumber yang tidak valid, direkayasa, dan palsu, media tersebut melanggar prinsip jurnalistik paling mendasar yakni kebenaran sesuai fakta yang terjadi.
Pelanggaran etika jurnalistik, tidak dapat dikenakan pada pelaku pers secara individual, karena program berita atau talkshow merupakan hasil kerja kolektif. Maka dari itu, yang bertanggung jawab adalah redaksi dari program tersebut, sesuai pasal 12 UU Pers dipresentasikan atau diwakili oleh pemimpin redaksi.
Dengan pemberian sanksi moral pada pelaku pelanggaran kode etik jurnalistik, maka masyarakat akan dapat mengetahui bahwa jurnalis memiliki standar dan tolok ukur yang jelas dalam menjalankan profesinya.

Devia Kurniasari (D2C308003)
April 21st, 2010 - 10:53

A. PENDAHULUAN
Markus atau Makelar kasus lagi naik daun pekan-pekan ini, apalagi dengan kasus narasumber palsu sebagai markus yang di siarkan oleh TVOne yang menganggap sebagai stasiun berita di Indonesia. Kasus ini bermula dari tayangan ‘Apa Kabar Indonesia Pagi’ di TVOne pada 18 Maret 2010. Tayangan tersebut membahas fenomena markus sebagai topik utama. Untuk memperkuat tayangan tersebut, pihak TVOne menghadirkan seorang pria yang mengaku berprofesi sebagai markus. Untuk menutupi identitasnya, pria tersebut mengenakan topeng, suaranya pun diubah sedemikian rupa.
Penampilan pria tersebut sungguh meyakinkan. Dia bercerita lancar dan panjang lebar tentang praktek markus yang dilakukannya di Mabes Polri. Dari sinilah sangat jelas, informasi yang disampaikan pria tersebut sangat menarik dan penting. Sebab bukan perkara mudah untuk menemukan narasumber seorang markus. Kehadiran sang markus ternyata menarik pihak kepolisian karena sedang menjadi sorotan masyarakat. Sebab ada sejumlah keterangan atau pernyataan pria tersebut yang dinilai janggal. Secara diam-diam polisi pun kemudian melakukan penyelidikan untuk mengetahui siapa sebenarnya sang markus tersebut.
Pada akhirnya, Mabes Polri menangkap Andris Ronaldi, seorang yang diklaim sebagai narasumber palsu dan yang mengaku-ngaku sebagai makelar kasus (markus) dalam tayangan TVOne. Penangkapan tersebut dilandasi atas dugaan rekayasa berita. Andris mengaku mendapat bayaran Rp 1,5 juta untuk menjalankan peran sebagai markus dan ia pun menyatakan disuruh membaca skenario yang telah dibuat untuk program dialog tersebut oleh Indy Rahmawati (presenter Apa Kabar Indonesia Pagi). Sebelumnya Mabes Polri tidak langsung menangkap begitu saja, pihak polisi melakukan pengamatan dan mencari informasi lebih lengkap lagi untuk dijadikan bukti. Benar atau tidaknya, kasus ini masih dalam proses pemeriksaan.
Selanjutnya, tindakan Mabes Polri adalah melaporkan TVOne ke Komisi Penyiaran (KPI) karena dituding merekayasa narasumber markus di Mabes Polri. Pihak TVOne membantah tudingan tersebut, menurut Manajer Umum Pemberitaan TVOne, Totok Suryanto, TVOne tidak pernah merekayasa narasumber dikarenakan pihak TV One belum pernah melihat apakah orang tersebut adalah orang yang dijadikan narasumber di TVOne atau bukan dan sampai saat ini TVOne belum mendapat surat resmi dari Mabes Polri. Selain melaporkan ke KPI, Polri juga melaporkan secara tertulis ke Dewan Pers untuk menindak lanjuti kasus ini. Pihak KPI, Dewan Pers dan TVOne akan bersama meneliti apakah perbuatan rekayasa narasumber sudah masuk kualifikasi pidana atau hanya melanggar kode etik jurnalistik saja.
Dalam hal ini melalui jumpa pers, TVOne yakin benar bahwa Andris Ronaldi yang dihadirkan di Apa Kabar Indonesia Pagi 18 Maret benar-benar sebagai markus dan ternyata bukan pada acara tersebut saja dia tampil sebagai markus, dia telah beberapa kali tampil sebagai markus contohnya di acara Jakarta Lawyer Club, Apa Kabar Indonesia Pagi 18 Maret dan juga Nama dan Peristiwa. Oleh karena itu pihak TVOne merasa tidak pernah merekayasa Andris sebagai markus, berdasarkan informasi yang diberikan kepada TVOne, Andris memang markus. Namun lain halnya dengan pengakuan Andris, melalui jumpa pers tersebut juga, Andris mengaku baru sekali tampil di TVOne yaitu pada tanggal 18 Maret. Sedangkan menurut tetangganya di Jatinegara, dia pernah melihat Andris dijemput kru TVOne pada hari Senin bulan November 2009.
Saat ini kasus tersebut telah ditangani oleh pihak kepolisian. Entah benar atau tidak, hal ini masih belum diketahui, dan jika benar maka TVOne telah melakukan pembohongan publik dan pelanggaran kode etik jurnalistik maupun Undang-Undang tentang penyiaran.
Esai ini, penulis akan mencoba untuk membahas kasus tersebut yang ditinjau dari segi hukum, pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, teori media dan teknis dialog program berita.

B. PEMBAHASAN
Sebutan markus atau makelar kasus sudah tidak asing lagi karena sebutan ini sering terdengar dan dibahas di media tv, surat kabar dan juga media online. Dari pengertian kata makelar sendiri berarti merupakan perantara antara penjual dan pembeli. Makelar yang sudah mengenal baik si penjual dan si pembeli, maka keberhasilan akan terjadinya sebuah transaksi akan semakin besar. Dengan pengertian makelar diatas, maka untuk pengertian makelar kasus, atau markus dapat diartikan sebagi seorang perantara yang mengenal penjahat sekaligus memiliki hubungan dengan penegak keadilan (Polisi, KPK, Jaksa), dan biasanya makelar kasus memberikan informasi yang dia ketahui tentang penjahat, dan kemudian makelar kasus akan menyampaikan informasi tersebut kepada para penegak hukum.
Tidaklah salah pekerjaan sebagai markus asalkan kegiatan itu dilakukan dengan menempatkan etika dan kaidah hukum dalam prakteknya, namun untuk makelar kasus yang sering disebut-sebut di media massa adalah makelar yang tidak lagi menempatkan etika dan kaidah hukum, bahkan berupaya merekasaya sebuah perkara hukum untuk mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Dalam esai ini tidak akan membahas mengenai markus yang ada di negeri kita, melainkan akan membahas tentang kasus dugaan narasumber palsu yang dilakukan oleh TVOne dalam sebuah program berita.
Menurut penulis, ada tiga hal kemungkinan yang mendasari adanya kasus narasumber palsu tersebut, pertama manajemen minta redaksi membuat berita mengenai makelar kasus dengan alasan adalah untuk menaikan rating berita, redaksi mungkin kesulitan memenuhi permintaan ini, karena jika makelar kasus mengaku, berarti ia bunuh diri. Namun karena manajemen memaksakan kehendak, maka dibuatlah kesaksian palsu dengan menghadirkan narasumber palsu. Kedua, Indy Rachmawati (presenter) melakukan kebohongan dengan asumsi ambisi pribadi yang terlalu tinggi ini sehingga bisa mengalahkan akal sehat sehingga permainan kotor pun dilakukan. Dengan kata lain, Wartawan mana yang tak ingin disebut sebagai “hebat.”, wartawan mana yang tak memiliki keinginan mengalahkan pesaing-pesaingnya dan wartawan mana yang tak ingin ditepuk tangani teman-teman se perusahaan. Ketiga, Andreas Ronaldi atau Andres melakukan kebohongan. Dalam hal ini, Indy memiliki gagasan untuk mewawancarai makelar kasus, lalu ia mencari narasumber (makerlar kasus) sehingga menemukan Andres yang mengaku makelar kasus.
Dari kasus dugaan penayangan narasumber palsu yang dilakukan oleh TVOne dapat ditinjau dari segi hukum, kode etik jurnalistik, teori media dan teknis dialog program berita itu sendiri.

1. Segi Hukum dan Kode Etik Jurnalistik
Dilihat dari segi hukum, kasus narasumber palsu ini telah melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yaitu Pasal 36 ayat 5 point (a) yang berbunyi “Isi siaran dilarang : bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong”, dengan ancaman hukumannya paling lama 5 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar.
Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pun didapatkan dalam kasus ini, pers dituntut harus selalu tunduk dan taat kepada Kode Etik Jurnalistik, pers ternyata bukanlah malaikat yang tanpa kesalahan. Data yang ada menunjukkan bahwa pada suatu saat pers ada kalanya melakukan kesalahan atau kekhilafan sehingga melanggar Kode Etik Jurnalistik.
Berbagai faktor dapat menyebabkan hal itu terjadi. Dari pengalaman hampir seperempat abad dapat disimpulkan bahwa peristiwa tersebut dapat terjadi antara lain karena faktor-faktor sebagai berikut (Wina Armada Sukardi, 2007: 35) :
a. Faktor Ketidaksengajaan
· Tingkat profesionalisme masih belum memadai, antara lain meliputi:
- Tingkat upaya menghindari ketidaktelitian belum memadai.
- Tidak melakukan pengecekan ulang.
- Tidak memakai akal sehat.
- Kemampuan meramu berita kurang memadai.
- Kemalasan mencari bahan tulisan atau perbandingan.
- Pemakaian data lama (out of date) yang tidak diperbarui.
- Pemilihan atau pemakian kata yang kurang tepat.
· Tekanan deadline sehingga tanpa sadar terjadi kelalaian.
· Pengetahuan dan pemahaman terhadap Kode Etik Jurnalistik memang masih terbatas.

b. Faktor Kesengajaan
· Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Kode Etik Jurnalistik, tetapi sejak awal sudah ada niat yang tidak baik.
· Tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang Kode Etik Jurnalistik dan sejak awal sudah memiliki niat yang kurang baik.
· Karena persaingan pers sangat ketat, ingin mengalahkan para mitra atau pesaing sesama pers secara tidak wajar dan tidak sepatutnya sehingga sengaja membuat berita yang tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.
· Pers hanya dipakai sebagai topeng atau kamuflase untuk perbuatan kriminalitas sehingga sebenarnya sudah berada di luar ruang lingkup karya jurnalistik.

Kasus narasumber palsu dapat tergolong adanya sumber imajiner ataupun wawancara fiktif, ini berarti telah melanggar Kode Etik Jurnalistik pada Pasal 4, disebutkan bahwa “Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul”. Adanya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik ini, pers sebagai lembaga tertinggi wajib menindak lanjuti kasus ini. Atas laporan Mabes Polri, maka langkah Dewan Pers adalah melakukan klarifikasi dikarenakan kasus tersebut baru dugaan. Sesuai Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :
a. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain.
b. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers.
c. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik.
d. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.
e. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat dan pemerintah.
f. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi wartawan.
g. Mendata perusahaan pers.

Polri melaporkan dugaan pemalsuan dan rekayasa narasumber TVOne. Terkait dengan pengaduan tersebut, Dewan Pers akan meminta konfirmasi penanggung jawab pemberitaan TVOne. Langkah Dewan Pers adalah meminta keterangan dari pihak TVOne, meskipun TVOne belum bisa memastikan bahwa Andis yang ditangkap polisi itu adalah orang yang sama dengan yang diwawancarai dalam acara TVOne. Pihak Polri pun seharusnya menghormati mekanisme sesuai dengan Undang-Undang Pers.
Baik perusahaan pers maupun insan pers sebaiknya harus bekerja untuk kepentingan publik tidak hanya mengejar banyaknya penonton dan menaikkan rating saja sehingga melakukan hal-hal yang menodai kemerdekaan pers dengan pemberitaan bohong. Jika kasus dugaan Polri benar maka pihak TVOne telah melakukan pelanggaran terhadap kemerdekaan pers dan itu merupakan pelanggaran jurnalistik berat. Dan jika ada selain unsur pelanggaran kode etik jurnaistik, juga terbukti ada unsur pelanggaran pidana, maka Dewan Pers wajib mempersilakan Polri melanjutkan masalah itu ke jalur hukum sesuai peraturan yang berlaku.
Peran Dewan Pers sebagai mediator, maka langkah pertama Dewan Pers setelah mendapatkan laporan dari Mabes Polri yaitu mempertemukan kedua belah pihak Dewan Pers dan TV One serta Dewan Pers dan Polri sehingga menghasilkan suatu titik temu. Titik temu itu berupa kehendak dari masing-masing pihak untuk menyelesaikan kasus makelar kasus melalui penegakan kode etik dan penerapan Undang-undang Pers.

2. Teori Media
Media dengan terus menerus memberitakan mengenai makelar kasus dimana masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang plural dalam ragam budaya dan strata ekonomi berhasil digiring televisi pada satu titik sikap. Inilah kekuatan media massa, mampu mempengaruhi perubahan kognitif pemirsa. Dari teori komunikasi massa yang ada, menurut saya teori agenda setting menjadi teori yang pas mengenai pemberitaan makelar kasus. Dasar pemikiran teori ini adalah di antara berbagai topik yang dimuat media massa, topik yang mendapat lebih banyak perhatian dari media akan menjadi lebih akrab bagi pembacanya atau pemirsanya dan akan dianggap penting dalam suatu periode tertentu. Akan terjadi sebaliknya bagi topik yang kurang mendapat perhatian media. Masyarakat akan menjadikan makelar kasus sebagai topik utama yang diangkat oleh media sebagai bahan perbincangan sehari-hari.
Bagi lembaga pers, makelar kasus adalah topik yang menarik. Maka pers, khususnya televisi berita, berlomba menyajikan informasi yang mampu menarik pemirsa terkait isu ini. Sejauh sepengetahuan saya, berita terkait dengan makelar kasus biasanya diikuti dengan dialog antara presenter berita dengan narasumber. Sebagai contoh di Metro TV, stasiun swasta ini mendatangkan narasumber-narasumber seperti penasehat hukum Susno Duadji atau mantan kapolri dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Ini adalah salah satu strategi Metro TV untuk menarik minat penonton. Saya rasa TV berita yang lain pun melakukan hal yang sama. Seperti halnya yang dilakukan oleh TVOne untuk menayangkan acara dialog dengan mendatangkan narasumber seorang makelar kasus.
Berita mengenai makelar kasus ini begitu menarik bagi TV berita dikarenakan makelar kasus ini terikat dengan berita yang cukup sensaional dengan pemecatan Susno Duadji dan masyarakat sering mendengar kabar mengenai permainan uang pada dunia aparat penegk hukum. Hal inilah maka TV berita menilai bahwa minat pemirsa terhadap berita mengenai makelar kasus akan tinggi. Jika pemirsanya tinggi, maka tarif iklan akan bisa dinaikan lagi. Artinya akan ada tambahan pendapatan. Tambahan pendapatan merupakan sesuatu yang diinginkan oleh manajemen. Maka bisa jadi manajemen, melalui petinggi TV, menekan redaksi pemberitaan untuk “lebih mengoptimalkan” isu ini. Bisa juga ada obsesi pribadi pada salah satu anggota redaksi untuk tampil lebih menonjol. Isu yang bagus ditambah prestasi cemerlang tentu akan lebih mengkilapkan daftar prestasi.

3. Teknis Dialog
Dialog program biasanya diawali dengan pra produksi, antara lain:
a. Penentuan tema: brainstorming
b. Penentuan narasumber
c. Penentuan Properti
d. Budgeting
e. Membuat run-down
f. Peralatan yang dibutuhkan: alat studio, properti
g. Koordinasi dengan tim news presenting (PD)
h. Koordinasi dengan narasumber
i. Make up
j. Check properti
k. Persiapan video pendukung

Terkait dengan kasus ini, dialog yang disajikan oleh TVOne seharusnya telah melakukan tahapan pra produksi terlebih tentang penentuan tema dan narasumber. Penentuan tema yang diangkat memang sedang menjadi topik utama di negeri ini dengan adanya makelar kasus pada penegak hukum. Bisnis informasi bukanlah sekedar menyajikan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Namun dalam setiap media, memiliki sebuah kewajiban, sebuah syarat mutlak yang harus diperjuangkan, yaitu kebenaran. Filosofi ini tentu sangat dipahami oleh wartawan, namun obsesi pribadi, atau tekanan bisnis, membuat wartawan harus bekerja keras memenuhinya, bahkan sampai mengorbankan kualitas. Tentu pengorbanan kualitas adalah pilihan yang sangat buruk.
Penentuan narasumber bisa berasal dari redaksi maupun dari wartawan sendiri dengan kriteria-kriteria yang telah diputuskan. Kasus rekayasa narasumber ini dimungkinkan kurangnya ketelitian dalam research narasumber tentang latar belakang narasumber tersebut.

C. PENUTUP
Dari pembahasan esai dapat disimpulkan bahwa :
1. Pemberitaan tentang makelar kasus yang berlebih oleh media dapat mempengaruhi agenda publik, sehingga masyarakat akan memperbincangkan apa saja mengenai makelar kasus.
2. Minat pemirsa mempengaruhi TV berita untuk menayangkan lebih mendalam tentang topik utama “makelar kasus” guna menaikkan rating. Dengan pertimbangan tanpa adanya pelanggaran kode etik jurnalistik maupun pelanggaran terhadap Undang-Undang pers.
3. Dialog program merupakan acara menarik bagi pemirsa dengan mendatangkan narasumber-narasumber yang terkait dengan topik utama dalam masyarakat.
4. Dewan Pers harus lebih bisa menjadi jembatan antara publik dengan insan pers dan mengontrol penayangan-penayangan pers.

Daftar Pustaka
Iskandar Muda, Deddy. Jurnalistik Televisi : Menjadi Reporter Profesional. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
Sukardi,Wina Armada. Close Up Seperempat Abad Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik. Jakarta : Dewan Pers, 2007.
Sumber lain :
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran
Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers
http://edukasi.kompasiana.com/2010/02/03/kekuatan-agenda-setting-dalam-membentuk-opini-publik/
http://anugerahadiwarta.org/2010/04/12/narasumber-palsu-dan-etika-jurnalistik/

Dena Adi Santosa (D2C008082)
April 21st, 2010 - 12:25

Nama : DENA ADI SANTOSA
NIM : D2C008082
Program Studi : Ilmu Komunikasi Reg2
Mata Kuliah : Teknik Penulisan Berita Penyiaran

Tugas Menulis Esai

Narasumber Markus Polri Palsu TVone

Pendahuluan

Tayangan televisi swasta TVOne yang menayangkan sebuah program acara “Apa Kabar Indonesia Pagi?”, menghadirkan oknum markus yang berpraktik di Mabes Polri selama 12 tahun, 18 Maret 2010. Tayangan tersebut membahas fenomena markus sebagai topik utama. Untuk memperkuat tayangan tersebut, pihak TVOne menghadirkan seorang pria yang mengaku berprofesi sebagai markus. Untuk menutupi identitasnya, pria tersebut mengenakan topeng. Suaranya pun diubah sedemikian rupa. Penampilan pria tersebut sungguh meyakinkan. Dia bercerita lancar dan panjang lebar tentang praktik markus yang dilakukannya di Mabes Polri. Jelas, informasi yang disampaikan pria tersebut sangat menarik dan penting. Sebab bukan perkara mudah untuk menemukan narasumber seorang markus. Namun kehadiran sang markus ternyata menarik pihak kepolisian. Sebab ada sejumlah keterangan atau pernyataan pria tersebut yang dinilai janggal. Diam-diam, polisi pun kemudian melakukan penyelidikan untuk mengetahui siapa sebenarnya sang markus tersebut. Kemudian Mabes Polri berhasil menangkap oknum markus tersebut, 7 April 2010, dengan alasan untuk mengungkap jaringan markus yang biasa beroperasi di lembaga penegakkan hukum kepolisian itu.
Kasus markus palsu tvone ini mencuat setelah wawancara presenter TVOne Indy Rahmawati dengan Andris Ronaldi, 18 Maret yang kemudian dilaporkan Mabes Polri ke dewan pers karena ternyata yang sanga nara sumber markus palsu. Dalam testimoni Andris Ronaldi yang disampaikan pada pemeriksaan Polri sesaat setelah ditangkap Andris mengungkapkan bahwa ada skenario dalam wawancara tersebut. Dalam jumpa pers di Mabes Polri, Andris menceritakan kronologi sampai dirinya menjadi “markus” dalam tayangan TVOne. Dia mengatakan, dirinya dihubungi oleh Indy Rahmawati untuk menjadi narasumber masalah PJTKI. Namun, ketika sampai di Wisma Nusantara, tempat syuting tayangan Apa Kabar Indonesia Pagi, dirinya malah diminta berbicara sebagai markus. Saat break pertama, dia mengetahui ada Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana di ruangan lain yang juga bertindak sebagai narasumber. “Mereka (kru TVOne) meminta saja jadi markus dan berusaha meyakinkan saya bahwa di tubuh Polri ada markus. Saat break, saya bicara. Saya tidak pernah punya rekan jenderal. Indy bilang, bicara saja,” beber Andris. Acara kemudian berlanjut ke materi tentang ruang tempat bagi-bagi uang di Polri. “Saya bilang, nggak ngerti. Kata Indy, bilang saja ada (ruangan itu),” ujar Andris. Meskipun pihak TvOne taleh menyangkal adanya skenario tersebut bagi audience kesalahan pemilihan narasumber ini adalah sebuah kesalahan yang terlalu bodoh, bagaimana tidak, konsumen berita adalah kaum terdidik yang minimal punya atensi terhadap perkembangan politik pasti akan bertanya-tanya bagaimana validitas seorang narasumber tidak di verifikasi.
Markus atau yang disebut makelar kasus kembali menyeret korban. Namun kali ini bukan pegawai pajak yang terseret. Yaitu jurnalis TV One yang terlibat. Presenter Indi Rahmawati, pembawa acara Apa Kabar Indonesia pagi TV One kabarnya merekayasa seorang pekerja dunia hiburan menjadi markus palsu. Markus palsu itu bernama Andri Ronaldi alias Andis. Ia mengaku dibayar 1,5 juta rupiah untuk bersaksi di acara tersebut. Dalam acara itu Andis identitasnya sengaja disamarkan. Kepada pemirsa Andis mengaku sudah 12 tahun menjadi makelar kasus di lingkungan Mabes Polri. Polisi yang berkepentingan dengan masalah ini kemudian mencari tahu siapa markus yang bersaksi di TV One tersebut. Setelah melakukan penelusuran, akhirnya Andis pun diciduk dan terbongkarlah kasus pada TV One itu. Mabes polri akhirnya melaporkan TVOne ke Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
Setelah melalui pemeriksaan, Andri mengaku hanya diminta untuk berbicara sesuai dengan skenario yang telah diatur oleh sang presenter. “Saat diperiksa, dia mengatakan belum pernah menginjak Mabes Polri. Ini nama baik Bareskrim dan Polri secara umum sangat dinista dengan penjelasan (markus) itu,” pernyataan Kepala Divisi (Kadiv) Humas Mabes Polri Irjen Edward Aritonang. Kebenarannya Andis adalah seorang yang menjalani profesi sebagai tenaga lepas pada bidang media hiburan yang beralamat di Jalan Flamboyan Loka 21 RT 13/08, Kelapa Gading, Jakarta Utara dan Jalan Cipinang Muara Raya 11-A, Jakarta Timur.
Tinjauan Dari Segi Hukum

Markas Besar Polri menangkap seorang yang diklaim sebagai narasumber program acara Apa Kabar Indonesia Pagi TVOne. Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Edward Aritonang menyebutkan, penangkapan tersebut dilandasi atas dugaan rekayasa berita. Dugaan polisi terhadap penayangkan sebuah program acara “Apa Kabar Indonesia Pagi?” pada televisi swasta TVOne, siaran itu melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada Pasal 36 Ayat 5 huruf A yang menyebutkan isi siaran dilarang memfitnah, menghasut, dan atau bohong. Pelanggaran terhadap aturan itu dapat dikenakan Pasal 57 huruf d dengan ancaman penjara paling lama lima tahun atau denda Rp10 miliar. Sehubungan dengan adanya tindak pidana umum terhadap orang yang terlibat dugaan rekayasa siaran itu, Edward mengatakan, hal tersebut menunggu hasil pertemuan antara Mabes Polri, KPI dan Dewan Pers.
Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Dewan Pers “Wina” menyatakan, Polri melaporkan dugaan pemalsuan dan rekayasa narasumber TVOne. Terkait dengan pengaduan tersebut, Wina mengatakan Dewan Pers akan meminta konfirmasi penanggung jawab pemberitaan TVOne. “Pada hari Senin 12 Maret jam 14.00 kami akan minta TVOne memberikan keterangan ke kantor Dewan Pers,” ujar Wina. Keterangan dari pihak TVOne tetap akan diminta meskipun stasiun televisi tersebut telah menyatakan bantahan. TVOne belum bisa memastikan bahwa Andis yang ditangkap polisi itu adalah orang yang sama dengan yang diwawancarai dalam acara TVOne. Soal pilihan laporan Polri ke Dewan Pers, Wina mengatakan, dalam menyelesaikan masalah terkait pers, Polri masih menghormati mekanisme sesuai UU Pers. Kepada perusahaan dan insan pers, Wina mengingatkan bahwa pers harus bekerja untuk kepentingan publik. Oleh sebab itu, siapapun tidak boleh menodai kemerdekaan pers. “Jangan hanya karena mengejar banyaknya penonton dan rating, kemudian melakukan hal-hal yang menodai kemerdekaan pers,” jelas Wina. Namun terkait pengaduan Polri, Dewan Pers belum menentukan pihak mana yang melakukan pelanggaran terhadap kemerdekaan pers. “Kalau benar (yang dituduhkan oleh Polri, red), itu adalah pelanggaran jurnalistik berat,” jelas Wina.
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Edward Aritonang menjelaskan UU No 32/2002 tentang Penyiaran pasal 67 huruf d menyatakan, dilarang menyiarkan apabila bersifat fitnah, menghasut atau berbohong. Ancaman hukumannya paling lama 5 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar. Edward pun menyesalkan adanya cara-cara yang dilakukan insan pers untuk merekayasa berita. Polisi masih akan mengecek terlebih dahulu unsur pidana IR, yang membayar Andris tersebut.
Suatu rekayasa bisa dilakukan oleh para mafia hukum dengan tujuan :mengalihkan perhatian publik pada kasus yang menjeratnya, bisa juga sebagai alat pemerasan terhadap TVOne,bisa juga Markus itu markus beneran yang kelas teri,yang berpura pura menjadi markus palsu dan diperalat.untuk mengkriminalkan TVOne,biasanya para buaya selalu berbuat demikian sejak kasus Bibit Candra dan sekarang dalam kondisi terjepit oleh terbongkarnya Mafia Hukum.Bukankah mengherankan sementara Mafia Hukum yang asli tidak ditangkap tetapi membuat kasus kecil menangkap Markus Palsu untuk menggugat TVOne.Karena kita meyakini tidak mungkin Produser sembarangan memilih orang tanpa menyelidiki terlebih dahulu.Tetapi tidak mungkin TVOne yang merekayasa hanya demi mengejar Rating.Ini juga terbukti tidak ditangkapnya sang Markus Kakap dengan berbagai alasan karena sang Super Joker ini memang sangat ditakuti oleh siapapun bahkan oleh para Jenderal.Hanya KPK lah yang bisa diharapkan untuk membasmi Mafia Hukum ini karena disana masih ada yang namanya kejujuran.

Tinjauan Dari Segi Jurnalistik

Seiring waktu dan seiring agenda setting media massa khususnya yang mengurangi intensitas pemberitaan pada topik-topik yang belum tuntas tersebut, istilah-istilah yang berkembang dalam kasus-kasus itu pun ikut tenggelam dan tergantikan istilah baru. Dan istilah yang kini sedang naik daun adalah Makelar Kasus atau disingkat Markus dan Makelar Berita atau Marta.
Istilah Markus itu sendiri populer setelah mantan Kabareskrim Komjen (Pol) Susno Duadji membeberkan sejumlah Markus di bidang pajak terutama Gayus Tambunan. Seiring waktu dan seiring terbongkarnya pelaku-pelaku markus lainnya, ternyata istilah baru pun ikutan populer yakni Makelar Berita disingkat Marta atau Marber. Istilah Marta ini sendiri naik daun seiring dugaan rekayasa narasumber (markus) oleh TV One. Dimana kemudian TV One sendiri mengaku salah, karena tidak memverifikasi dengan ketat narasumbernya yang dihadirkan dalam acaranya Apa Kabar Indonesia Pagi.
Jika dugaan penggunaan narasumber palsu dalam live dialog program berita di TVone itu benar, maka hal tersebut sangat memalukan dan merupakan pukulan hebat bagi dunia jurnalistik televisi. Dunia jurnalistik apapun bentuknya, baik cetak maupun elektronika sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan akurasi. Sepanjang yang diketahui, adalah haram membuat rekayasa berita karena mengingkari prinsip-prinsip kebenaran tersebut.
Mabes polri pada akhirnya melaporkan TVOne ke Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) atas kasus dugaan penggunaan narasumber palsu dalam live dialog program berita di TVone. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) beranggapan pengaduan Mabes Polri kepada Dewan Pers terhadap dugaan rekayasa siaran tvOne terkait oknum makelar kasus (markus) palsu masih perlu pembuktian. “Dugaan bahwa tvOne merekayasa wawancara oknum markus masih bersifat sepihak dan perlu dibuktikan,” kata Ketua Umum IJTI, Imam Wahyudi melalui siaran persnya di Jakarta. IJTI menyampaikan pernyataan sikapnya terhadap tindakan merekasaya pemberitaan dan wawancara adalah pelanggaran kode etik sesuai Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik yang menyebutkan “Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul”.
Imam juga menyatakan IJTI mendukung upaya Dewan Pers untuk mendalami, memediasi dan menilai, serta mengumumkan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran etika dan standar jurnalistik pada siaran wawancara tvOne bertemakan praktik markus di Mabes Polri itu. “Karena Dewan Pers merupakan organisasi yang berwenang untuk menetapkan dan mengawasi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik,” ujar Imam. Lebih lanjut, Ketua Umum IJTI menegaskan, produk jurnalistik berupa siaran di televisi merupakan hasil akhir dari proses yang melibatkan reporter, kamerawan, editor gambar, produser, pembawa acara, produser eksekutif hingga pimpinan perusahaan media massa. “Apabila terjadi pelanggaran pada sebuah produk jurnalistik, maka tanggung jawab berada pada Pemimpin Redaksi dan tidak bisa dibebankan kepada profesi tertentu,’ tutur Imam.
Dewan Pers lebih memilih untuk berhati-hati menanggapi kasus markus di TV One. Ketua Pokja Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Kode Etik Dewan Pers Agus Sudibyo mengatakan pihaknya akan meminta klarifikasi kepada stasiun televisi yang bersangkutan. Itu dilakukan Dewan Pers untuk mendapatkan keterangan dari kedua belah pihak. “Selama ini kami baru dapat laporan dan informasi hanya dari Polisi saja,” ujar Agus. Dia mengatakan tidak akan gegabah menanggapi kasus ini. Sebab, menurut Agus permasalahan begitu komplek. TV One dan Polisi sama-sama memiliki hak yang sama. “Mereka (TV One) punya hak tolak yang di dilindungi undang-undang. Dimana media berhak menolak menyebutkan identitas narasumbernya, sedangkan polisi merasa dirugikan dengan pemberitaan itu,” katanya. Bagaimana jika benar bersalah? “Ah kami tidak mau menyimpulkan dulu. Tunggu saja hasil pemeriksaan nanti,” imbuhnya. Yang jelas, menurut Agus, yang lebih bertanggung jawab dalam sebuah pemberitaan yang telah muncul adalah pemimpin redaksi. Bahkan pemimpin tersebut jugalah yang akan melindungi wartawan atau dalam kasus ini adalah presenter. “Jadi nggak bisa dilemparkan ke presenternya begitu saja,” tegasnya. Tapi jika memang itu kesalahan presenternya, maka hukumannya lebih pada internal media tersebut.
Menurut Pengamat komunikasi politik dan pemerhati televisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Wisnu Martha Adiputra, “jika asumsinya benar sebagaimana informasi dari kepolisian tentang rekayasa markus, jelas itu kemunduran bagi jurnalisme dan komunikasi politik”.
Mochamad Riyanto, anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Bidang Kelembagaan, mengatakan bahwa kasus dugaan rekayasa narasumber yang dilakukan TVOne perlu dilihat terlebih dahulu kebenarannya. Pasalnya, setiap media, apakah cetak maupun elektronik, memiliki hak untuk mencari narasumber. “Mereka berhak mencari seorang narasumber, apakah itu untuk berita, reality show ataupun keperluan lainnya,” ujar Riyanto. Baru kemudian, ketika ada pengaduan dari masyarakat atau ada laporan yang masuk ke KPI, barulah kasus tersebut diproses. Media yang dilaporkan akan dipanggil dan dimintai keterangan terkait pengaduan yang diajukan. Hingga dihubungi tadi malam, sepengetahuan Riyanto, pihak Mabes Polri masih belum mengadukan kasus dugaan narasumber palsu TVOne ke KPI. “Jadi, kami belum bisa memutuskan apakah hal yang dilakukan media tersebut benar atau tidak, karena harus melihat data-datanya terlebih dahulu,” imbuhnya. Mengenai berita yang terkait proses jurnalistik, kata Riyanto, data yang dikumpulkan media bersangkutan harus valid. Dan, kredibilitas narasumber yang diwawancarai pun harus bisa dipertanggungjawabkan.

Penutup

Cara wartawan tv menentukan validitas berita dan narasumber dan kesalahan-kesalahan fatal seperti kasus markus palsu ini membuat keraguan untuk bisa mempercayai tv berita, seolah kualitas berita sama saja seperti infotainment padahal peran televisi untuk mengubah opini publik sangat luar biasa, bagaimana jadinya jika ternyata kebenaran sumber berita tidak valid.
Setiap media, memiliki sebuah kewajiban, sebuah syarat mutlak yang harus diperjuangkan, yaitu kebenaran. Filosofi ini tentu sangat dipahami oleh wartawan. Namun obsesi pribadi, atau tekanan bisnis, membuat wartawan harus bekerja keras memenuhinya, bahkan sampai mengorbankan kualitas. Tentu pengorbanan kualitas adalah pilihan yang sangat buruk.
Kasus markus palsu menjadi bukti bahwa tv berita lokal seringkali gagal menyuguhkan berita yang akurat. Kemampuan investigasi jurnalistik yang mendalam atas berita terkalahkan oleh komersialisme program. Kasus ini hanya satu dari sekian banyak inkonsistensi informasi yang seringakali terjadi dalam sebuah pemberitaan. Televisi yang hanya mengejar rating dari bertita faktual berlomba-lomba mengahadirkan berbagai wawancara yang akhirnya justru menjadi ajang mencari popularitas personal dan kurang mengedepankan pemberitaan yang proporsional.

Dita Purmia Utami
April 21st, 2010 - 15:21

NAMA : DITA PURMIA UTAMI
NIM : D2C008083
Pendahuluan
Belakangan ini istilah Makelar Kasus (Markus) sedang marak dibicarakan oleh khalayak. Istilah Markus sendiri baru mencapai puncak populeritasnya ( mulai menjadi sorotan ) setelah mantan Kabareskrim Komjen (Pol) Susno Duadji, yang telah menyebutkan adanya dugaan praktek Makelar Kasus perpajakan yang melibatkan sejumlah perwira di Kepolisian. Makelar kasus ini begitu menarik bagi TV berita karena tiga alasan, yang pertama, karena makelar kasus ini terikat dengan berita yang cukup sensasional, yaitu pemecatan Susno Duaji dari Kabareskrim. Kedua, karena Susno ikut mempopulerkan melalui berbagai roadshow. Ketiga, karena sebelumnya sudah sering terdengar kabar mengenai permainan uang pada dunia aparat penegak hukum. Mantan Kabareskrim tersebut juga menjelaskan istilah Markus : “Markus itu kan namanya makelar seperti calo yang kerjanya di kasus itu, kita harus bedakan antara orang yang secara hukum mempunyai hak seperti pengacara, masak pengacara dibilang makelar itu kan pengacara dilindungi UU”. Istilah Markus memang tidak dikenal dalam terminologi bahasa, Markus muncul seiring dengan fakta yag terjadi di masyarakat. Makelar sendiri mempunyai arti perantara antara penjual dan pembeli. Makelar yang sudah mengenal baik si pembeli dan si penjual, maka keberhasilan atau peluang akan terjadinya sebuah transaksi akan terbuka semakin besar. Dengan pengertian makelar tersebut, maka pengertian Makelar Kasus atau Markus dapat diartikan sebagai orang yang menjadi perantara dan mengenal penjahat sekaligus memiliki hubungan atau koneksi dengan penegak keadilan ( Polisi, KPK, Jaksa ), dan biasanya Makelar Kasus memberikan informasi yang dia ketahui tentang kejahatan yang telah dilakukan, dan kemudian Makelar Kasus akan menyampaikan informasi tersebut kepada para penegak hukum. Markus memang bukanlah pekerjaan yang salah, asalkan pekerjaan tersebut dilakukan dengan menempatkan etika dan kaidah hukum dalam prakteknya, namun untuk makelar kasus yang sering disebut-sebut di media massa adalah makelar yang tidak lagi menempatkan etika dan kaidah hukum, bahkan berupaya merekayasa sebuah perkara hukum untuk mendapatkan keuntungan yang cukup besar bahkan dapat dikatakan keuntungan yang luar biasa.
Jadi, Markus atau Makelar Kasus dapat diartikan sebagai orang yang menjadi perantara antara orang yang telah berbuat kejahatan dengan dan kemudian Makelar Kasus akan menyampaikan informasi tersebut kepada para penegak hukum, namun pekerjaan tersebut tidak menempatkan etika dan kaidah hukum untuk mendapatkan keuntungan yang luar biasa besarnya. Keuntungan besar ini dapat diraih hanya dengan pekerjaan yang ringan atau dapat dikatakan sepele. Pegawai golongan III A seperti Gayus Tambunan misalnya, ia dapat membeli beberapa mobil mewah, bahkan runah mewah. Padahal dapat diketahui bahwa gaji dari pegawai golongan tersebut hanya sekitar 1,6 – 1,9 juta rupiah saja.
PEMBAHASAN
Bukan hanya istilah Markus yang sedang naik daun, namun ada istilah baru yaitu Marta ( Makelar Berita ) atau Marber ( Makelar Berita ) yang muncul setelah terbongkarnya dugaan rekayasa narasumber ( Makelar Kasus ) oleh TV One. Hal ini kemudian diakui oleh TV One, bahwa tindakannya ini salah, karena tidak memverifikasi dengan ketat narasumbernya yang dihadirkan dalam acaranya, Apa Kabar Indonesia Pagi. Stasiun televisi ini tidak melakukan cover both sides, melihat masalah juga dari sudut pandang Polisi supaya pemberitaan menjadi seimbang. Kemudian media massa selama ini menjadi mitra strategis Polisi. Atas jasa medialah keberhasilan Kepolisian menegakkan hukum bisa diketahui publik. Ketika terjadi wawancara antara Indy Rahmawati dan Andris Ronaldi yang ternyata markus palsu, mereka bak lakon dalam panggung sandiwara. Saat ditayangkan di televisi, Andris mengaku sudah lama menekuni pekerjaannya sebagai makelar kasus di Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI selama 12 tahun. Dalam pengakuannya kepada Polisi, Andris membantah keterangan itu dan menyatakan bahwa pengakuannya merupakan scenario yang disiapkan TV One. Andris bahkan menyebut pembawa acara TV One, Indy Rachmawaty dan TV One menyebut keduanya merekayasa berita makelar kasus dan melakukan penipuan identitas. Saat menjalani pemeriksaan, ia mengaku mendapatkan imbalan sebesar 1,5 juta untuk berpura-pura menjadi makelar kasus, setelah pihak pembawa acara televisi itu membaca dan mempelajari skenario dan naskah yang sudah tersedia.
Kasus yang menimpa TV One, hanyalah contoh karena berdasarkan pemantauan, banyak ditemukan berita-berita yang sangat menyedihkan verifikasinya. Kejar tayang dan berlomba-lomba menjadi yang tercepat dalam menyajikan informasi terkadang tidak diimbangi dengan akurasi fakta. Jika kemudian topik yang diangkat menyangkut hajat hidup orang banyak dan masa depan negeri ini maka berita-berita ‘kuning’ seperti ini tentunya sangatlah tidak baik. Memang stasiun televisi ini senang membesar-besarkan peristiwa agar heboh. Namun sayangnya, tujuan TV One untuk menjadi stasiun televisi terdepan itu terkadang mengabaikan prinsip – prinsip akurasi dan dampak. Seperti pemberitaan tentang teroris di Dusun Beji, Desa Kedu, Temanggung, Jawa Tengah, TV One memberitakannya terlalu gegabah dan hasilnya ternyata bukan Noordin M. Top yang berada di sana, melainkan Ibrohim.
Ditinjau dari segi hukum, kasus ini melanggar Undang-Undang No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran, pasal 5 huruf i yang menyatakan bahwa penyiaran diarahkan untuk memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab. Sementara TV One menghadirkan narasumber palsu, yang tentu saja keterangan yang disampaikan kepada khalayak merupakan hasil rekayasa. Atau dapat dikatakan bahwa stasiun televisi tersebut melakukan kebohongan publik dan membantah telah melakukannya dengan berdalih bahwa mereka telah melakukan kesalahan dengan tidak memverifikasi narasumber yang akan mereka hadirkan. Seharusnya sebagai stasiun televisi yang baik, hendaknya TV One juga mentaati Kode etik jurnalistik televisi yang mengharuskan jurnalis televisi Indonesia mengumpulkan dan menyajikan berita yang benar dan menarik minat masyarakat serta jujur dan bertanggungjawab. Bukan hanya menyuguhkan berita yang merupakan rekayasa agar minat masyarakat menjadi tinggi terhadap berita tersebut dan mendapatkan profit dari menaikkan tarif iklan saja, namun harus memperhatikan kebutuhan masyarakat akan berita yang benar. Manajemen, melalui petinggi televisi, menekan redaksi pemberitaan untuk membuat berita ini semakin bombastis.
Kasus ini sedang ditangani oleh kepolisian. Namun ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama, manajemen minta redaksi membuat berita mengenai makelar kasus. Alasannya adalah untuk menaikan rating berita. Redaksi mungkin kesulitan memenuhi permintaan ini, karena jika makelar kasus mengaku, berarti ia bunuh diri. Namun karena manajemen memaksakan kehendak, maka dibuatlah kesaksian palsu, atas sepengetahuan TV One. Indikasinya adalah keyakinan pihak TV One bahwa AR adalah makelar kasus. Pertanyaannya adalah apakah keyakinan ini adalah kebenaran, ataukah hanya pura-pura yakin. Jika TV One benar-benar yakin, maka ini adalah sebuah kecerobohan. Kemungkinan kedua, Indy melakukan kebohongan. Wartawan mana yang tak ingin disebut sebagai “hebat.” Wartawan mana yang tak memiliki keinginan mengalahkan pesaing-pesaingnya. Wartawan mana yang tak ingin ditepuk tangani teman-teman se perusahaan. Ambisi pribadi yang terlalu tinggi ini bisa mengalahkan akal sehat sehingga permainan kotor pun dilakukan. Namun seharusnya tetap ada kontrol dari atasan. Seperti yang saya sebutkan di atas, menampilkan seorang makelar kasus memiliki resiko. Tentu atasan Indy selalu menekankan kehati-hatian dan kecermatan menyangkut bincang-bincang dengan AR. Kemungkinan ketiga, AR melakukan kebohongan. Berarti ada sebuah lubang yang muncul pada proses pencarian makelar kasus dan “penemuan” AR. Saya tak percaya bahwa proses pencermatan hanya terjadi sekali. Indy memiliki gagasan untuk mewawancarai makelar kasus. Lalu ia mencari. Proses pencarian ini tentu dilakukan dengan cermat. Setelah ditemukan, tentu Indy akan lapor pada atasan. Atasan ini tentu akan mencermati lagi identitas AR. AR hanya bisa tampil jika ada persetujuan dari atasan Indy.
Di sisi lain, AR mengaku bahwa sebelumnya hanya dimintai untuk menjadi narasumber mengenai Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia ( PJTKI ). Namun, AR belum memberikan persetujuan apakah dia mau datang untuk menjadi narasumber atau tidak. Paginya, Indy mencoba menghubungi AR terus menerus dan akhirnya AR datang ke Wisma Nusantara tempat siaran berlangsung. Ketika sampai disana, AR sudah terlambat dan langsung diarahkan oleh kru untuk megenakan properti seperti topeng dan jaket. Ia pun merasa bingung saat ia diperintahkan untuk mengenakan kostum tersebut. Dan beberapa menit kemudian siaran dimulai dan Indy pun memperkenalkan AR sebagai makelar kasus. Saat commercial break AR menyatakan kepada Indy bahwa ia tidak ada hubungannya dengan makelar kasus, namun Indy meminta tolong kepada AR untuk membuat pernyataan bahwa ada mekelar kasus di tubuh kepolisian. Di sini menunjukkan bahwa TV One tidak memberitahukan kepada narasumber apa tujuan program, topik dan para pihak yang terlibat dalam acara tersebut serta peran dan kontribusi narasumber, sesuai dengan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Standar Program Penyiaran. Satu poin lagi pelanggaran yang dilakukan oleh TV One.
Sebelum menyiarkan, TV One tidak mengevakuasi berita berdasarkan kelayakan isi dari berita tersebut, melainkkan hanya membuat sensasi saja agar kasus ini semakin memanas. Padahal dalam Kode Etik Jurnalistik Televisi Indonesia, hal tersebut tidak boleh dilakukan, karena seharusnya stasiun televisi menolak pemberitaan yang menimbulkan sensasi dan menyesatkan. Informasi yang diberikan kepada khalayak tentang makelar kasus palsu yang telah disiarkan di TV One tentunya sangat menyesatkan bagi masyarakat, karena semakin memojokkan posisi penegak hukum, khususnya pihak kepolisian. Namun, TV One telah meralat pemberitaan yang telah disiarkan tersebut dan dipastikan pihak TV One akan meminta maaf kepada pihak kepolisian. Tindakan yang dilakukan pihak TV One kali ini bisa dikatakan sudah tepat. Tetapi, tetap saja mereka mengelak telah melakukan kekeliruan ( tidak melakukan check and recheck tentang kebenaran narasumber tersebut ). Hal ini juga bertentangan dengan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No.03 tentang Standar Program Penyiaran bahwa saat siaran langsung, lembaga penyiaran harus waspada terhadap terlontarnya pernyataan dari narasumber yang keakuratan dan kebenarannya belum bisa dipertanggungjawabkan. Peraturan ini juga mengatur bahwa pada saat menyajikan isu-isu kontroversial yang menyangkut kepentingan publik, lembaga penyiaran harus menyiarkan berita, fakta dan opini secara netral dan berimbang. Disini TV One terkesan memojokkan pihak kepolisian dengan memberitakan bahwa beberapa perwira tinggi kepolisian terlibat dalam makelar kasus ini.
Rekayasa siaran itu diduga melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada Pasal 36 Ayat 5 huruf a yang menyebutkan isi siaran dilarang memfitnah, menghasut, dan atau bohong. Pelanggaran terhadap aturan itu dapat dikenakan Pasal 57 huruf d dengan ancaman penjara paling lama lima tahun atau denda Rp10 miliar
Kesimpulan
Makelar kasus merupakan kasus yang sedang hangat – hangatnya dibicarakan oleh khalayak. Makelar kasus ini dapat diartikan sebagai orang yang menjadi perantara dan mengenal penjahat sekaligus memiliki hubungan atau koneksi dengan penegak keadilan. Setelah istilah markus tersebut, muncul kasus marta atau makelar berita yang muncul setelah terbongkarnya dugaan rekayasa narasumber yang di tampilkan oleh TV One. Tindakan yang telah dilakukan oleh TV One adalah langkah yang salah. Stasiun televisi tersebut menginginkan menjadi stasiun televisi terdepan dalam kecepatan mendapatkan berita, namun dengan mengabaikan prinsip – prinsip keakuratan dan dampak. TV One menghadirkan makelar kasus palsu agar berita yang sedang booming itu semakin memanas. Di sisi lain, hal ini dilakukan agar minat masyarakat terhadap berita ini menjadi tinggi dan mendapatkan profit dari menaikkan tarif iklan. Dalam pemberitaan yang disampaikan oleh TV One melalui wawancara dengan makelar kasus yang palsu, yang terkesan pihak stasiun televisi ini memojokkan pihak kepolisian dengan menyebutkan ( membenarkan ) bahwa ia telah berpraktek di lembaga kepolisian dan adanya perwira – perwira tinggi yang terlibat dalam makelar kasus perpajakan. TV One melanggar beberapa kode etik jurnalistik dengan merekayasa kasus, tidak memberitahukan kepada narasumber mengenai tujuan dan topik yang akan dibicarakan dalam acara tersebut, menghadirkan narasumber tanpa memverifikasinya terlebih dahulu, dan memberikan keterangan yang menyesatkan kepada masyarakat. Namun, akan ada permohonan maaf dari pihak TV One kepada pihak kepolisian dan pastinya masih dengan pembelaan diri bahwa dari pihak TV One tidak melakukan kesalahan. Dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No.03 tentang Standar Program Penyiaran bahwa saat siaran langsung, lembaga penyiaran harus waspada terhadap terlontarnya pernyataan dari narasumber yang keakuratan dan kebenarannya belum bisa dipertanggungjawabkan. Peraturan ini juga mengatur bahwa pada saat menyajikan isu-isu kontroversial yang menyangkut kepentingan publik, lembaga penyiaran harus menyiarkan berita, fakta dan opini secara netral dan berimbang. Dengan tidak memberitahukan kepada narasumber tentang tujuan program dan topik yang akan dibicarakan dalam acara, sama saja dengan menjebak narasumber. Karena menurut keterangan AR, ia datang ke Wisma Nusantara ( tempat dilaksanakannya siaran ) untuk menjadi narasumber Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia ( PJTKI ) , bukan menjadi pelaku makelar kasus yang seperti di beritakan di TV One. Rekayasa siaran itu telah melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada Pasal 36 Ayat 5 huruf a yang menyebutkan isi siaran dilarang memfitnah, menghasut, dan atau bohong. Pelanggaran terhadap aturan itu dapat dikenakan Pasal 57 huruf d dengan ancaman penjara paling lama lima tahun atau denda Rp10 miliar. Kasus ini hendaknya menjadi pelajaran bagi stasiun televisi lainnya, agar lebih berhati – hati dalam memberitakan sesuatu dan sebagai sumber informasi hendaknya memberikan keterangan yang jelas serta memberikan informasi yang sesuai dengan fakta.
Ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama, manajemen minta redaksi membuat berita mengenai makelar kasus. Alasannya adalah untuk menaikan rating berita. Kemungkinan kedua, Indy melakukan kebohongan. Ketiga, karena sebelumnya sudah sering terdengar kabar mengenai permainan uang pada dunia aparat penegak hukum.

Rintulebda A. kaloka (D2C308014)
April 21st, 2010 - 17:59

MARKUS Atau MARTA*

Oleh. Rintulebda A. Kaloka D2C308014

*Mafia Berita

A. Pendahuluan

Kasus ini terjadi pada acara Apakabar Indonesia Pagi edisi 24 maret 2010. Presenter acara tersebut yakni Indy rahmawati menghadirkan makelar kasus palsu Andri Ronaldi alias Andis dengan nama samaran Roni.
Menurut pengakuan Andri Ronaldi, dia dihubungi oleh Indry rahmawati pada tanggal 23 malam untuk menjadi narasumber pada acara Apakabar Indonesia pagi pada tanggal 24 maret 2010. Andri Ronaldi mengaku pada awalnya dia diminta untuk menjadi narasumber PJTKI. Pada indy Andri mengatakan bahwa di bukan orang yang menangani PJTKI, akan tetapi Andis mempunyai teman yang menangani bidang tersebut dan menghubunginya pada pukul 23.30 untuk membantu mengangkat topic tersebut.
Andri sendiri tidak langsung menyanggupi, namun karena berniat membantu Indy maka anri menyanggupi untuk hadir sebagai narasumber. Indy kembali menghubungi andri pada 24 pagi untuk segera hadir ke Wisma nusantara jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.
Andri pagi itu dating terlambat dengan menggunakan ojek dan berlari-lari menuju lokasi. CCTV-pun sempat merekam keterlambatan andri yang kemudian disambut seorang kru TVONE.
Andri menjelaskan, dia lalu masuk ke dalam ruang operator dan disuruh memakai property berupa topeng dan jaket, ketika Andri menanyakan untuk apa property itu Indy menjawab untuk markus.

Saat di dalam studio Andri mengaku diberitahu hanya akan diambil suaranya saja tanpa ada pengambilan wajahnya. Kemudian dalam waktu singkat acarapun langsung mengudara dan Andri diperkenalkan indri sebagai markus.
Pada saat break iklan pertama. Andri mengaku baru mengetahui ada narasumber lain di ruangan lain studio yang disiapkan TVONE. Orang tersebut adalah Denny indrayana dari Satgas pemberantasan mafia hukum.
“Saya baru mengerti, temanya keluar. Ada di blackberry mesengger saya, kalau Indy minta narasumber PJTKI. Tetapi, mereka memberikan saya tentang markus dan berusaha meyakinkan saya bahwa di tubuh Polri ada markus. Saat break off air, saya bicara ke Indy kalau saya tidak pernah bicara atau pun punya rekan jenderal atau pamen. Indy bilang, bicara saja punya,” lanjut Andri.
Saat sesi tanya jawab berlangsung. Andri dengan lancar menjawab semua sesi itu karena dirinya mengaku sudah diberikan roundown dan materi tanya jawab yang harus diperankannya dalam kapasitasnya sebagai narasumber seorang markus.
Saat acara break kedua, Andis lalu kembali berbincang dengan Indy. “Ada lagi beberapa pertanyaan. Saya tidak berpengalaman sama sekali. Saya diajak untuk masuk pada ada opini di sebuah ruang Kapolri ada ruangan untuk menegosiasikan mafia kasus dan membagi-bagikan uang,” tegasnya.
“Indy bilang ada ruangan khusus di sebelah ruangan Kapolri untuk negosiasi. Saya bilang, nggak ngerti. Kata Indy, bilang saja ada,” tuturnya lagi.
Menurut pengakuan Andri, karena waktu saat itu yang diberikan sangat mepet, akhirnya dia pun melakukan sesuai yang diinginkan Indy. “Terus dia (Indy) bilang waktunya mepet, mau lah. Lalu saya katakan (maunya Indy) itu (saat acara kembali mengudara) untuk mengumpan Denny Indrayana saja bahwa masih ada ruangan markus. Masih ada markus di tubuh Polri. Saya waktu itu bilang, mungkin saja ada,” tandasnya.
Menurut Andri, Indy meminta cepat-cepat dirinya untuk bersedia berbicara markus, karena Denny Indrayana akan meninggalkan studio. “Karena Denny Indrayana akan bertemu Kapolri,” imbuhnya.

Andri pun sukses menjalankan perannya dan mendapat imbalan senilai Rp 1,5 juta meski akhirnya menjadi buron karena telah menjadi markus palsu yang menistakan Polri dan akhirnya menyerahkan diri walaupun sempat lari ke Bali.

Berikut transkrip antara Indy dengan Andri yang menggunakan nama Billy yang dirilis oleh Polri yang sudah dirilis ke wartawan pada tanggal 10 maret 2010.
Indy TV One: Kalau perlu, ganti nomer aja bang
(*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): Ok… Dari Mabes Tadi Siang… Cari gue nich…
Indy TV One: Bang, kalau ada telepon2 dari nomer2 yang ga jelas, ga perlu diangkat. Polisi saat ini sdg kasak kusuk cari nomer teleponmu. Aku TIDAK akan kasih nomermu ke siapa pun.
(*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): Ok…
(*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): Gue jadi buron nich…
(*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): Sampe kakak gue disamperin ke posyandu…
(*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): Gue dibilang tabrak lari..
Indy TV One: Aku lagi tiarap bang
Indy TV One: Siappp
Indy TV One: Waduh, kalau abang dicari mereka, artinya mereka udah tau identitas abang dong..
Indy TV One: Sama bang.. Aku tiap pagi siaran ditunggi intel 5 org ..
Indy TV One: Bang, is everything ok?
Indy TV One: Aku ditekan pimpinan
Indy TV One: Aku matiin hp karena dicari pimpinan
Indy TV One: Aku ga berani ke kantor pusat di pulogadung, karena ditekan pimpinan, suruh buka identitas kamu. Aku menolak
Indy TV One: Jelas bukan dari saya. Saya ga kasih tau siapapun soal abang
Indy TV One: Bang… Is everything okay? ..

(*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): Ndy..
Indy TV One: Alhamdulillah, abang nyahut juga..
Indy TV One: Eveything ok bang?
(*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): sengaja hp mati / hidup…
(*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): Saya jadi cabut keluar kota nich…
(*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): Mereka yg cari saya bawa foto, dan dapat alamat dari stnk kendaraan yg dipakai. Fotonya juga ada..
Indy TV One: Waduh…. Gawat bangett..
Indy TV One: Kok mereka bisa tau dari siapa ya bang?
Indy TV One: Hati2, bang.. Hp matiin aja bang
Indy TV One: Aku dicariin big boss. Dia minta jatidiri kamu. Aku menolak. Aku juga matiin hp terus.. On/off
Indy TV One: Bang, aku minta maaf udah bikin kamu repot dan susah
Indy TV One: Aku minta maaf sungguh2
(*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): Jgn sampai ada yg Bocorin informasi apapun ttg aku…
Indy TV One: Ga ada yg bocorin kok bang
Indy TV One: Ke boss pun aku ga kasih
(*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): Ok sipp…
(*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): Insya Allah… Ini berlalu koq…
(*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): Yg penting kamu kgn kepancing aja…
(*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): Seluruh temen” police juga udah ada yg curiga ama gue…
Indy TV One: Be cool bang..
Indy TV One: Ati2 ya
(*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): Ok
(*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): Ndy… Tolong hari ini kita harus ketemu…
(*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): Polisi udah dapat rumah gue…
(*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): PING!!!
Indy TV One: Aman ga telp ke nomer baru?
Indy TV One: Bang, ayo ketemu. Di mana, jam berapa. Kasih tau saya
Indy TV One: Bang….
Indy TV One: Ketemu di mana jam berapa
Indy TV One: Masih bisa ditelp ke nomer luar kota?
Indy TV One: Bang…
(*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): Indy telp saya ke 021 99999615
Indy TV One: Aku pake nomer kantor ya
Indy TV One: Aku otw
Indy TV One: Bang?
Indy TV One: Gimana nih, kita udah di lokasi
Indy TV One: Abang, aku bertiga udah deket
Indy TV One: Bagaimana, bang?
Indy TV One: Mohon kabari saya bang
Indy TV One: Segera
Indy TV One: Hellow, bang?
(nvc/mad) http://forum.detik.com/showthread.php?t=178897

B. Tinjauan Berbagai Segi

1. Bisnis dan Kepentingan
Di Indonesia ada dua stasiun televisi yang bersaing sebagai CNN-nya Indonesia yaitu metroTV dan TVone. Hal ini sebenarnya dapat dinilai sebagai kemajuan yang baik bagi pers Indonesia. Namun jika melihat dari segi bisnis yang menyangkut segmen yang sama maka mau tidak mau tvone harus berhadapan secara langsung dengan metrotv sebagai seniornya. Untuk itulah diperlukan terobosan terobosan dalam pemberitaan.
Persaingan diantara news anchor sendiri merupakan persaingan yang sangat ketat dimana untuk menjadi news anchor yang diakui memang sangat sulit.

2. Hukum
Untuk menilik kasus ini dari segi hukum maka masih dalam area abu-abu karena belum ada keputusan hukum yang diambil, apakah a. Markus palsu b.markus aspal atau b. tvone merekayasa sang markus.

3. Kode Etik Jurnalistik

Jika Tvone terbukti merekayasa maka tvone akan melanggar beberapa pasal kode etik jurnalistik PWI. Pasal itu antara lain:
Pasal 3
Wartawan Indonesia pantang menyiarkan karya jurnallistik (tulisan, suara, serta suara dan gambar) yang menyesatkan memutar balikkan fakta, bersifat fitnah, cabul serta sensasional.
Dialog dengan Markus palsu rentan dengan penyimpangan, maka jika ingin mengangkat tema ini kenapa TVone tidak menggunakan kamera tersembunyi dan membuktikan secara audiovisual mengenai tindakan markus, bukan sekedar pengakuan. Padahal kamera tersembunyi juga sering digunakan untuk mengungkap laporan investigasi namun dalam skala kecil.

Pasal 11
Wartawan Indonesia meneliti kebenaran bahan berita dan memperhatikan kredibilitas serta kompetensi sumber berita.

Tvone terkesan sembrono dan tidak meneliti dulu mengenai bahan berita terutama Narasumber, bukan hanya sekedar pengakuan namun harus bias menayangkan bukti karena ini menyangkut masalah institusi dan kepercayaan masyarakat.
Pasal 10
Wartawan Indonesia dengan kesadaran sendiri secepatnya mencabut atau meralat setiap pemberitaan yang kemudian ternyata tidak akurat, dan memberi kesempatan hak jawab secara proporsional kepada sumber atau obyek berita.

TVONE sampai saat ini tidak meminta maaf kepada rakyat Indonesia, karena Tvone merasa tidak bersalah. Namun sebenarnya ini diluar konteks bersalah atau tidak namun pada konteks pemberitaan yang sudah dilemparkan.

4. Teknis Dialog
Teknis dialog yang dilakukan cukup baik dengan latar belakang studio dan saling berhadapan

C. Kesimpulan
Dari kasus markus yang dihadirkan oleh TVone maka sebagai media masa. TVone seharusnya berhati-hati dalam melakukan pemberitaan terutama dengan hal yang berkaitan dengan institusi harus disertakan bukti jangan hanya sekedar pengakuan. Kali ini memang Tvone terkesan hanya mengejar sensasi. Cek dan ricek kredibilitas narasumber memang diperlukan, dalam kasus markus harus dicek apakah dia benar-benar markus atau bukan.