Our Online Class Blog for discussing of media and communication

1. 

   Miyarda Dwi E H (D2C308010)
   April 21st, 2010 - 08:01

   PENDAHULUAN
   Belakangan ini istilah makelar kasus (markus) menjadi kosa kata yang akrab di media massa. Sorotan tajam dari sejumlah media massa yang diarahkan untuk menyelidiki segala bentuk makelar kasus semakin menambah keingintahuan masyarakat terhadap ulah dari segelintir oknum yang tak bertanggungjawab. Oleh karena itu, media massa cetak maupun elektronik berlomba-lomba menyajikan informasi terbaru dari perkembangan kasus tersebut.
   Praktik markus disinyalir banyak terjadi di institusi penegak hukum, tak terkecuali di kepolisian dan kejaksaan. Mantan Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Susno Duaji menyatakan bahwa markus banyak berkantor di Mabes Polri, hal itu menguatkan asumsi publik terkait kebenaran isu tersebut. Nama yang akhir-akhir ini mencuat karena namanya disebut oleh mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji memiliki uang sebesar Rp 25 miliar dalam rekening pribadinya adalah Gayus Tambunan. Lelaki yang memiliki nama lengkap Gayus Halomoan Tambunan ini bekerja di kantor pusat pajak dengan menjabat bagian Penelaah Keberatan Direktorat Jenderal Pajak. Posisi yang sangat strategis, sehingga ia dituduh bermain sebagai makelar kasus (markus). Kasus pun berlanjut karena diduga banyak pejabat tinggi Polri yang terlibat dalam kasus Gayus.
   Belum tuntas dengan Makelar Kasus (Markus), kini muncul istilah baru yakni Makelar Berita (Marta), itulah tanggapan orang kampung yang kini lebih melek informasi seiring era keterbukaan saat ini. Dua istilah itu mungkin bukan istilah baru untuk para pakar dibidangnya atau bagi mereka yang sudah lama melek informasi. Tapi bagi ‘orang awam’ istilah ini bisa jadi memang baru mereka dengar. Seperti halnya istilah lainnya yang berkembang di saat Pemilu 2009, Prita Mulyasari, Kasus Antasari, konflik KPK-Polri, Skandal Bank Century, dll. Seiring waktu dan seiring agenda setting media massa khususnya yang mengurangi intensitas pemberitaan pada topik-topik yang belum tuntas tersebut, istilah-istilah yang berkembang dalam kasus-kasus itu pun ikut tenggelam dan tergantikan istilah baru. Dan istilah yang kini sedang naik daun adalah Makelar Kasus atau disingkat Markus dan Makelar Berita atau Marta
   Setelah terungkap kasus Gayus Tambunan dan para petinggi Polri, Markus atau makelar kasus kembali memakan korban. Namun kali ini bukan pegawai pajak yang terseret. Anehnya justru jurnalis TV One yang terlibat. Presenter Indy Rahmawati, pembawa acara Apa Kabar Indonesia pagi TV One kabarnya merekayasa seorang pekerja dunia hiburan menjadi markus palsu. Markus palsu itu bernama Andri Ronaldi alias Andis. Ia mengaku dibayar 1,5 juta rupiah untuk bersaksi di acara tersebut. Dalam acara itu Andis identitasnya sengaja disamarkan. Kepada pemirsa Andis mengaku sudah 12 tahun menjadi makelar kasus di lingkungan Mabes Polri.
   Polisi yang berkepentingan dengan masalah ini kemudian mencari tahu siapa markus yang bersaksi di TV One tersebut. Setelah melakukan penelusuran, akhirnya Andis pun diciduk dan terbongkarlah sandiwara memalukan TV One itu. Hari ini mabes polri akhirnya melaporkan TVOne ke Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Kepada polisi, Andis mengaku diminta berbicara sesuai skenario yang telah dibuat sang presenter. Andris mengaku, malam sebelum tayangan tersebut, dia dihubungi presenter TV One Indy Rachmawati untuk mencarikan nara sumber terkait kasus Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia. Namun, pada akhirnya, dia justru diminta hadir sebagai narasumber terkait markus di Polri. Andis mengaku tidak berbohong atas pernyataannya itu. Dia berani mempertanggungjawabkannya.
   Tertangkapnya Andis membuat pihak TV One panik, mereka tetap berusaha melakukan pembelaan diri. TVOne akan menuntut Andis, pria yang mengaku disuruh berperan sebagai makelar kasus di Mabes Polri dalam wawancara di televisi tersebut pada 18 Maret 2010 dengan bayaran Rp 1,5 juta. Hal tersebut dikatakan oleh Totok Suryanto selaku Direktur Penyiaran TV One dalam sebuah jumpa pers di Jakarta, pada hari Jumat 9 April 2010. Totok beralasan bahwa saat menjadi narasumber, Andis mengaku sebagai markus dan diyakini benar oleh TVOne. Tindakan Andis juga dianggap sebagai bentuk pencemaran nama baik Indy Rachmawati terkait isu rekayasa yang dilakukannya. Totok juga mengungkapkan bahwa proses penghadiran Andris di Apa Kabar Indonesia Pagi 18 Maret 2010, sudah melalui beberapa tahapan termasuk verifikasi narasumber.
   Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) beranggapan pengaduan Mabes Polri kepada Dewan Pers terhadap dugaan rekayasa siaran TV One terkait oknum makelar kasus (markus) palsu masih perlu pembuktian.
   Pihak TV One mengelak dan yakin bahwa narasumber yang dihadirkan tersebut, merupakan narasumber asli, bahwa dia adalah seorang markus. Namun, Polri berhasil mengumpulkan bukti print-out Blackberry Massenger (BBM) antara presenter Indy Rahmawati dengan Andis, serta pengakuan dari Andis yang mengaku dijebak oleh TV One untuk menjadi markus palsu.
   Berikut ini hasil print-out Blackberry Massenger (BBM) antara Indy Rahmawati dengan Andis yang berhasil diperoleh pihak Polisi :
   (www.detiknews.com/InilahTranscriptpercakapanBBantaraMARKUS(Palsu)danMARTA(Mafia Berita) ) Dalam transkrip ini, Andris menggunakan nama B1LLY.

   Indy TV One: Kalau perlu, ganti nomer aja bang

   (*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): Ok… Dari Mabes Tadi Siang… Cari gue
   nich…

   Indy TV One: Bang, kalau ada telepon2 dari nomer2 yang ga jelas, ga perlu diangkat. Polisi saat ini sdg kasak kusuk cari nomer teleponmu. Aku TIDAK akan kasih nomermu ke siapa pun.

   (*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): Ok…
   (*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): Gue jadi buron nich…
   (*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): Sampe kakak gue disamperin ke posyandu…
   (*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): Gue dibilang tabrak lari..

   Indy TV One: Aku lagi tiarap bang
   Indy TV One: Siappp
   Indy TV One: Waduh, kalau abang dicari mereka, artinya mereka udah tau identitas abang dong..
   Indy TV One: Sama bang.. Aku tiap pagi siaran ditunggi intel 5 org ..
   Indy TV One: Bang, is everything ok?
   Indy TV One: Aku ditekan pimpinan
   Indy TV One: Aku matiin hp karena dicari pimpinan

   Indy TV One: Aku ga berani ke kantor pusat di pulogadung, karena ditekan pimpinan, suruh buka identitas kamu. Aku menolak
   Indy TV One: Jelas bukan dari saya. Saya ga kasih tau siapapun soal abang
   Indy TV One: Bang… Is everything okay? ..

   (*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): Ndy..

   Indy TV One: Alhamdulillah, abang nyahut juga..
   Indy TV One: Eveything ok bang?

   (*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): sengaja hp mati / hidup…
   (*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): Saya jadi cabut keluar kota nich…
   (*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): Mereka yg cari saya bawa foto, dan dapat alamat dari stnk kendaraan yg dipakai. Fotonya juga ada..

   Indy TV One: Waduh…. Gawat bangett..
   Indy TV One: Kok mereka bisa tau dari siapa ya bang?
   Indy TV One: Hati2, bang.. Hp matiin aja bang
   Indy TV One: Aku dicariin big boss. Dia minta jatidiri kamu. Aku menolak. Aku juga matiin hp terus.. On/off
   Indy TV One: Bang, aku minta maaf udah bikin kamu repot dan susah
   Indy TV One: Aku minta maaf sungguh2

   (*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): Jgn sampai ada yg Bocorin informasi apapun ttg aku…

   Indy TV One: Ga ada yg bocorin kok bang
   Indy TV One: Ke boss pun aku ga kasih

   (*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): Ok sipp…
   (*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): Insya Allah… Ini berlalu koq…
   (*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): Yg penting kamu kgn kepancing aja…
   (*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): Seluruh temen” police juga udah ada yg curiga ama gue…

   Indy TV One: Be cool bang..
   Indy TV One: Ati2 ya

   (*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): Ok
   (*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): Ndy… Tolong hari ini kita harus ketemu…
   (*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): Polisi udah dapat rumah gue…
   (*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): PING!!!

   Indy TV One: Aman ga telp ke nomer baru?
   Indy TV One: Bang, ayo ketemu. Di mana, jam berapa. Kasih tau saya
   Indy TV One: Bang….
   Indy TV One: Ketemu di mana jam berapa
   Indy TV One: Masih bisa ditelp ke nomer luar kota?
   Indy TV One: Bang…

   (*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): Indy telp saya ke 021 99999615

   Indy TV One: Aku pake nomer kantor ya
   Indy TV One: Aku otw
   Indy TV One: Bang?
   Indy TV One: Gimana nih, kita udah di lokasi
   Indy TV One: Abang, aku bertiga udah deket
   Indy TV One: Bagaimana, bang?
   Indy TV One: Mohon kabari saya bang
   Indy TV One: Segera
   Indy TV One: Hellow, bang?

   Setelah dipertunjukkannya bukti tersebut kepada masyarakat, akhirnya Dewan Pers bertindak cepat. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta juga meminta Dewan Pers menemui Redaksi TVOne untuk mendengar penjelasan dari TVOne, sebab Dewan Pers baru mendapatkan informasi dari satu sisi saja yaitu pihak kepolisian. Pada hari Senin, 12 April 2010, presenter stasiun televisi TV One Indy Rahmawati, didampingi General Manager News and Sport Totok Suryanto dan kru pemberitaan lain, datang ke Gedung Dewan Pers untuk memenuhi panggilan. Dalam rapat tersebut, TV One mengakui kesalahan karena tidak melakukan cover both side (liputan berimbang) dalam menyiarkan narasumber makelar kasus (markus) yang diduga palsu, yakni Andris Ronaldi. Hal ini sangat disayangkan, mengingat TV One memproklamirkan stasiun televisinya sebagai stasiun televisi berita, akan tetapi justru melakukan pembodohan publik dengan sengaja menghadirkan narasumber palsu, hanya untuk mengejar rating semata. Akibat kesalahan ini, TV One kini mendapat sebutan sebagai Marta (Makelar Berita).
   Setelah rapat mediasi dengan pihak TV One tersebut, Dewan Pers menyatakan bahwa kesalahan tersebut bukan sepenuhnya kesalahan personal reporter TV One, Indy Rahmawati, melainkan orang yang mewakili TV One sebagai institusi media yakni pemimpin redaksi. Selain itu, Dewan Pers juga menyatakan bahwa kesalahan utama TV One adalah pemberitaannya yang tidak seimbang dalam menghadirkan narasumber hanya sebelah pihak yakni Andris sebagai markus tanpa menghadirkan kepolisian untuk mengklarifikasi keterangan Andris dalam program edisi 18 Maret 2010 tersebut. Atas dasar itulah maka pelanggaran etika oleh TV One akan diselesaikan menurut kode etik jurnalistik. Pada rapat mediasi tersebut, TV One menunjukkan bukti-bukti kuat bahwa Andris memang makelar kasus, namun sesuai perjanjian dengan pihak TV One, bukti-bukti tersebut dirahasiakan.
   Sementara Andrys Ronaldi diperiksa kepolisian karena diduga sebagai markus palsu yang mengaku lama beraksi di kepolisian dalam program Apa Kabar Indonesia Pagi. Oleh karena itulah, pihak kepolisian melaporkan TV One atas dugaan merekayasa adanya makelar kasus palsu yakni Andrys, yang lama beraksi di kepolisian. Sementara Andrys sendiri mengaku telah dijebak pihak TV One agar mengaku sebagai makelar kasus palsu. Siapakah sebenarnya yang merekayasa, benar TV One atau justru Kepolisian sendiri, hingga saat ini masih belum dapat diketahui.
   Biar bagaimanapun, kejar tayang dan berlomba-lomba menjadi yang tercepat dalam menyajikan informasi, namun tidak diimbangi dengan akurasi fakta, merupakan sebuah kesalahan. Jika kemudian topik yang diangkat menyangkut hajat hidup orang banyak dan masa depan negeri ini maka berita-berita ‘kuning’ seperti ini tentunya sangatlah tidak baik.

   PEMBAHASAN
   Produk jurnalistik berupa siaran di televisi merupakan hasil akhir dari proses yang melibatkan reporter, kamerawan, editor gambar, produser, pembawa acara, produser eksekutif hingga pimpinan perusahaan media massa. Apabila terjadi pelanggaran pada sebuah produk jurnalistik, maka tanggung jawab berada pada Pemimpin Redaksi dan tidak bisa dibebankan kepada profesi tertentu. Ketatnya persaingan pada industri televisi berdampak terhadap tekanan kerja, namun jurnalistik televisi harus tetap mentaati prinsip verifikasi dan bersikap independen saat menjalankan tugas keprofesiannya.
   Makelar Kasus yang sedang menjadi sorotan media ini, sesuai dengan teori media ”Agenda Setting” yaitu media membentuk persepsi atau pengetahuan publik tentang apa yang dianggap penting. Dengan ungkapan lain, apa yang dianggap penting oleh media, maka dianggap penting juga oleh publik. Ada hubungan positif antara tingkat penonjolan yang dilakukan media terhadap suatu persoalan (issue) dan perhatian yang diberikan publik terhadap yang ditonjolkan media.(Hamidi, 2007:81).
   Media massa di Indonesia kini sedang memfokuskan pemberitaannya pada berita Makelar Kasus (Markus), mereka bersaing untuk menyajikan informasi terbaru tentang kasus tersebut kepada khalayak. Berita televisi termasuk media massa yang paling diminati oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya akan informasi tentang makelar kasus tersebut. Oleh karena itu, tim produksi berita seluruh stasiun televisi, menggunakan berbagai cara untuk menarik perhatian audiens, dari mulai membuat liputan investigasi hingga dialog-dialog dengan narasumber. Namun, harus tetap patuh pada kode etik yang berlaku.
   Tidak demikian kiranya dengan yang terjadi pada kasus markus palsu TV One. TV One terbukti melakukan pambohongan publik dengan menghadirkan narasumber palsu pada kasus markus di program Selamat Pagi Indonesia, pada tanggal 18 Maret 2010. Presenter TV One Indy Rahmawati, diduga tokoh yang paling berperan di balik kasus rekayasa narasumber tersebut. Perekayasaan narasumber ini jelas dilakukan karena faktor persaingan antar media televisi, yaitu untuk memperoleh rating yang tinggi.
   Narasumber palsu tersebut telah diamankan pihak kepolisian. Markus palsu yang bernama Andis ini, mengaku dibayar sebesar 1,5 juta untuk menjadi narasumber dan mengikuti skenario yang telah dipersiapkan oleh presenter Indy Rahmawati. Tuduhan ini sempat ditolak oleh pihak TV One, namun karena kuatnya bukti, maka akhirnya mereka mengakui kesalahan tersebut.
   Sesuai dengan kebijakan Dewan pers, maka kasus ini bukan hanya menjadi tanggung jawab personal presenter Indy Rahmawati, melainkan orang yang mewakili stasiun televisi tersebut secara institusi, yaitu pemimpin redaksi. TV One dituduh melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, pada pasal 4 yang berbunyi ”Wartawan tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul”. Maka kasus pelanggaran ini akan diselesaikan sesuai dengan aturan Kode Etik Jurnalistik, yaitu dengan pemberian hak jawab, hak koreksi, meralat informasi yang salah, dan memohon maaf kepada pihak-pihak yang telah dirugikan akibat kasus rekayasa ini.
   Sesuai dengan teori Uses and Gratification, khalayak menggunakan media sebagai pemenuh kebutuhannya akan sebuah informasi, dalam hal ini informasi tentang Makelar Kasus (Markus), kasus ini sedang disorot besar-besaran di berbagai media. Dalam teori ini, khalayak media massa adalah khalayak yang aktif, yang akan membentuk persepsi mereka setelah menggunakan media pilihannya. Persepsi tersebut kemudian akan berkembang menjadi sebuah sikap, kemudian direpresentasikan dalam sebuah perilaku. Kasus rekayasa narasumber TV One ini cukup disorot oleh media-media yang lain, sehingga telah sampai ke benak khalayak. Khalayak yang haus informasi tentang markus, akan merasa tertipu, mereka akan membentuk persepsi mereka tentang kualitas keakuratan berita TV One, selanjutnya akan berkembang pada sikap suka, tidak suka, atau setuju dan tidak setuju terhadap berita-berita yang disiarkan oleh TV One. Sikap tersebut berkembang pada sebuah tindakan atau perilaku loyal atau tidak loyal terhadap TV One.
   Bila kasus TV One tersebut merupakan sebuah kasus yang negatif, maka respon dari khalayak juga akan negatif. Kredibilitas TV One jelas-jelas terancam dengan terkuaknya kasus ini. Khalayak juga bertanya-tanya, apakah ini yang pertama kali dilakukan ataukah sudah ada rekayasa-rekayasa narasumber sebelumnya yang tidak terungkap. TV One akan kehilangan kepercayaan publik, menyebut stasiun televisinya sebagai stasiun berita, namun melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik yang cukup fatal. Selain pasal diatas, TV One juga didakwa telah melakukan pelanggaran kode etik yang lain, yaitu pemberitaannya yang tidak seimbang dalam menghadirkan narasumber hanya sebelah pihak, yakni Andris sebagai markus, tanpa menghadirkan kepolisian untuk mengklarifikasi keterangan Andris. Maka dari itu, kasus TV One akan diselesaikan menurut kode etik jurnalistik, sanksi pelanggarannya di tentukan oleh perusahaan atau organisasi pers tersebut, dan bukan Dewan Pers.
   Dewan pers merupakan lembaga yang melakukan pengawasan terhadap penegakan etika pers, sedangkan saksi pelanggarannya menjadi tanggung jawab perusahaan atau organisasi pers yang bersangkutan. Dalam dunia jurnalisme profesional, dikenal istilah absence of malice (tidak ada niat jahat). Jadi, penanganan dalam pelanggaran etika yang dilakukan pada jurnalisme professional ditujukan untuk mencari solusi perbaikan atas kelalaian dan kesalahan praktik jurnalistik. Rumusan solusi atas pelanggaran etika, termasuk yang dilakukan oleh presenter TV One tersebut adalah ralat atau koreksi, hak jawab, atau permintaan maaf secara terbuka. Karena kesalahan yang dibuat tergolong berat, maka Dewan pers dapat memberikan penilaian dan mengeluarkan rekomendasi berupa teguran, peringatan keras, atau sanksi moral.(Girsang, 2006:49)
   Kasus ini juga jelas mengancam kredibilitas presenter Indy Rahmawati sebagai seorang jurnalis, apalagi Andis mengaku bahwa ia mendapat skenario rekayasa ini dari Indy. Indy juga bertindak sebagai produser acara tersebut, seharusnya ia yang bertanggung jawab atas verifikasi narasumber dan keberimbangan berita yang disajikan, namun yang terjadi justru sebaliknya dan lebih parah lagi, karena hal tersebut ternyata disengaja demi kepentingan bisnis.
   Namun, meski Indy Rahmawati disebut sebut sebagai yang paling berperan dalam rekayasa ini, yang harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan bukanlah Indy. Sesuai dengan Pasal 12 UU Pers, berita adalah produk media hasil kerja tim redaksi (hasil kerja kolektif). Oleh karenanya, yang bertanggung jawab terhadap materi berita adalah redaksi media tersebut, yang dipresentasikan atau diwakilkan oleh pemimpin redaksi, termasuk apabila muncul tuntutan hukum.(Girsang, 2006:47).
   Program tayangan yang bersifat talkshow seperti Apa Kabar Indonesia di TV One, juga termasuk karya jurnalistik yang menuntut sumber yang valid dan dapat dipercaya, sehingga apa yang disampaikan harus sesuai fakta yang terjadi. Apabila media menyampaikan sesuatu berasal dari sumber yang tidak valid, direkayasa, dan palsu, media tersebut melanggar prinsip jurnalistik paling mendasar yakni kebenaran sesuai fakta yang terjadi. Bagaimana TV One bisa dikatakan berkualitas apabila standar paling mendasarnya saja tidak terpenuhi.
   Pelanggaran kode etik jurnalistik memang lebih bersifat moral, tetapi hal itu terkait dengan kepercayaan masyarakat terhadap karya jurnalistik. Apabila media sudah terkena sanksi seperti itu, bagaimana dengan kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran karya jurnalistik yang dihasilkan suatu media, itu yang sebenarnya jauh lebih berat. Dengan pemberian sanksi moral, akan dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa jurnalis memiliki standar dan tolok ukur yang jelas dalam menjalankan profesinya.

   KESIMPULAN
   Berdasarkan ulasan di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan :
   Kasus narasumber palsu yang dituduhkan oleh pihak Kepolisian pada TV One, disebutkan oleh Dewan Pers sebagai pelanggaran kode etik jurnalistik. Oleh karena itu, akan dikenakan sanksi sesuai dengan kode etik Jurnalistik yang berlaku, yaitu ralat atau koreksi, hak jawab, dan permintaan maaf kepada pihak Kepolisian dan masyarakat.
   Program tayangan jenis talkshow juga merupakan karya jurnalistik, sehingga tetap mengutamakan sumber yang valid dan dipercaya. Apabila media menyampaikan sesuatu berasal dari sumber yang tidak valid, direkayasa, dan palsu, media tersebut melanggar prinsip jurnalistik paling mendasar yakni kebenaran sesuai fakta yang terjadi.
   Pelanggaran etika jurnalistik, tidak dapat dikenakan pada pelaku pers secara individual, karena program berita atau talkshow merupakan hasil kerja kolektif. Maka dari itu, yang bertanggung jawab adalah redaksi dari program tersebut, sesuai pasal 12 UU Pers dipresentasikan atau diwakili oleh pemimpin redaksi.
   Dengan pemberian sanksi moral pada pelaku pelanggaran kode etik jurnalistik, maka masyarakat akan dapat mengetahui bahwa jurnalis memiliki standar dan tolok ukur yang jelas dalam menjalankan profesinya.
2. 

   Dwi Ratna S. (D2C008084)
   April 21st, 2010 - 09:15

   Nama : DWI RATNA SETYORINI
   NIM : D2C008084
   Jurusan : Ilmu Komunikasi Reg.2
   Matkul : Penulisan Berita Penyiaran

   PENDAHULUAN
   Makelar Kasus (Markus) merupakan masalah baru yang muncul ditengah-tengah kondisi negara yang sedang banyak dilanda masalah mulai dari Bank Century, Susno, Gayus, dan Markus ini membuat para mafia hukum semakin dibuat bingung karena banyaknya masalah yang muncul. Dalam kasus markus ini melibatkan para pejabat dan orang – orang penting dalam Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia atau disingkat Mabes Polri. Simpang siur kabar markus terjadi di Mabes Polri menjadi tanda tanya besar bagi penegak keadilan dan juga khalayak. Dalam persaingan rating televisi bagi publik, perusahaan media televisi sekarang ini banyak menggunakan acara dengan format talkshow dengan tema yang sedang hangat dibicarakan dan menghadirkan narasumber yang berkaitan langsung sesuai tema.
   Begitu pula dengan TVOne mengadakan acara talkshow tentang Markus yang terjadi di Indonesia dengan menghadirkan narasumber dari makelar kasus dalam Mabes Polri yang sebelumnya belum pernah diketahui oleh pihak Mabes maupun masyarakat sehingga acara tersebut menjadi acara yang ditunggu banyak orang untuk menyasikanapa yang belum pernah diketahui agar beda dari tayangan televisi lain. Narasumber yang dihadirkan dan keterangan dalam acara tersebut tentang adanya Markus dalam Mabes Polri menyebabkan masalah yang panjang dan rumit karena keterangan dalam acara televisi tersebut memberikan informasi yang tidak benar dan hanya mengarang saja. Akibat dari acara itu, narasumber dan presenter serta pihak televisi dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri karena ternyata narasumber tersebut merupakan markus palsu yang dibayar oleh pihak TVOne.
   Ketika diperiksa, semua tersangka dalam markus palsu saling melempar kesalahan dan masing-masing membela diri mereka dengan memberikan alasan yang melibatkan pihak lain. Mulai dari markus palsu sendiri yang merasa dijebak oleh pihak televisi, kemudian pihak televisi yang merasa bahwa markus palsu tersebut merupakan markus yang sebenarnya sudah berada dalam Mabes Polri, dan presenter acara tersebut menolak telah melakukan penipuan dengan membujuk markus palsu agar mau mengikuti perintahnya. Kasus ini menjadi rumit karena tidak ada kejelasan dari pihak televisi yang tidak mau disalahkan karena tidak ada pihak yang mau dirugikan karena masalah ini. Semua pihak dalam masalah ini yakni salah karena mereka mau melakukan kebohongan publik yang disiarkan melalui media televisi dimana acara tersebut ditonton oleh banyak masyarakat dan informasi yang diberikan hanya rekayasa dalam script yang sudah disiapkan seperti melihat tayangan sinetron dimana sama-sama melakukan akting sesuai naskah dan kemudian mendapat imbalan.
   Essay ini akan menjelaskan lebih rinci lagi tentang kerumitan masalah markus palsu di TVOne karena disini dapat dipelajari bahwa informasi dalam pemberitaan sekarang ini dapat dimanipulasi sedemikian rupa oleh perusahaan agar mendapat rating yang tinggi dari pemirsa. Oleh karena itu, informasi yang tepat dan aktual lebih memberikan manfaat bagi masyarakat serta memberikan rasa kepercayaan pemirsa terhadap informasi yang diberitakan kepada khalayak.

   ISI
   Persaingan antar perusahaan media memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif dari persaingan ini adalah meningkatkan kreativitas yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dan rating masing-masing perusahaan dengan berbagai cara. Sedangkan dampak negatif dari persaingan yakni menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dapat membuat perusahaanya memiliki rating yang tinggi dimata masyarakat tanpa memikirkan resiko. Seperti yang terjadi pada TVOne yang ingin acara televisinya menjadi tontonan yang diminati oleh masyarakat, pihak TVOne mengadakan acara talkshow yang mengambil tema Markus dalam Mabes Polri dengan menghadirkan narasumber dari dalam Mabes Polri yaitu markus itu sendiri. Sebelumnya, TVOne menayangkan sebuah program acara “Apa Kabar Indonesia Pagi?” yang menghadirkan oknum markus yang berpraktik di Mabes Polri selama 12 tahun dalam penayangan itu mengungkapkan secara gamblang tentang markus pajak. Kemudian Mabes Polri berhasil menangkap oknum markus tersebut dengan alasan untuk mengungkap jaringan markus yang biasa beroperasi di lembaga penegak hukum kepolisian. Mabes Polri menyatakan bahwa pengakuan markus itu palsu di TVOne, kemudian diburu beberapa saat setelah dia tampil di televisi tersebut.
   Menurut Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Edward Aritonang, oknum markus itu bernama Adris Ronaldi alias Andis yang berdasarkan pengakuannya bukan sebagai markus, namun karyawan lepas pada sebuah perusahaan media hiburan. Adris Ronaldi alias Andis yang mengaku menjadi oknum markus palsu di Mabes Polri berdasarkan permintaan dari pihak pembawa acara televisi swasta itu berinisial IR (Indy Rahmawati) dengan imbalan Rp1,5 juta. Andis dalam siaran itu mengatakan telah melakukan kegiatan markus pajak sebanyak 18 kali, saat diwawancarai itu andis memakai topeng sehingga pihak kepolisian sedikit kesulitan untuk melacaknya. Andis menjelaskan bahwa Indy memintanya untuk mencari narasumber tentang masalah Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). Tetapi sebelum Andis tampil pada pagi hari, Indy meminta agar dia bersedia menjadi narasumber dengan tema seputar PJTKI meskipun Andis bukan berprofesi di bidang PJTKI tapi ia memiliki rekan yang kompeten di bidang PJTKI. Ia mendapat pesan SMS yang tertuliskan bahwa ditunggu sekali kehadirannya karena sangat terlambat untuk tampil di TVOne. Andris mengatakan, dirinya sempat menanyakan topeng dan jaket itu untuk apa dan dijawab bahwa itu untuk wawancara seputar makelar kasus (markus).Andis tidak memperkenalkandirinya sebagai markus tetapi Indy memperkenakan sebagai markus jadi ia hanya menjawab berbagai pertanyaan saja. Dirinya mengatakan kepada Indy bahwa dirinya tidak pernah berhubungan dengan markus tapi Indy minta dirinya untuk hanya berbicara bahwa di Mabes Polri ada markus.
   Andis hanya seorang tenaga out sourcing di bidang media di sebuah perusahaan media tapi bukan media televisi atau surat kabar, melainkan media hiburan. Dari pemeriksaan ternyata yang bersangkutan diminta untuk berbicara seperti apa yang sudah disiapkan skenarionya oleh presenter TV. Sedangkan orang yang diduga mengatur skenario hal markus palsu itu yakni presenter acara di TVOne, Indi rahmawati (ir). Namun Indy membantah telah merekayasa tentang kasus itu karena ia hanya menjalankan job desk sebagai host yang mengatur jalannya talkshow dan produser dimana bertanggung jawab atas jalannya acara serta ia hanya memberikan pertanyaan yang ada dalam susunan acara.

   Tinjauan Dari Segi Hukum
   Tayangan markus palsu di TVOne berkaitan dengan hukum disebabkan adanya tindak pidana umum terhadap orang yang terlibat dugaan rekayasa siaran itu. Menurut Edward, hal tersebut menunggu hasil pertemuan antara Mabes Polri, KPI dan Dewan Pers. Atas kejadian ini, akan dilaporkan ke Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia karena dalam pemberitaan itu sudah disebutkan bahwa selama 12 tahun Andis melakoni praktek markus dan pihak kepolisian akan melaporkan tindakan stasiun tv swasta nasional itu ke dewan pers. Dugaan rekayasa siaran itu melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada Pasal 36 Ayat 5 huruf a yang menyebutkan isi siaran dilarang memfitnah, menghasut, dan atau bohong.
   Kehadiran Indy sebagai saksi sendiri, ujarnya, berkaitan dengan UU Penyiaran pasal 57 ayat 4 huruf d. Pelanggaran terhadap aturan itu dapat dikenakan dengan ancaman penjara paling lama lima tahun atau denda Rp10 miliar. Indy akan menjelaskan kepada penyidik tidak pernah ada fitnah dan info yang distorsi atas kasus tersebut dimana Indy sendiri merupakan presenter sekaligus produser dalam talkshow tersebut. Sedangkan Andis Ronaldi telah ditetapkan sebagai tersangka dengan jeratan pasal 36 Ayat 5A UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang menyebutkan isi siaran dilarang memfitnah, menghasut, dan atau berbohong. Semua pihak dalam kasus ini terjerat oleh undang – undang hukum yang berlaku karena mereka sudah melakukan kegiatan yang melanggar aturan main baik media televisi, produk jurnalistik maupun host dan narasumber yang secara sengaja melakukan rekayasa informasi dan membuat pihak lain dirugikan.
   Konsep Kode Etik
   Dilihat dari sudut pandang kode etik, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menyampaikan pernyataan terhadap tindakan merekasaya pemberitaan dan wawancara adalah pelanggaran kode etik sesuai Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik yang menyebutkan “Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul”. IJTI juga beranggapan bahwa pengaduan Mabes Polri kepada Dewan Pers terhadap dugaan rekayasa tayangan TVOne terkait dengan oknum makelar kasus (markus) palsu masih perlu pembuktian yang kuat dan hanya bersifat sepihak. Semua pihak tidak perlu melakukan penghakiman sendiri terhadap tuduhan Mabes Polri kepada pihak TVOne dan pihak lain dimintatidak menggunakan dugaan ini sebgai alat untuk persaingan median massa dan menjatuhkan media massa lain.
   Upaya Dewan Pers untuk mendalami, memediasi, dan menilai serta mengumumkan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran etika dan standar jurnalistik pada tayangan talkshow di TVOne dengan tema praktek Markus di Mabes Polri mendapat dukungan dari anggota IJTI karena Dewan Pers sebagai organisasi yang memiliki wewenang untuk menetapkan dan mengawasi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Produksi jurnalistik berupa tayangan di televisi termasuk hasil akhir dari proses yang melibatkan reporter, kamerawan, editor gambar, produser, pembawa acara, produser eksekutif sampai pimpinan perusahaan media massa. Jadi ketika terjadi pelanggaranpada produksi tersebu, maka tanggung jawab secara penuh terdapat pada Pemimpin Redaksi (Pimred). Persaingan antara industri pertelevisian di Indonesia yang sangat ketat akan membuat dampak bagi pekerjaan. Semakin tertekan dalam pekerjaan jurnalistik televisi tetap harus menaati pinsip-prinsip dan bersikap independen terhadap tugas profesinya walaupun terdapat tekanan dari intern maupun ekstern.
   Pelanggaran dalam kode Etik jurnalistik ini membuat reputasi wartawan menjadi terancam karena wartawan sekarang dianggap mengumpulkan berita hanya untuk kepentingan diri sendiri atau perusahaan. Sesuai dengan Komisi penyiaran, seharusnya pihak TVOne tidak menayangkan acara bohong tersebut karena kebohongan merupakan pelanggaran yang dapat berujung pada hukum. Tidak sepenuhnya acara yang berbedadari yang lain memiliki rating yang tinggi, hal tersebut tergantung pada ketepatan isi berita dan keaktualan berita.
   Teori Media
   Dalam masalah markus palsu yang terjadi di TVOne, General Manager (GM) news and sport, Totok menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah melakukan rekayasa tayangan tersebut karena hal itu tidak diperblehkan. Sebelumnya sudah pernah ada stasiun televisi lain yang menggunakan Andis dalam acaranya. Namun ketika dikonfirmasi tentang nama stasiun televisi tersebut, pihak TVOne menolak untuk menyebutkan. Merka memilih untuk menggunakan hak tolak untuk menjawab pertanyaan tersebut. Meskipun demikian, pihak TVOne mengakui adanya proses cover both side yang bermasalah dalam siaran Apa Kabar Indonesia di TVOne yang mengangkat tema markus tersebut. ‘Cover both side terjadi kesalahan, tapi sesungguhnya tema yang diambil di TVOne sudah memiliki komunikasi yang baik tetapi terdapat masalah didalamnya.
   Dalam tayangan media harus sesuai dengan aturan komisi penyiaran, media televisiyang melakukan rekayasa atau penipuan dalam pemberian informasi tidak layak menjadi tontonan publik karena berisi kebohongan belaka. Reputasi media TVOne akan turun karena televisi ini sering menyiarkan tayangan yang tidak sesuai yang di iklankan sebelumnya, sehingga masyarakat tidak memiliki kepercayan lagi terhadap informasi yang disajikan oleh televisi ini. Media televisi merupakan media yang banyak digunakan oleh khalayak karena karakternya yang audiovisual yang dapat didengar dan dilihat secara langsung oleh masyarakat. Informasi apapun yang didapat dari televisi akan menyebar luas ke masyarakat.

   Teknis Dialog
   Dalam kasus markus ini terjadi perbincangan antara Andis dan Indy sebelum, saat dan sesudah melaksanakan acara talkshow di TVOne. Sebelum acara talkshow berlangsung, Andis dihubungi Indy untuk segera datang ke studio yang akan dijadikan narasumber dalam acara tersebut. Saat acara berlangsung, Andis hanya berdialog sesuai naskah (script) yang sudah disediakan oleh pihak media dan dia hanya mengikuti apa saja jawaban yang tertera didalamnya. Andis hanya menjawab seperti apa yang telah dibacanya dengan dibantu oleh Indy (presenter) untuk memberikan pertanyaan yang sudah dibuat sesuai naskah agar alur cerita menjadi menarik perhatian para pemirsa. Teknis dialog dalam acara tersebut yaitu talkshow antara host dan narasumber secara face to face yang membahas tentang Markus di Mabes Polri sesuai dengan naskah yang sudah disiapkan sebelumnya, berisi tanya jawab yang sudah disusun jawabanya urut dari a sampai z, jadi narasumber hanya menjawab denga singkat dan tanpa harus berpikir kata kata apa yang akan diucapkan. Acara talkshow itu ternyata berbuntut masalah karena pengakuan Andis dinilai mencemarkan nama baik Kepolisian dengan memberikan berita yang dianggap tidak benar / bohong, maka Andis menjadi buronan dan Indy diawasi oleh lima intel dari kepolisian. Saat masalah itu berlangsung mereka dapat berkomunikasi melalui “BBM”.

   PENUTUP
   Kesimpulan
   Kasus markus palsu dalam TVOne seperti yang dijelaskan diatas menggambarkan lemahnya profesionalisme media televisi berita yang tidak berpikir bagaimana dampak dan akibat dari keputusan yang diambil. Kasus ini hanya salah satu dari sebagian besar masalah informasi yang tidak konsisten dalam suatu pemberitaan di media. Hal ini dapat disimpulkan bahwa narasumber palsu dalam tayangan TVOne merupakan bukti tv media televisi berita lokal gagal dalam menyuguhkan berita yang akurat. Kemampuan investigasi jurnalistik yang mendalam tentang berita menjadi terkalahkan oleh komersialisme program. Ini merupakan salah satu kasus dari sebagian besar masalah yang seringkali terjadi inkonsistensi sebuah informasi dalam pemberitaan.
   Kasus ini termasuk kasus penipuan terhadap publik yang dijerat sesuai pasal yang berlaku dalam hukum serta melanggar kode etik jurnalistik karena memberikan informasi tidak benar kepada publik. Alasan pelangar tersebut dapat disebabkan oleh adanya persaingan antar perusahaan televisi lain untuk mengejar rating dari khalayak melalui “perlombaan” yang menghadirkan wawancara ter-aktual dengan masalah yang sedang hangat dibicarakan sehingga menjadi ajang mencari popularitas semata dan tidak mengedepankan aspek proposional dari suatu pemberitaan dalam media untuk publik.
3. 

   Devia Kurniasari (D2C308003)
   April 21st, 2010 - 10:53

   A. PENDAHULUAN
   Markus atau Makelar kasus lagi naik daun pekan-pekan ini, apalagi dengan kasus narasumber palsu sebagai markus yang di siarkan oleh TVOne yang menganggap sebagai stasiun berita di Indonesia. Kasus ini bermula dari tayangan ‘Apa Kabar Indonesia Pagi’ di TVOne pada 18 Maret 2010. Tayangan tersebut membahas fenomena markus sebagai topik utama. Untuk memperkuat tayangan tersebut, pihak TVOne menghadirkan seorang pria yang mengaku berprofesi sebagai markus. Untuk menutupi identitasnya, pria tersebut mengenakan topeng, suaranya pun diubah sedemikian rupa.
   Penampilan pria tersebut sungguh meyakinkan. Dia bercerita lancar dan panjang lebar tentang praktek markus yang dilakukannya di Mabes Polri. Dari sinilah sangat jelas, informasi yang disampaikan pria tersebut sangat menarik dan penting. Sebab bukan perkara mudah untuk menemukan narasumber seorang markus. Kehadiran sang markus ternyata menarik pihak kepolisian karena sedang menjadi sorotan masyarakat. Sebab ada sejumlah keterangan atau pernyataan pria tersebut yang dinilai janggal. Secara diam-diam polisi pun kemudian melakukan penyelidikan untuk mengetahui siapa sebenarnya sang markus tersebut.
   Pada akhirnya, Mabes Polri menangkap Andris Ronaldi, seorang yang diklaim sebagai narasumber palsu dan yang mengaku-ngaku sebagai makelar kasus (markus) dalam tayangan TVOne. Penangkapan tersebut dilandasi atas dugaan rekayasa berita. Andris mengaku mendapat bayaran Rp 1,5 juta untuk menjalankan peran sebagai markus dan ia pun menyatakan disuruh membaca skenario yang telah dibuat untuk program dialog tersebut oleh Indy Rahmawati (presenter Apa Kabar Indonesia Pagi). Sebelumnya Mabes Polri tidak langsung menangkap begitu saja, pihak polisi melakukan pengamatan dan mencari informasi lebih lengkap lagi untuk dijadikan bukti. Benar atau tidaknya, kasus ini masih dalam proses pemeriksaan.
   Selanjutnya, tindakan Mabes Polri adalah melaporkan TVOne ke Komisi Penyiaran (KPI) karena dituding merekayasa narasumber markus di Mabes Polri. Pihak TVOne membantah tudingan tersebut, menurut Manajer Umum Pemberitaan TVOne, Totok Suryanto, TVOne tidak pernah merekayasa narasumber dikarenakan pihak TV One belum pernah melihat apakah orang tersebut adalah orang yang dijadikan narasumber di TVOne atau bukan dan sampai saat ini TVOne belum mendapat surat resmi dari Mabes Polri. Selain melaporkan ke KPI, Polri juga melaporkan secara tertulis ke Dewan Pers untuk menindak lanjuti kasus ini. Pihak KPI, Dewan Pers dan TVOne akan bersama meneliti apakah perbuatan rekayasa narasumber sudah masuk kualifikasi pidana atau hanya melanggar kode etik jurnalistik saja.
   Dalam hal ini melalui jumpa pers, TVOne yakin benar bahwa Andris Ronaldi yang dihadirkan di Apa Kabar Indonesia Pagi 18 Maret benar-benar sebagai markus dan ternyata bukan pada acara tersebut saja dia tampil sebagai markus, dia telah beberapa kali tampil sebagai markus contohnya di acara Jakarta Lawyer Club, Apa Kabar Indonesia Pagi 18 Maret dan juga Nama dan Peristiwa. Oleh karena itu pihak TVOne merasa tidak pernah merekayasa Andris sebagai markus, berdasarkan informasi yang diberikan kepada TVOne, Andris memang markus. Namun lain halnya dengan pengakuan Andris, melalui jumpa pers tersebut juga, Andris mengaku baru sekali tampil di TVOne yaitu pada tanggal 18 Maret. Sedangkan menurut tetangganya di Jatinegara, dia pernah melihat Andris dijemput kru TVOne pada hari Senin bulan November 2009.
   Saat ini kasus tersebut telah ditangani oleh pihak kepolisian. Entah benar atau tidak, hal ini masih belum diketahui, dan jika benar maka TVOne telah melakukan pembohongan publik dan pelanggaran kode etik jurnalistik maupun Undang-Undang tentang penyiaran.
   Esai ini, penulis akan mencoba untuk membahas kasus tersebut yang ditinjau dari segi hukum, pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, teori media dan teknis dialog program berita.

   B. PEMBAHASAN
   Sebutan markus atau makelar kasus sudah tidak asing lagi karena sebutan ini sering terdengar dan dibahas di media tv, surat kabar dan juga media online. Dari pengertian kata makelar sendiri berarti merupakan perantara antara penjual dan pembeli. Makelar yang sudah mengenal baik si penjual dan si pembeli, maka keberhasilan akan terjadinya sebuah transaksi akan semakin besar. Dengan pengertian makelar diatas, maka untuk pengertian makelar kasus, atau markus dapat diartikan sebagi seorang perantara yang mengenal penjahat sekaligus memiliki hubungan dengan penegak keadilan (Polisi, KPK, Jaksa), dan biasanya makelar kasus memberikan informasi yang dia ketahui tentang penjahat, dan kemudian makelar kasus akan menyampaikan informasi tersebut kepada para penegak hukum.
   Tidaklah salah pekerjaan sebagai markus asalkan kegiatan itu dilakukan dengan menempatkan etika dan kaidah hukum dalam prakteknya, namun untuk makelar kasus yang sering disebut-sebut di media massa adalah makelar yang tidak lagi menempatkan etika dan kaidah hukum, bahkan berupaya merekasaya sebuah perkara hukum untuk mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Dalam esai ini tidak akan membahas mengenai markus yang ada di negeri kita, melainkan akan membahas tentang kasus dugaan narasumber palsu yang dilakukan oleh TVOne dalam sebuah program berita.
   Menurut penulis, ada tiga hal kemungkinan yang mendasari adanya kasus narasumber palsu tersebut, pertama manajemen minta redaksi membuat berita mengenai makelar kasus dengan alasan adalah untuk menaikan rating berita, redaksi mungkin kesulitan memenuhi permintaan ini, karena jika makelar kasus mengaku, berarti ia bunuh diri. Namun karena manajemen memaksakan kehendak, maka dibuatlah kesaksian palsu dengan menghadirkan narasumber palsu. Kedua, Indy Rachmawati (presenter) melakukan kebohongan dengan asumsi ambisi pribadi yang terlalu tinggi ini sehingga bisa mengalahkan akal sehat sehingga permainan kotor pun dilakukan. Dengan kata lain, Wartawan mana yang tak ingin disebut sebagai “hebat.”, wartawan mana yang tak memiliki keinginan mengalahkan pesaing-pesaingnya dan wartawan mana yang tak ingin ditepuk tangani teman-teman se perusahaan. Ketiga, Andreas Ronaldi atau Andres melakukan kebohongan. Dalam hal ini, Indy memiliki gagasan untuk mewawancarai makelar kasus, lalu ia mencari narasumber (makerlar kasus) sehingga menemukan Andres yang mengaku makelar kasus.
   Dari kasus dugaan penayangan narasumber palsu yang dilakukan oleh TVOne dapat ditinjau dari segi hukum, kode etik jurnalistik, teori media dan teknis dialog program berita itu sendiri.

   1. Segi Hukum dan Kode Etik Jurnalistik
   Dilihat dari segi hukum, kasus narasumber palsu ini telah melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yaitu Pasal 36 ayat 5 point (a) yang berbunyi “Isi siaran dilarang : bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong”, dengan ancaman hukumannya paling lama 5 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar.
   Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pun didapatkan dalam kasus ini, pers dituntut harus selalu tunduk dan taat kepada Kode Etik Jurnalistik, pers ternyata bukanlah malaikat yang tanpa kesalahan. Data yang ada menunjukkan bahwa pada suatu saat pers ada kalanya melakukan kesalahan atau kekhilafan sehingga melanggar Kode Etik Jurnalistik.
   Berbagai faktor dapat menyebabkan hal itu terjadi. Dari pengalaman hampir seperempat abad dapat disimpulkan bahwa peristiwa tersebut dapat terjadi antara lain karena faktor-faktor sebagai berikut (Wina Armada Sukardi, 2007: 35) :
   a. Faktor Ketidaksengajaan
   · Tingkat profesionalisme masih belum memadai, antara lain meliputi:
   - Tingkat upaya menghindari ketidaktelitian belum memadai.
   - Tidak melakukan pengecekan ulang.
   - Tidak memakai akal sehat.
   - Kemampuan meramu berita kurang memadai.
   - Kemalasan mencari bahan tulisan atau perbandingan.
   - Pemakaian data lama (out of date) yang tidak diperbarui.
   - Pemilihan atau pemakian kata yang kurang tepat.
   · Tekanan deadline sehingga tanpa sadar terjadi kelalaian.
   · Pengetahuan dan pemahaman terhadap Kode Etik Jurnalistik memang masih terbatas.

   b. Faktor Kesengajaan
   · Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Kode Etik Jurnalistik, tetapi sejak awal sudah ada niat yang tidak baik.
   · Tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang Kode Etik Jurnalistik dan sejak awal sudah memiliki niat yang kurang baik.
   · Karena persaingan pers sangat ketat, ingin mengalahkan para mitra atau pesaing sesama pers secara tidak wajar dan tidak sepatutnya sehingga sengaja membuat berita yang tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.
   · Pers hanya dipakai sebagai topeng atau kamuflase untuk perbuatan kriminalitas sehingga sebenarnya sudah berada di luar ruang lingkup karya jurnalistik.

   Kasus narasumber palsu dapat tergolong adanya sumber imajiner ataupun wawancara fiktif, ini berarti telah melanggar Kode Etik Jurnalistik pada Pasal 4, disebutkan bahwa “Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul”. Adanya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik ini, pers sebagai lembaga tertinggi wajib menindak lanjuti kasus ini. Atas laporan Mabes Polri, maka langkah Dewan Pers adalah melakukan klarifikasi dikarenakan kasus tersebut baru dugaan. Sesuai Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :
   a. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain.
   b. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers.
   c. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik.
   d. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.
   e. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat dan pemerintah.
   f. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi wartawan.
   g. Mendata perusahaan pers.

   Polri melaporkan dugaan pemalsuan dan rekayasa narasumber TVOne. Terkait dengan pengaduan tersebut, Dewan Pers akan meminta konfirmasi penanggung jawab pemberitaan TVOne. Langkah Dewan Pers adalah meminta keterangan dari pihak TVOne, meskipun TVOne belum bisa memastikan bahwa Andis yang ditangkap polisi itu adalah orang yang sama dengan yang diwawancarai dalam acara TVOne. Pihak Polri pun seharusnya menghormati mekanisme sesuai dengan Undang-Undang Pers.
   Baik perusahaan pers maupun insan pers sebaiknya harus bekerja untuk kepentingan publik tidak hanya mengejar banyaknya penonton dan menaikkan rating saja sehingga melakukan hal-hal yang menodai kemerdekaan pers dengan pemberitaan bohong. Jika kasus dugaan Polri benar maka pihak TVOne telah melakukan pelanggaran terhadap kemerdekaan pers dan itu merupakan pelanggaran jurnalistik berat. Dan jika ada selain unsur pelanggaran kode etik jurnaistik, juga terbukti ada unsur pelanggaran pidana, maka Dewan Pers wajib mempersilakan Polri melanjutkan masalah itu ke jalur hukum sesuai peraturan yang berlaku.
   Peran Dewan Pers sebagai mediator, maka langkah pertama Dewan Pers setelah mendapatkan laporan dari Mabes Polri yaitu mempertemukan kedua belah pihak Dewan Pers dan TV One serta Dewan Pers dan Polri sehingga menghasilkan suatu titik temu. Titik temu itu berupa kehendak dari masing-masing pihak untuk menyelesaikan kasus makelar kasus melalui penegakan kode etik dan penerapan Undang-undang Pers.

   2. Teori Media
   Media dengan terus menerus memberitakan mengenai makelar kasus dimana masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang plural dalam ragam budaya dan strata ekonomi berhasil digiring televisi pada satu titik sikap. Inilah kekuatan media massa, mampu mempengaruhi perubahan kognitif pemirsa. Dari teori komunikasi massa yang ada, menurut saya teori agenda setting menjadi teori yang pas mengenai pemberitaan makelar kasus. Dasar pemikiran teori ini adalah di antara berbagai topik yang dimuat media massa, topik yang mendapat lebih banyak perhatian dari media akan menjadi lebih akrab bagi pembacanya atau pemirsanya dan akan dianggap penting dalam suatu periode tertentu. Akan terjadi sebaliknya bagi topik yang kurang mendapat perhatian media. Masyarakat akan menjadikan makelar kasus sebagai topik utama yang diangkat oleh media sebagai bahan perbincangan sehari-hari.
   Bagi lembaga pers, makelar kasus adalah topik yang menarik. Maka pers, khususnya televisi berita, berlomba menyajikan informasi yang mampu menarik pemirsa terkait isu ini. Sejauh sepengetahuan saya, berita terkait dengan makelar kasus biasanya diikuti dengan dialog antara presenter berita dengan narasumber. Sebagai contoh di Metro TV, stasiun swasta ini mendatangkan narasumber-narasumber seperti penasehat hukum Susno Duadji atau mantan kapolri dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Ini adalah salah satu strategi Metro TV untuk menarik minat penonton. Saya rasa TV berita yang lain pun melakukan hal yang sama. Seperti halnya yang dilakukan oleh TVOne untuk menayangkan acara dialog dengan mendatangkan narasumber seorang makelar kasus.
   Berita mengenai makelar kasus ini begitu menarik bagi TV berita dikarenakan makelar kasus ini terikat dengan berita yang cukup sensaional dengan pemecatan Susno Duadji dan masyarakat sering mendengar kabar mengenai permainan uang pada dunia aparat penegk hukum. Hal inilah maka TV berita menilai bahwa minat pemirsa terhadap berita mengenai makelar kasus akan tinggi. Jika pemirsanya tinggi, maka tarif iklan akan bisa dinaikan lagi. Artinya akan ada tambahan pendapatan. Tambahan pendapatan merupakan sesuatu yang diinginkan oleh manajemen. Maka bisa jadi manajemen, melalui petinggi TV, menekan redaksi pemberitaan untuk “lebih mengoptimalkan” isu ini. Bisa juga ada obsesi pribadi pada salah satu anggota redaksi untuk tampil lebih menonjol. Isu yang bagus ditambah prestasi cemerlang tentu akan lebih mengkilapkan daftar prestasi.

   3. Teknis Dialog
   Dialog program biasanya diawali dengan pra produksi, antara lain:
   a. Penentuan tema: brainstorming
   b. Penentuan narasumber
   c. Penentuan Properti
   d. Budgeting
   e. Membuat run-down
   f. Peralatan yang dibutuhkan: alat studio, properti
   g. Koordinasi dengan tim news presenting (PD)
   h. Koordinasi dengan narasumber
   i. Make up
   j. Check properti
   k. Persiapan video pendukung

   Terkait dengan kasus ini, dialog yang disajikan oleh TVOne seharusnya telah melakukan tahapan pra produksi terlebih tentang penentuan tema dan narasumber. Penentuan tema yang diangkat memang sedang menjadi topik utama di negeri ini dengan adanya makelar kasus pada penegak hukum. Bisnis informasi bukanlah sekedar menyajikan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Namun dalam setiap media, memiliki sebuah kewajiban, sebuah syarat mutlak yang harus diperjuangkan, yaitu kebenaran. Filosofi ini tentu sangat dipahami oleh wartawan, namun obsesi pribadi, atau tekanan bisnis, membuat wartawan harus bekerja keras memenuhinya, bahkan sampai mengorbankan kualitas. Tentu pengorbanan kualitas adalah pilihan yang sangat buruk.
   Penentuan narasumber bisa berasal dari redaksi maupun dari wartawan sendiri dengan kriteria-kriteria yang telah diputuskan. Kasus rekayasa narasumber ini dimungkinkan kurangnya ketelitian dalam research narasumber tentang latar belakang narasumber tersebut.

   C. PENUTUP
   Dari pembahasan esai dapat disimpulkan bahwa :
   1. Pemberitaan tentang makelar kasus yang berlebih oleh media dapat mempengaruhi agenda publik, sehingga masyarakat akan memperbincangkan apa saja mengenai makelar kasus.
   2. Minat pemirsa mempengaruhi TV berita untuk menayangkan lebih mendalam tentang topik utama “makelar kasus” guna menaikkan rating. Dengan pertimbangan tanpa adanya pelanggaran kode etik jurnalistik maupun pelanggaran terhadap Undang-Undang pers.
   3. Dialog program merupakan acara menarik bagi pemirsa dengan mendatangkan narasumber-narasumber yang terkait dengan topik utama dalam masyarakat.
   4. Dewan Pers harus lebih bisa menjadi jembatan antara publik dengan insan pers dan mengontrol penayangan-penayangan pers.

   Daftar Pustaka
   Iskandar Muda, Deddy. Jurnalistik Televisi : Menjadi Reporter Profesional. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
   Sukardi,Wina Armada. Close Up Seperempat Abad Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik. Jakarta : Dewan Pers, 2007.
   Sumber lain :
   Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran
   Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers
   http://edukasi.kompasiana.com/2010/02/03/kekuatan-agenda-setting-dalam-membentuk-opini-publik/
   http://anugerahadiwarta.org/2010/04/12/narasumber-palsu-dan-etika-jurnalistik/
4. 

   Tommy Ardianto
   April 21st, 2010 - 11:10

   A.Pendahuluan
   Deskripsi mengenai kasus Makelar Kasus Palsu yang menayangkan wawancara dengan seorang pria yang disebut makelar kasus (markus) di Mabes Polri,berbuntut panjang saat acara TvOne pada 18 Maret yang lalu.Polisi bergerak menyelidiki,dan terungkap bahwa pria yang diwawancarai itu dinyatakan sebagai markus palsu.Kepala Devisi (Kadiv) Humas Mabes Polri,Irjen Pol Edward Aritonang mengatakan,pihaknya telah melaporkan TV One ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers terkait penyiaran narasumber markus yang disebut palsu itu untuk didalami.Pria yang mengaku markus itu diketahui bernama Adris Ronaldi alias Andis berumur 37 tahun.
   Menurut Edward di Mabes Polri Jakarta (8/4).Kami sudah melaporkan secara tertulis kepada KPI terkait dengan salah satu televise yang menyiarkan oknum markus di Mabes Polri itu.Laporan juga dilayangkan ke Dewan Pers. Edward mengatakan, Andis bersaksi dalam siaran di televisi swasta itu pada 18 Maret 2010. Saat itu, Andis yang menggunakan topeng mengaku telah 12 tahun menjadi markus di Mabes Polri. Mengetahui siaran itu, polisi lantas bergerak untuk mencari si markus dengan tujuan untuk membongkar dan mengetahui siapa jaringannya.
   Setelah tahu dicari polisi, Andis pergi ke Bali dan akhirnya kembali ke keluarganya di Jakarta lantaran memikirkan anak-istri. Pada 7 April, Andis ditangkap polisi. Dalampemeriksaan, Andis mengaku, dirinya hanya diminta untuk berbicara sesuai dengan skenario yang telah diatur oleh sang presenter TV. “Saat diperiksa, dia mengatakan, menginjak Mabes Polri pun belum pernah. Ini nama baik Badan Reserse Kriminal dan Polri secara umum sangat dinista dengan penjelasan (markus) itu,” lontar Edward.Menurut Edward pula,dia diminta menjelaskan dan scenario sudah disiapkan,dia disuruh mempelajari,yang bersangkutan di shooting diruang terpisah tapi dipertemukan dalam siaran televisi dengan Denny Indrayana, anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum.Setelah selesai acara sempat diperkenalkan dengan Pak Denny. Namun, Edward enggan menyebutkan nama presenter yang dikatakan membuat skenario rekayasa itu. Disebut-sebut presenter itu berinisial IR. “Kalau sudah dikonfrontasi dan bisa dibuktikan, kami akan sebutkan namanya,” jawab Edward.Dari pemeriksaan, Andis juga mengaku mendapatkan imbalan sebesar Rp 1,5 juta dari TVOne untuk acara itu. Kata Edward, pekerjaan Andis adalah sebagai tenaga lepas (outsourcing) pada media hiburan. Ia disebut memiliki dua alamat tempat tinggal, yakni di Jalan Flamboyan Loka 21 RT 13/08, Kelapa Gading, Jakarta Utara dan Jalan Cipinang Muara Raya 11-A, Jakarta Timur

   Edward menyebutkan, Andis maupun IR masih berstatus saksi terkait dengan dugaan rekayasa siaran televisi yang menampilkan oknum markus di Mabes Polri itu. Polisi menduga siaran itu melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada Pasal 36 Ayat 5 huruf a, yang menyebutkan bahwa isi siaran dilarang memfitnah, menghasut, dan atau bohong. Pelanggaran terhadap aturan itu dapat dikenakan Pasal 57 huruf d dengan ancaman penjara paling lama lima tahun atau denda Rp 10 miliar. Sementara itu, anggota Dewan Pers, Wina Armada Sukardi, ketika dihubungi Surya mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menerima laporan terkait kasus markus palsu dari Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Edward Aritonang. Laporan diterima di Gedung Dewan Pers di Jl Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (8/4) sore. Wina yang juga Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Dewan Pers itu mengungkapkan, Polri melaporkan dugaan pemalsuan dan rekayasa narasumber TVOne. Terkait dengan pengaduan tersebut, Wina mengatakan Dewan Pers akan meminta konfirmasi penanggung jawab pemberitaan TVOne.Menurut Wina, Pada hari Senin 12 Maret jam 14.00 kami akan minta TVOne memberikan keterangan ke kantor Dewan Pers. Keterangan dari pihak TVOne tetap akan diminta meskipun stasiun televisi tersebut telah menyatakan bantahan. TVOne belum bisa memastikan bahwa Andis yang ditangkap polisi itu adalah orang yang sama dengan yang diwawancarai dalam acara TVOne.
   Namun terkait pengaduan Polri, Dewan Pers belum menentukan pihak mana yang melakukan pelanggaran terhadap kemerdekaan pers. “Kalau benar (yang dituduhkan oleh Polri, red), itu adalah pelanggaran jurnalistik berat,” jelas Wina. Jika selain unsur pelanggaran kode etik pers, juga terbukti ada unsur pelanggaran pidana, maka Dewan Pers mempersilakan Polri melanjutkan masalah itu ke jalur hukum sesuai peraturan yang berlaku. Secara terpisah, Mochamad Riyanto, anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Bidang Kelembagaan, mengatakan bahwa kasus dugaan rekayasa narasumber yang dilakukan TVOne perlu dilihat terlebih dahulu kebenarannya. Pasalnya, setiap media, apakah cetak maupun elektronik, memiliki hak untuk mencari narasumber. Baru kemudian, ketika ada pengaduan dari masyarakat atau ada laporan yang masuk ke KPI, barulah kasus tersebut diproses. Media yang dilaporkan akan dipanggil dan dimintai keterangan terkait pengaduan yang diajukan. Hingga dihubungi tadi malam, sepengetahuan Riyanto, pihak Mabes Polri masih belum mengadukan kasus dugaan narasumber palsu TVOne ke KPI Manajer Umum Pemberitaan TVOne Totok Suryanto membantah tudingan tersebut. Menurutnya TVOne tidak pernah mengkondisikan atau merekayasa narasumber. Totok menyatakan menghormati yang disampaikan Mabes Polri bahwa telah menangkap seseorang yang disebut sebagai markus yang menjadi narasumber di TV One.

   .

   Namun sampai kini, pihaknya belum pernah melihat apakah benar orang yang ditangkap itu adalah narasumber yang diundang TV One atau bukan.Sementara itu mengenai isu, bahwa narasumber itu dibayar Rp1,5juta untuk menjadi narasumber palsu, Totok mengatakan bahwa nara sumber memang diberikan honor yang jumlahnya disesuaikan dengan kondisi narasumbernya. “Sebetulnya ini masalah yang sedikit rahasia yang menyangkut uang. Okelah kami jelaskan, karena yang jadi narsum itu kami memang memutuskan memberikan honor.Tentu jumlahnya Kadang kita sesuaikan juga dengan kondisi narumnya. Misalnya begini kami pernah mengundang narsum rumahnya di Subang, Jabar. Karena lokasi Subang ke sini tuh bisa sehari dan juga pedagang, maka kami rasionalkan lebih dari segitu. Misalkan Rp2 juta,” jelasnya.Totok kemudian ditanyakan terkait Andris Ronaldi yang diundang TVOne. “Saya belum tahu secara detil namanya. Tapi begini lah prinsipnya. Bahwa yang disampaikan Mabes Polri kami hormati. Tentu apakah sama persis namanya belum tahu. Karena belum ada komunikasi dengan Mabes Polri tentang itu. Tapi dalam kerangka besarnya setiap program berdasarkan prosedur bagaimana sebelum,saat,dansetelahsiaranselaluadaprosedurnya,”jelasTotok. Sementara itu menurut dia TV One sampai saat ini belum mendapat surat resmi dari Mabes Polri. Meski demikian jika sewaktu-waktu pihaknya ingin dikonfrontir dengan narasumber yang disebut fiktif itu, Totok menyatakan siap. “Ternyata yang bersangkutan diminta untuk ngomong seperti itu oleh rekan kita yang biasa disebut presenter. Dia diberi imbalan Rp 1,5 juta,” ujar Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Edward Aritonang dalam jumpa pers di kantornya, Jl Trunojoyo, Jakarta, Kamis (8/4/2010). Edward mengatakan, Andris ditangkap Rabu (7/4) siang. Andris ternyata belum pernah menginjakkan kaki sebelumnya di Mabes Polri. Polisi mencari Andris hingga ke Bali. Edward menjelaskan UU No 32/2002 tentang Penyiaran pasal 67 huruf d menyatakan, dilarang menyiarkan apabila bersifat fitnah, menghasut atau berbohong. Ancaman hukumannya paling lama 5 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar. “Kami akan melaporkan ke Dewan Pers karena dalam pemberitaan itu, pada tanggal 18 Maret lalu, dia menyebutkan sudah 12 tahun melakoni praktek markus di Bareskrim Mabes Polri,” ungkapnya.
   Edward pun menyesalkan adanya cara-cara yang dilakukan insan pers untuk merekayasa berita. Polisi masih akan mengecek terlebih dahulu unsur pidana IR, yang membayar Andris tersebut.

   B.Tinjauan dari Segi Hukum
   Sejauh ini, Andri masih berstatus sebagai saksi. ”Kalau ada unsur pidananya akan kita tindak lanjuti,” ancam Edward. Namun, Edward mengingatkan terdapat UU 32/2002 tentang penyiaran dalam pasal 36 ayat 5a yang menyebutkan isi siaran dilarang memfitnah, menghasut, dan atau bohong. Dalam Pasal 57 huruf d itu, pelanggarnya dapat dipenjara paling lama 5 tahun atau denda Rp 10 miliar. Tertangkapnya Gayus Tambunan dalam kasus makelar pajak dan maraknya isu makelar kasus atau markus yang diungkap Komjen Pol Susno Duadji, membuat media turut berbondong-bondong meliput isu ini, salah satunya TVOne. TVOne merupakan TV berita yang begitu cepat naik daun dan populer dalam kurun waktu yang terhitung singkat. Setahun terakhir tiba-tiba TVOne menjelma menjadi stasiun TV yang menayangkan berita-berita aktual dan up to date.TVOne menggebrak dengan berani mengambil alih presenter-presenter TV Swasta lain yang terlihat cemerlang dan berpotensi untuk bergabung ke dalamnya. TV-nya Bang One ini juga selalu menghadirkan narasumber-narasumber penting yang terkait dengan topik yang sedang naik daun. Namun sayang, ketika TV ini menjadi TV berita pilihan masyarakat, dalam perjalananannya tercoreng oleh kasus narasumber yang mengaku Markus (makelar kasus) dan ternyata palsu! Markus yang mengaku suruhan salah satu presenter TVOne ini terbongkar oleh polisi.

   Kasus ini bermula dari tayangan ‘Apa Kabar Indonesia Pagi’ di TVOne pada 18 Maret 2010. Tayangan tersebut membahas fenomena markus sebagai topik utama. Untuk memperkuat tayangan tersebut, pihak TVOne menghadirkan seorang pria yang mengaku berprofesi sebagai markus. Untuk menutupi identitasnya, pria tersebut mengenakan topeng. Suaranya pun diubah sedemikian rupa.
   Penampilan pria tersebut sungguh meyakinkan. Dia bercerita lancar dan panjang lebar tentang praktik markus yang dilakukannya di Mabes Polri. Jelas, informasi yang disampaikan pria tersebut sangat menarik dan penting. Sebab bukan perkara mudah untuk menemukan narasumber seorang markus.Namun kehadiran sang markus ternyata menarik pihak kepolisian. Sebab ada sejumlah keterangan atau pernyataan pria tersebut yang dinilai janggal. Diam-diam, polisi pun kemudian melakukan penyelidikan untuk mengetahui siapa sebenarnya sang markus tersebut.
   “Kita tertarik karena fenomena markus ini kan memang sedang menjadi sorotan masyarakat. Kita ingin tahu yang bersangkutan selama ini berhubungan dengan siapa saja sebagai markus,” ujar sumber detikcom di kepolisian.

   Menurut sumber tersebut, sejumlah anggota kepolisian berpakaian preman akhirnya dikirim ke studio TVOne. Mereka selanjutnya menguntit pria yang mengaku sebagai markus tersebut usai tampil di TVOne. Bahkan, pengejaran terhadap orang itu dilakukan hingga Bali.
   “Hasilnya sungguh mengagetkan. Dia ternyata bukan markus, tapi hanya mengaku-ngaku saja. Dia sama sekali tidak pernah berhubungan dengan Mabes Polri,” ujar sumber itu.
   Namun, sambung sumber tersebut, saat itu polisi tidak langsung melakukan penangkapan. “Kita amati dulu untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap lagi. Dia baru ditangkap kemarin siang (Rabu 7 April),” katanya.

   Konsep-konsep Kode Etik Jurnalistik
   Markus atau Makelar kasus lagi naik daun pekan-pekan ini, apalagi dengan kasus nara sumber palsu sebagai markus yang disiarkan oleh TVOne yang menganggap sebagai stasiun beritadiIndonesia.Markas Besar Polri menangkap seorang yang diklaim sebagai nara sumber program acara Apa Kabar Indonesia Pagi TVOne. Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Edward Aritonang menyebutkan, penangkapan tersebut dilandasi atas dugaan rekayasa berita.Terkait dengan pernyataan yang dikeluarkan Mabes Polri, TVOne menyatakan belum dapat memastikan apakah makelar kasus yang dimaksud adalah nara sumber yang pernah tampil di program Apa Kabar Indonesia Pagi tanggal 18 Maret lalu. Tetapi juru bicara TVOne, sekaligus General Manajer Divisi Pemberitaan, Totok Suryanto menyatakan, “Tidak pernah ada rekayasa yang dilakukan dalam setiap pemberitan,” ujarnya.Saat acara diskusi AJI (Aliansi Jurnalis Independen) di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis sore, 8 April 2010. Ketika bubaran diskusi tersebut, saya bertanya dengan Presenter TVOne Tina Talisa, ”Ini ada SMS yang masuk melalui Handphone AJI yang menyebutkan bahwa IR (Indy Rahmawati) ditangkap polisi terkait masalah nara sumber markus palsu, dengan santai Tina menjawab, ”Oh saya belum tahu itu sambil tertawa.”
   Untuk melindungi diri karena sering dikomplain oleh nara sumber pada setiap acara di TVOne, Tina Talisa juga akan masuk AJI, ”Iya mas, saya sering dikomplain oleh nara sumber, maka saya akan masuk AJI, agar ada yang melindungi bila ada apa-apa, saya malas masuk PWI,” ujar Tina sambil tersenyum. “Awas mbak Tina Talisa nanti diculik orang,” ujar saya dan Tina Talisa pun tertawa bersama rekan-rekan dari AJI.Sedangkan uang yang dianggap sebagai biaya untuk merekayasa penuturan makelar kasus, sebesar Rp 1,5 juta, seperti yang dituduhkan adalah honor nara sumber yang biasa diberikan. Stasiun televisi TVOne akan menuntut balik Andris, nara sumber Apa Kabar Indonesia (AKI) dengan tema markus di Mabes Polri pada 18 Maret 2010 lalu. Andris dituntut atas pencemaran nama baik presenter TVOne, Indy Rahmawati.
   GM News and Sport TVOne Totok Suryanto dalam jumpa pers live di TVOne, Jumat 9 April 2010, mengatakan, TVOne yakin sumber yang dihadirkan dalam tayangan 18 Maret adalah makelar kasus. ”Berdasarkan beberapa hal selain informasi yang diberikan beberapa pihak terkait yang bersangkutan dan beberapa orang lainnya tentang yang bersangkutan. Yang bersangkutan juga pernah datang sebagai markus. Atas dasar itulah kita yakin yang bersangkutan sesuai pengakuannya, markus. Maka kita yakin yang bersangkutan markus,” ujar Totok.

   Teori-teori Media
   Saat datang ke lokasi syuting materi pertanyaan dan jawaban dalam acara itu telah disiapkan untuk didiskusikan bersama anggota Satgas Markus Denny Indrayana, yang juga hadir dalam acara itu. “Jadi, saya membaca naskah saja, saya menghapal,” katanya. Dia lalu dipakaikantopengdandiberijaket. Gambar-gambar saat Andris datang ke Wisma Nusantara tempat syuting berlangsung terekam dalam CCTV yang juga dimiliki oleh Mabes Polri. “Saya ke sana naik motor,’’ katanya. Pria yang mengaku bekerja freelance itu mengaku sudah mengenal Indi sebelum presenter itu bekerja di TV One. “Kita udah lama jalin hubungan pertemanan,” katanya. Saat itu ada pembicaraan mengenai adanya ruang di Mabes Polri, yang merupakan ruang para markus. “Sebelum mulai saya sudah bilang nggak ngerti, tapi kata Indi bilang saja ada,’’ katanya. Usai acara itu, barulah ia tahu dirinya diburu polisi. Karenanya ia melarikan diri dengan uang saku Rp1,5 juta yang diberikan pihak televisi. Bahkan menurut Andris, Indy-lah yang menyarankan agar ia melarikan diri. “Kalau perlu ganti nomor (telpon, red) aja, kalau ada nomor nggak jelas nggak usah diangkat,” kata ketua tim penangkap Andris, Kompol Dodit, membacakan kutipan pesan singkat di BlackBerry messenger untuk Andris, yang disebut berasal dari Indy.Dalam pesan singkat itu, Indy juga mengaku diintai polisi dan dicari pimpinan untuk membuka identitas Andris. “Tiap pagi aku siaran ditunggu lima orang intel,” tambah Indy dalam pesan itu.Sebenarnya, ujar Andris, dirinya sempat menghubungi Indy terus-menerus setelah kasus itu. Bahkan ia juga sempat menghubungi eksekutif produser acara tersebut sebelum kabur ke Bali. Namun menurut Andris, si produser yang diklaim sebagai Alfito Deanova malah menyatakan itu merupakan risiko atas upah yang diterima. “Anda seharusnya paham risiko sebelummenjadinarasumberkami,”katanyamenirukanAlfito

   Setelah tahu keluarganya didatangi polisi, Andris memilih menyerah. “Saya benar-benar bukan markus dan saya minta maaf. Saya pasrah saja,’’ katanya. Polisi, kata Andris, tak melakukan kekerasan padanya. “Saya justru terharu karena polisi memperhatikan anak saya. TV One justru lari dari tanggung jawab,” katanya. Polri sendiri sudah melaporkan persoalan ini ke Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia, sebelum menangani perkara ini dalam proses pidana. “Kami secara fakta hukum bisa katakan itu sebagai tindak pidana, tapi kami tunggu (petunjuk, red) Dewan Pers,” ujar Pjs Kabid Penum, Div HumasPolri,KombespolZulkarnaen. Saat ini penyidik telah mengumpulkan bukti berupa rekaman CCTV dan print out percakapan SMS via BlackBerry Massengger Andris. Ke depan, tambahnya, pihak stasiun tv jugaakandimintaipertanggungjawabanterkaithalini.

   Teknik Dialog
   Secara terpisah, stasiun televisi TV One akan menuntut balik Andris, narasumber “Apa Kabar Indonesia” (AKI) dengan tema “Markus di Mabes Polri?” pada 18 Maret 2010 lalu. Andris dituntut atas pencemaran nama baik presenter TV One, Indy Rahmawati.GM News and Sport TV One Totok Suryanto mengatakan, TV One yakin sumber yang dihadirkan dalam tayangan 18 Maret adalah makelar kasus. ‘’Kita yakin yang bersangkutan markus,’’ katanya. TV One akan menuntut balik yang bersangkutan karena telah memberikan info pengakuan yang palsu. “Kami punya bukti dan akan kami bawa ke Dewan Pers,’’ katanya. TV One juga akan menuntut terkait pencemaran nama baik Indy Rahmawati yang terkait isu telah merekayasa yang bersangkutan telah melakukan penipuan atas jati diri yang bersangkutan kepada TV One.Sedangkan Dewan Pers lebih memilih untuk berhati-hati menanggapi kasus markus di TV One. Ketua Pokja Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Kode Etik Dewan Pers, Agus Sudibyo, mengatakan pihaknya akan meminta klarifikasi kepada stasiun televisi yang bersangkutan, Senin (12/4) mendatang. Itu dilakukan dewan pers untuk mendapatkan keterangan dari kedua belah pihak. “Selama ini kami baru dapat laporan dan informasi hanya dari Polisi saja,” ucap Agus saat dihubungikemarin. Dia mengatakan tidak akan gegabah menanggapi kasus ini. Sebab, menurut Agus, permasalahan begitu komplek. TV One dan polisi sama-sama memiliki hak yang sama. “Mereka (TV One, red) punya hak tolak yang dilindungi undang-undang. Di mana media berhak menolak menyebutkan identitas narasumbernya, sedangkan polisi merasa dirugikan dengan pemberitaan itu,” katanya. Bagaimana jika benar bersalah? “Ah kami tidak mau menyimpulkan dulu. Tunggu saja hasil pemeriksaan nanti,” imbuhnya. Yang jelas, menurut Agus, yang lebih bertanggung jawab dalam sebuah pemberitaan yang telah muncul adalah pemimpin redaksi. Bahkan pemimpin tersebut jugalah yang akan melindungi wartawan atau dalam kasus ini adalah presente
   “Pertama, kami akan menuntut balik yang bersangkutan karena telah memberikan info pengakuan yang palsu. Untuk itu kami dalam pertemuan dengan Dewan Pers akan membawa bukti,” kata Totok lebih lanjut. Dewan Pers pun siap-siap memanggil TVOne terkait pemberitaan kasus markus palsu ini, TVOne harus memberi pertanggungjawaban atas apa yang sudah terjadi. ”Kedua, terkait pencemaran nama baik Indy Rahmawati yang terkait isu telah merekayasa yang bersangkutan telah melakukan penipuan atas jati diri yang bersangkutan kepada TVOne,” kata Totok.Dalam jumpa pers itu, Toto juga menyampaikan menghargai apa yang dilakukan Mabes Polri, termasuk menghadirkan Andris dalam jumpa pers di Mabes Polri siang tadi.

   C.Penutup
   Kesimpulan dari berita mengenai makelar kasus (markus ) palsu ini merupakan suatu kejadian yang harus kita pelajari bahwa seseorang harus mempunyai moral yang kuat,jangan pernah mengaku sebagai oraang lain jadilah diri kita dengan apa adanya itu menjadi lebih daripada menjadi seseorang yang bukan diri kita sendiri,kita seperti memerankan tokoh orang lain,dan berpura-pura pada jati diri kita sendiri.Kita seperti tidak mempunyai citra diri yang sebenarnya kepada orang lain dan terus berpura-pura dalam suatu kehidupan yang kita jalani,contohnya kasus makelar kasus palsu yang akhirnya berkelit hingga maslah tidak ada ujung selesai masalah semakin bertambah dan semakin rumit akibat perbuatan yang tidak jujur dan berpura-pura atau munfik dalam menjalani hidup ini. Ngaku Markus Tampil di TVOne
   Andris Mengaku Disuruh Presenter IR, Dibayar Rp 1,5 Juta
   AprizalRahmatullah –detikNews Jakarta – Andris Ronaldi yang mengaku markus dalam tayangan di TVOne sudah ditangkap polisi. Andris mengaku disuruh oleh presenter IR dengan bayaranRp1,5juta.“Ternyata yang bersangkutan diminta untuk ngomong seperti itu oleh rekan kita yang biasa disebut presenter. Dia diberi imbalan Rp 1,5 juta,” ujar Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Edward Aritonang dalam jumpa pers di kantornya, Jl Trunojoyo, Jakarta, Kamis (8/4/2010).Edward mengatakan, Andris ditangkap Rabu (7/4) siang. Andris ternyata belum pernah menginjakkan kaki sebelumnya di Mabes Polri. Polisi mencari Andris hingga ke Bali.
   “Setelah kembali ke rumahnya, baru kita bisa melakukan penangkapan,” imbuhnya.
   Edward menjelaskan UU No 32/2002 tentang Penyiaran pasal 67 huruf d menyatakan, dilarang menyiarkan apabila bersifat fitnah, menghasut atau berbohong. Ancaman hukumannya paling lama5tahunpenjaradandendaRp\10miliar.“Kami akan melaporkan ke Dewan Pers karena dalam pemberitaan itu, pada tanggal 18 Maret lalu, dia menyebutkan sudah 12 tahun melakoni praktek markusdiBareskrimMabesPolri,”ungkapnya.Seperti kasus diatas mengaku-ngaku menjadi makelarkasusitucontohyangtidakbaik
5. 

   Dena Adi Santosa (D2C008082)
   April 21st, 2010 - 12:25

   Nama : DENA ADI SANTOSA
   NIM : D2C008082
   Program Studi : Ilmu Komunikasi Reg2
   Mata Kuliah : Teknik Penulisan Berita Penyiaran

   Tugas Menulis Esai

   Narasumber Markus Polri Palsu TVone

   Pendahuluan

   Tayangan televisi swasta TVOne yang menayangkan sebuah program acara “Apa Kabar Indonesia Pagi?”, menghadirkan oknum markus yang berpraktik di Mabes Polri selama 12 tahun, 18 Maret 2010. Tayangan tersebut membahas fenomena markus sebagai topik utama. Untuk memperkuat tayangan tersebut, pihak TVOne menghadirkan seorang pria yang mengaku berprofesi sebagai markus. Untuk menutupi identitasnya, pria tersebut mengenakan topeng. Suaranya pun diubah sedemikian rupa. Penampilan pria tersebut sungguh meyakinkan. Dia bercerita lancar dan panjang lebar tentang praktik markus yang dilakukannya di Mabes Polri. Jelas, informasi yang disampaikan pria tersebut sangat menarik dan penting. Sebab bukan perkara mudah untuk menemukan narasumber seorang markus. Namun kehadiran sang markus ternyata menarik pihak kepolisian. Sebab ada sejumlah keterangan atau pernyataan pria tersebut yang dinilai janggal. Diam-diam, polisi pun kemudian melakukan penyelidikan untuk mengetahui siapa sebenarnya sang markus tersebut. Kemudian Mabes Polri berhasil menangkap oknum markus tersebut, 7 April 2010, dengan alasan untuk mengungkap jaringan markus yang biasa beroperasi di lembaga penegakkan hukum kepolisian itu.
   Kasus markus palsu tvone ini mencuat setelah wawancara presenter TVOne Indy Rahmawati dengan Andris Ronaldi, 18 Maret yang kemudian dilaporkan Mabes Polri ke dewan pers karena ternyata yang sanga nara sumber markus palsu. Dalam testimoni Andris Ronaldi yang disampaikan pada pemeriksaan Polri sesaat setelah ditangkap Andris mengungkapkan bahwa ada skenario dalam wawancara tersebut. Dalam jumpa pers di Mabes Polri, Andris menceritakan kronologi sampai dirinya menjadi “markus” dalam tayangan TVOne. Dia mengatakan, dirinya dihubungi oleh Indy Rahmawati untuk menjadi narasumber masalah PJTKI. Namun, ketika sampai di Wisma Nusantara, tempat syuting tayangan Apa Kabar Indonesia Pagi, dirinya malah diminta berbicara sebagai markus. Saat break pertama, dia mengetahui ada Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana di ruangan lain yang juga bertindak sebagai narasumber. “Mereka (kru TVOne) meminta saja jadi markus dan berusaha meyakinkan saya bahwa di tubuh Polri ada markus. Saat break, saya bicara. Saya tidak pernah punya rekan jenderal. Indy bilang, bicara saja,” beber Andris. Acara kemudian berlanjut ke materi tentang ruang tempat bagi-bagi uang di Polri. “Saya bilang, nggak ngerti. Kata Indy, bilang saja ada (ruangan itu),” ujar Andris. Meskipun pihak TvOne taleh menyangkal adanya skenario tersebut bagi audience kesalahan pemilihan narasumber ini adalah sebuah kesalahan yang terlalu bodoh, bagaimana tidak, konsumen berita adalah kaum terdidik yang minimal punya atensi terhadap perkembangan politik pasti akan bertanya-tanya bagaimana validitas seorang narasumber tidak di verifikasi.
   Markus atau yang disebut makelar kasus kembali menyeret korban. Namun kali ini bukan pegawai pajak yang terseret. Yaitu jurnalis TV One yang terlibat. Presenter Indi Rahmawati, pembawa acara Apa Kabar Indonesia pagi TV One kabarnya merekayasa seorang pekerja dunia hiburan menjadi markus palsu. Markus palsu itu bernama Andri Ronaldi alias Andis. Ia mengaku dibayar 1,5 juta rupiah untuk bersaksi di acara tersebut. Dalam acara itu Andis identitasnya sengaja disamarkan. Kepada pemirsa Andis mengaku sudah 12 tahun menjadi makelar kasus di lingkungan Mabes Polri. Polisi yang berkepentingan dengan masalah ini kemudian mencari tahu siapa markus yang bersaksi di TV One tersebut. Setelah melakukan penelusuran, akhirnya Andis pun diciduk dan terbongkarlah kasus pada TV One itu. Mabes polri akhirnya melaporkan TVOne ke Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
   Setelah melalui pemeriksaan, Andri mengaku hanya diminta untuk berbicara sesuai dengan skenario yang telah diatur oleh sang presenter. “Saat diperiksa, dia mengatakan belum pernah menginjak Mabes Polri. Ini nama baik Bareskrim dan Polri secara umum sangat dinista dengan penjelasan (markus) itu,” pernyataan Kepala Divisi (Kadiv) Humas Mabes Polri Irjen Edward Aritonang. Kebenarannya Andis adalah seorang yang menjalani profesi sebagai tenaga lepas pada bidang media hiburan yang beralamat di Jalan Flamboyan Loka 21 RT 13/08, Kelapa Gading, Jakarta Utara dan Jalan Cipinang Muara Raya 11-A, Jakarta Timur.
   Tinjauan Dari Segi Hukum

   Markas Besar Polri menangkap seorang yang diklaim sebagai narasumber program acara Apa Kabar Indonesia Pagi TVOne. Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Edward Aritonang menyebutkan, penangkapan tersebut dilandasi atas dugaan rekayasa berita. Dugaan polisi terhadap penayangkan sebuah program acara “Apa Kabar Indonesia Pagi?” pada televisi swasta TVOne, siaran itu melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada Pasal 36 Ayat 5 huruf A yang menyebutkan isi siaran dilarang memfitnah, menghasut, dan atau bohong. Pelanggaran terhadap aturan itu dapat dikenakan Pasal 57 huruf d dengan ancaman penjara paling lama lima tahun atau denda Rp10 miliar. Sehubungan dengan adanya tindak pidana umum terhadap orang yang terlibat dugaan rekayasa siaran itu, Edward mengatakan, hal tersebut menunggu hasil pertemuan antara Mabes Polri, KPI dan Dewan Pers.
   Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Dewan Pers “Wina” menyatakan, Polri melaporkan dugaan pemalsuan dan rekayasa narasumber TVOne. Terkait dengan pengaduan tersebut, Wina mengatakan Dewan Pers akan meminta konfirmasi penanggung jawab pemberitaan TVOne. “Pada hari Senin 12 Maret jam 14.00 kami akan minta TVOne memberikan keterangan ke kantor Dewan Pers,” ujar Wina. Keterangan dari pihak TVOne tetap akan diminta meskipun stasiun televisi tersebut telah menyatakan bantahan. TVOne belum bisa memastikan bahwa Andis yang ditangkap polisi itu adalah orang yang sama dengan yang diwawancarai dalam acara TVOne. Soal pilihan laporan Polri ke Dewan Pers, Wina mengatakan, dalam menyelesaikan masalah terkait pers, Polri masih menghormati mekanisme sesuai UU Pers. Kepada perusahaan dan insan pers, Wina mengingatkan bahwa pers harus bekerja untuk kepentingan publik. Oleh sebab itu, siapapun tidak boleh menodai kemerdekaan pers. “Jangan hanya karena mengejar banyaknya penonton dan rating, kemudian melakukan hal-hal yang menodai kemerdekaan pers,” jelas Wina. Namun terkait pengaduan Polri, Dewan Pers belum menentukan pihak mana yang melakukan pelanggaran terhadap kemerdekaan pers. “Kalau benar (yang dituduhkan oleh Polri, red), itu adalah pelanggaran jurnalistik berat,” jelas Wina.
   Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Edward Aritonang menjelaskan UU No 32/2002 tentang Penyiaran pasal 67 huruf d menyatakan, dilarang menyiarkan apabila bersifat fitnah, menghasut atau berbohong. Ancaman hukumannya paling lama 5 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar. Edward pun menyesalkan adanya cara-cara yang dilakukan insan pers untuk merekayasa berita. Polisi masih akan mengecek terlebih dahulu unsur pidana IR, yang membayar Andris tersebut.
   Suatu rekayasa bisa dilakukan oleh para mafia hukum dengan tujuan :mengalihkan perhatian publik pada kasus yang menjeratnya, bisa juga sebagai alat pemerasan terhadap TVOne,bisa juga Markus itu markus beneran yang kelas teri,yang berpura pura menjadi markus palsu dan diperalat.untuk mengkriminalkan TVOne,biasanya para buaya selalu berbuat demikian sejak kasus Bibit Candra dan sekarang dalam kondisi terjepit oleh terbongkarnya Mafia Hukum.Bukankah mengherankan sementara Mafia Hukum yang asli tidak ditangkap tetapi membuat kasus kecil menangkap Markus Palsu untuk menggugat TVOne.Karena kita meyakini tidak mungkin Produser sembarangan memilih orang tanpa menyelidiki terlebih dahulu.Tetapi tidak mungkin TVOne yang merekayasa hanya demi mengejar Rating.Ini juga terbukti tidak ditangkapnya sang Markus Kakap dengan berbagai alasan karena sang Super Joker ini memang sangat ditakuti oleh siapapun bahkan oleh para Jenderal.Hanya KPK lah yang bisa diharapkan untuk membasmi Mafia Hukum ini karena disana masih ada yang namanya kejujuran.

   Tinjauan Dari Segi Jurnalistik

   Seiring waktu dan seiring agenda setting media massa khususnya yang mengurangi intensitas pemberitaan pada topik-topik yang belum tuntas tersebut, istilah-istilah yang berkembang dalam kasus-kasus itu pun ikut tenggelam dan tergantikan istilah baru. Dan istilah yang kini sedang naik daun adalah Makelar Kasus atau disingkat Markus dan Makelar Berita atau Marta.
   Istilah Markus itu sendiri populer setelah mantan Kabareskrim Komjen (Pol) Susno Duadji membeberkan sejumlah Markus di bidang pajak terutama Gayus Tambunan. Seiring waktu dan seiring terbongkarnya pelaku-pelaku markus lainnya, ternyata istilah baru pun ikutan populer yakni Makelar Berita disingkat Marta atau Marber. Istilah Marta ini sendiri naik daun seiring dugaan rekayasa narasumber (markus) oleh TV One. Dimana kemudian TV One sendiri mengaku salah, karena tidak memverifikasi dengan ketat narasumbernya yang dihadirkan dalam acaranya Apa Kabar Indonesia Pagi.
   Jika dugaan penggunaan narasumber palsu dalam live dialog program berita di TVone itu benar, maka hal tersebut sangat memalukan dan merupakan pukulan hebat bagi dunia jurnalistik televisi. Dunia jurnalistik apapun bentuknya, baik cetak maupun elektronika sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan akurasi. Sepanjang yang diketahui, adalah haram membuat rekayasa berita karena mengingkari prinsip-prinsip kebenaran tersebut.
   Mabes polri pada akhirnya melaporkan TVOne ke Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) atas kasus dugaan penggunaan narasumber palsu dalam live dialog program berita di TVone. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) beranggapan pengaduan Mabes Polri kepada Dewan Pers terhadap dugaan rekayasa siaran tvOne terkait oknum makelar kasus (markus) palsu masih perlu pembuktian. “Dugaan bahwa tvOne merekayasa wawancara oknum markus masih bersifat sepihak dan perlu dibuktikan,” kata Ketua Umum IJTI, Imam Wahyudi melalui siaran persnya di Jakarta. IJTI menyampaikan pernyataan sikapnya terhadap tindakan merekasaya pemberitaan dan wawancara adalah pelanggaran kode etik sesuai Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik yang menyebutkan “Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul”.
   Imam juga menyatakan IJTI mendukung upaya Dewan Pers untuk mendalami, memediasi dan menilai, serta mengumumkan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran etika dan standar jurnalistik pada siaran wawancara tvOne bertemakan praktik markus di Mabes Polri itu. “Karena Dewan Pers merupakan organisasi yang berwenang untuk menetapkan dan mengawasi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik,” ujar Imam. Lebih lanjut, Ketua Umum IJTI menegaskan, produk jurnalistik berupa siaran di televisi merupakan hasil akhir dari proses yang melibatkan reporter, kamerawan, editor gambar, produser, pembawa acara, produser eksekutif hingga pimpinan perusahaan media massa. “Apabila terjadi pelanggaran pada sebuah produk jurnalistik, maka tanggung jawab berada pada Pemimpin Redaksi dan tidak bisa dibebankan kepada profesi tertentu,’ tutur Imam.
   Dewan Pers lebih memilih untuk berhati-hati menanggapi kasus markus di TV One. Ketua Pokja Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Kode Etik Dewan Pers Agus Sudibyo mengatakan pihaknya akan meminta klarifikasi kepada stasiun televisi yang bersangkutan. Itu dilakukan Dewan Pers untuk mendapatkan keterangan dari kedua belah pihak. “Selama ini kami baru dapat laporan dan informasi hanya dari Polisi saja,” ujar Agus. Dia mengatakan tidak akan gegabah menanggapi kasus ini. Sebab, menurut Agus permasalahan begitu komplek. TV One dan Polisi sama-sama memiliki hak yang sama. “Mereka (TV One) punya hak tolak yang di dilindungi undang-undang. Dimana media berhak menolak menyebutkan identitas narasumbernya, sedangkan polisi merasa dirugikan dengan pemberitaan itu,” katanya. Bagaimana jika benar bersalah? “Ah kami tidak mau menyimpulkan dulu. Tunggu saja hasil pemeriksaan nanti,” imbuhnya. Yang jelas, menurut Agus, yang lebih bertanggung jawab dalam sebuah pemberitaan yang telah muncul adalah pemimpin redaksi. Bahkan pemimpin tersebut jugalah yang akan melindungi wartawan atau dalam kasus ini adalah presenter. “Jadi nggak bisa dilemparkan ke presenternya begitu saja,” tegasnya. Tapi jika memang itu kesalahan presenternya, maka hukumannya lebih pada internal media tersebut.
   Menurut Pengamat komunikasi politik dan pemerhati televisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Wisnu Martha Adiputra, “jika asumsinya benar sebagaimana informasi dari kepolisian tentang rekayasa markus, jelas itu kemunduran bagi jurnalisme dan komunikasi politik”.
   Mochamad Riyanto, anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Bidang Kelembagaan, mengatakan bahwa kasus dugaan rekayasa narasumber yang dilakukan TVOne perlu dilihat terlebih dahulu kebenarannya. Pasalnya, setiap media, apakah cetak maupun elektronik, memiliki hak untuk mencari narasumber. “Mereka berhak mencari seorang narasumber, apakah itu untuk berita, reality show ataupun keperluan lainnya,” ujar Riyanto. Baru kemudian, ketika ada pengaduan dari masyarakat atau ada laporan yang masuk ke KPI, barulah kasus tersebut diproses. Media yang dilaporkan akan dipanggil dan dimintai keterangan terkait pengaduan yang diajukan. Hingga dihubungi tadi malam, sepengetahuan Riyanto, pihak Mabes Polri masih belum mengadukan kasus dugaan narasumber palsu TVOne ke KPI. “Jadi, kami belum bisa memutuskan apakah hal yang dilakukan media tersebut benar atau tidak, karena harus melihat data-datanya terlebih dahulu,” imbuhnya. Mengenai berita yang terkait proses jurnalistik, kata Riyanto, data yang dikumpulkan media bersangkutan harus valid. Dan, kredibilitas narasumber yang diwawancarai pun harus bisa dipertanggungjawabkan.

   Penutup

   Cara wartawan tv menentukan validitas berita dan narasumber dan kesalahan-kesalahan fatal seperti kasus markus palsu ini membuat keraguan untuk bisa mempercayai tv berita, seolah kualitas berita sama saja seperti infotainment padahal peran televisi untuk mengubah opini publik sangat luar biasa, bagaimana jadinya jika ternyata kebenaran sumber berita tidak valid.
   Setiap media, memiliki sebuah kewajiban, sebuah syarat mutlak yang harus diperjuangkan, yaitu kebenaran. Filosofi ini tentu sangat dipahami oleh wartawan. Namun obsesi pribadi, atau tekanan bisnis, membuat wartawan harus bekerja keras memenuhinya, bahkan sampai mengorbankan kualitas. Tentu pengorbanan kualitas adalah pilihan yang sangat buruk.
   Kasus markus palsu menjadi bukti bahwa tv berita lokal seringkali gagal menyuguhkan berita yang akurat. Kemampuan investigasi jurnalistik yang mendalam atas berita terkalahkan oleh komersialisme program. Kasus ini hanya satu dari sekian banyak inkonsistensi informasi yang seringakali terjadi dalam sebuah pemberitaan. Televisi yang hanya mengejar rating dari bertita faktual berlomba-lomba mengahadirkan berbagai wawancara yang akhirnya justru menjadi ajang mencari popularitas personal dan kurang mengedepankan pemberitaan yang proporsional.
6. 

   Zulfikar Mufti
   April 21st, 2010 - 14:03

   Nama : Zulfikar Mufti
   NIM : D2C 607 054
   Pendahuluan
   Belakangan ini sajian berita kayaknya belum afdol kalau tidak mengangkat seputar Makelar kasus yang disingkat menjadi MARKUS. Hal ini tidak terlepas dari sepak terjang manta Kabareskim POLRI Susno Duadji yang mengangkat isu markus ini ke permukaan. Dampak dari pada itu akhirnya media massa pun berlomba-lomba untuk terus mengangkat berita markus ini, terutama dua tv berita di Indonesia yakni metroTv dan tvOne.
   Untuk kasus yang kita angkat kali ini, berawal dari penanyangan pengakuan Roni (disamarkan wajah dan namanya), seorang Makelar Kasus di tubuh POLRI di salah satu program berita tvOne yaitu Apa Kabar Indonesia Pagi pada tanggal 18 Maret 2010. selang beberapa lama kemudian MABES POLRI melakukan langkah progresif dengan menangkap Andris Renaldi alias Roni yang diduga merupakan Markus Palsu yang memberi kesaksian di program tvOne. Terlepas dari fakta – fakta yang akan terungkap di pengadilan nanti, setidaknya ada beberapa hal yang menarik dari kasus ini. Pertama : dari wacana yang berkembang rupanya ada yang menduga pengakuan Roni adalah sebuah rekayasa yang dilakukan pihak tvOne dengan tujuan menaikkan rating program berita Apa Kabar Indonesia Pagi pada tahap ini kita berbicara tentang Kapitalisme. Kedua, dari pengakuan pihak General Manager News and Sports tvOne, Totok Suryanto.”Yang pasti, tvOne tidak pernah melakukan rekayasa.( http://nasional.tvone.co.id). Dari sini kita bisa melihat tvOne mengklaim tidak melakukan rekayasa atas pengakuan markus tersebut, tetapi permasalahannya kemudian kenapa sebelum ditayangkan program tersebut pihak tvOne tidak melakukan dulu check dan recheck atas kebenaran berita tersebut, artinya jika hal itu dilakukan akan dapat meminimalisir terjadinya hal-hal seperti ini.

   Pembahasan
   Kalau berdasarkan tinjauan hukum, ketika kasus ini adalah benar direkayasa oleh tvOne maka Dugaan rekayasa siaran itu melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada Pasal 36 Ayat 5 huruf a yang menyebutkan isi siaran dilarang memfitnah, menghasut, dan atau bohong. Pelanggaran terhadap aturan itu dapat dikenakan Pasal 57 huruf d dengan ancaman penjara paling lama lima tahun atau denda Rp10 miliar.
   Pada pembahasan ini, saya tidak ingin membahas apakah “Roni” adalah benar – benar Markus atau markus palsu yang direkayasa oleh tvOne. Untuk masalah itu, kita tunggu saja hasilnya melalui prosedur hukum yang berlaku.
   Yang ingin saya tekankan disini bahwa dalam menjalankan tugasnya seorang jurnalis sudah seharusnya menjunjung kode etik jurnalis. Seperti kita ketahui kode etik adalah sekumpulan nilai yang mengatur “god or bad” atau apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan oleh seorang Jurnalis. Dalam kode etik jurnalistik televisi Indonesia jelas tersurat dalam pasal 5 ayat 3 disebutkan tidak merekayasa peristiwa, gambar maupun suara untuk dijadikan berita. Artinya ketika benar pengakuan roni adalah hasil rekayasa dari presenter Indy Rahmawati maka sudah seharusnya dewan etik mengambil tindakan tegas. Karena ini berkaitan dengan pembohongan publik.

   Penutup
   Dari pembahasan diatas ada satu point penting yang coba saya simpulkan, yaitu bahwa ketika kode etik jurnalistik bisa ditaati maka hal ini akan sangat efektif untuk meminimalisir terjadinya kasus-kasus seperti ini dikemudian hari.
   Kemudian dari pada itu, perlu kita sadari bahwa ketika pengakuan markus di tvOne itu adalah benar hasil rekayasa dari presenter Indy Rahmawati maka sesuai dengan UU pers yang berlaku maka pimred program berita tvOne juga harus ikut bertanggung jawab.
7. 

   Dita Purmia Utami
   April 21st, 2010 - 15:21

   NAMA : DITA PURMIA UTAMI
   NIM : D2C008083
   Pendahuluan
   Belakangan ini istilah Makelar Kasus (Markus) sedang marak dibicarakan oleh khalayak. Istilah Markus sendiri baru mencapai puncak populeritasnya ( mulai menjadi sorotan ) setelah mantan Kabareskrim Komjen (Pol) Susno Duadji, yang telah menyebutkan adanya dugaan praktek Makelar Kasus perpajakan yang melibatkan sejumlah perwira di Kepolisian. Makelar kasus ini begitu menarik bagi TV berita karena tiga alasan, yang pertama, karena makelar kasus ini terikat dengan berita yang cukup sensasional, yaitu pemecatan Susno Duaji dari Kabareskrim. Kedua, karena Susno ikut mempopulerkan melalui berbagai roadshow. Ketiga, karena sebelumnya sudah sering terdengar kabar mengenai permainan uang pada dunia aparat penegak hukum. Mantan Kabareskrim tersebut juga menjelaskan istilah Markus : “Markus itu kan namanya makelar seperti calo yang kerjanya di kasus itu, kita harus bedakan antara orang yang secara hukum mempunyai hak seperti pengacara, masak pengacara dibilang makelar itu kan pengacara dilindungi UU”. Istilah Markus memang tidak dikenal dalam terminologi bahasa, Markus muncul seiring dengan fakta yag terjadi di masyarakat. Makelar sendiri mempunyai arti perantara antara penjual dan pembeli. Makelar yang sudah mengenal baik si pembeli dan si penjual, maka keberhasilan atau peluang akan terjadinya sebuah transaksi akan terbuka semakin besar. Dengan pengertian makelar tersebut, maka pengertian Makelar Kasus atau Markus dapat diartikan sebagai orang yang menjadi perantara dan mengenal penjahat sekaligus memiliki hubungan atau koneksi dengan penegak keadilan ( Polisi, KPK, Jaksa ), dan biasanya Makelar Kasus memberikan informasi yang dia ketahui tentang kejahatan yang telah dilakukan, dan kemudian Makelar Kasus akan menyampaikan informasi tersebut kepada para penegak hukum. Markus memang bukanlah pekerjaan yang salah, asalkan pekerjaan tersebut dilakukan dengan menempatkan etika dan kaidah hukum dalam prakteknya, namun untuk makelar kasus yang sering disebut-sebut di media massa adalah makelar yang tidak lagi menempatkan etika dan kaidah hukum, bahkan berupaya merekayasa sebuah perkara hukum untuk mendapatkan keuntungan yang cukup besar bahkan dapat dikatakan keuntungan yang luar biasa.
   Jadi, Markus atau Makelar Kasus dapat diartikan sebagai orang yang menjadi perantara antara orang yang telah berbuat kejahatan dengan dan kemudian Makelar Kasus akan menyampaikan informasi tersebut kepada para penegak hukum, namun pekerjaan tersebut tidak menempatkan etika dan kaidah hukum untuk mendapatkan keuntungan yang luar biasa besarnya. Keuntungan besar ini dapat diraih hanya dengan pekerjaan yang ringan atau dapat dikatakan sepele. Pegawai golongan III A seperti Gayus Tambunan misalnya, ia dapat membeli beberapa mobil mewah, bahkan runah mewah. Padahal dapat diketahui bahwa gaji dari pegawai golongan tersebut hanya sekitar 1,6 – 1,9 juta rupiah saja.
   PEMBAHASAN
   Bukan hanya istilah Markus yang sedang naik daun, namun ada istilah baru yaitu Marta ( Makelar Berita ) atau Marber ( Makelar Berita ) yang muncul setelah terbongkarnya dugaan rekayasa narasumber ( Makelar Kasus ) oleh TV One. Hal ini kemudian diakui oleh TV One, bahwa tindakannya ini salah, karena tidak memverifikasi dengan ketat narasumbernya yang dihadirkan dalam acaranya, Apa Kabar Indonesia Pagi. Stasiun televisi ini tidak melakukan cover both sides, melihat masalah juga dari sudut pandang Polisi supaya pemberitaan menjadi seimbang. Kemudian media massa selama ini menjadi mitra strategis Polisi. Atas jasa medialah keberhasilan Kepolisian menegakkan hukum bisa diketahui publik. Ketika terjadi wawancara antara Indy Rahmawati dan Andris Ronaldi yang ternyata markus palsu, mereka bak lakon dalam panggung sandiwara. Saat ditayangkan di televisi, Andris mengaku sudah lama menekuni pekerjaannya sebagai makelar kasus di Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI selama 12 tahun. Dalam pengakuannya kepada Polisi, Andris membantah keterangan itu dan menyatakan bahwa pengakuannya merupakan scenario yang disiapkan TV One. Andris bahkan menyebut pembawa acara TV One, Indy Rachmawaty dan TV One menyebut keduanya merekayasa berita makelar kasus dan melakukan penipuan identitas. Saat menjalani pemeriksaan, ia mengaku mendapatkan imbalan sebesar 1,5 juta untuk berpura-pura menjadi makelar kasus, setelah pihak pembawa acara televisi itu membaca dan mempelajari skenario dan naskah yang sudah tersedia.
   Kasus yang menimpa TV One, hanyalah contoh karena berdasarkan pemantauan, banyak ditemukan berita-berita yang sangat menyedihkan verifikasinya. Kejar tayang dan berlomba-lomba menjadi yang tercepat dalam menyajikan informasi terkadang tidak diimbangi dengan akurasi fakta. Jika kemudian topik yang diangkat menyangkut hajat hidup orang banyak dan masa depan negeri ini maka berita-berita ‘kuning’ seperti ini tentunya sangatlah tidak baik. Memang stasiun televisi ini senang membesar-besarkan peristiwa agar heboh. Namun sayangnya, tujuan TV One untuk menjadi stasiun televisi terdepan itu terkadang mengabaikan prinsip – prinsip akurasi dan dampak. Seperti pemberitaan tentang teroris di Dusun Beji, Desa Kedu, Temanggung, Jawa Tengah, TV One memberitakannya terlalu gegabah dan hasilnya ternyata bukan Noordin M. Top yang berada di sana, melainkan Ibrohim.
   Ditinjau dari segi hukum, kasus ini melanggar Undang-Undang No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran, pasal 5 huruf i yang menyatakan bahwa penyiaran diarahkan untuk memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab. Sementara TV One menghadirkan narasumber palsu, yang tentu saja keterangan yang disampaikan kepada khalayak merupakan hasil rekayasa. Atau dapat dikatakan bahwa stasiun televisi tersebut melakukan kebohongan publik dan membantah telah melakukannya dengan berdalih bahwa mereka telah melakukan kesalahan dengan tidak memverifikasi narasumber yang akan mereka hadirkan. Seharusnya sebagai stasiun televisi yang baik, hendaknya TV One juga mentaati Kode etik jurnalistik televisi yang mengharuskan jurnalis televisi Indonesia mengumpulkan dan menyajikan berita yang benar dan menarik minat masyarakat serta jujur dan bertanggungjawab. Bukan hanya menyuguhkan berita yang merupakan rekayasa agar minat masyarakat menjadi tinggi terhadap berita tersebut dan mendapatkan profit dari menaikkan tarif iklan saja, namun harus memperhatikan kebutuhan masyarakat akan berita yang benar. Manajemen, melalui petinggi televisi, menekan redaksi pemberitaan untuk membuat berita ini semakin bombastis.
   Kasus ini sedang ditangani oleh kepolisian. Namun ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama, manajemen minta redaksi membuat berita mengenai makelar kasus. Alasannya adalah untuk menaikan rating berita. Redaksi mungkin kesulitan memenuhi permintaan ini, karena jika makelar kasus mengaku, berarti ia bunuh diri. Namun karena manajemen memaksakan kehendak, maka dibuatlah kesaksian palsu, atas sepengetahuan TV One. Indikasinya adalah keyakinan pihak TV One bahwa AR adalah makelar kasus. Pertanyaannya adalah apakah keyakinan ini adalah kebenaran, ataukah hanya pura-pura yakin. Jika TV One benar-benar yakin, maka ini adalah sebuah kecerobohan. Kemungkinan kedua, Indy melakukan kebohongan. Wartawan mana yang tak ingin disebut sebagai “hebat.” Wartawan mana yang tak memiliki keinginan mengalahkan pesaing-pesaingnya. Wartawan mana yang tak ingin ditepuk tangani teman-teman se perusahaan. Ambisi pribadi yang terlalu tinggi ini bisa mengalahkan akal sehat sehingga permainan kotor pun dilakukan. Namun seharusnya tetap ada kontrol dari atasan. Seperti yang saya sebutkan di atas, menampilkan seorang makelar kasus memiliki resiko. Tentu atasan Indy selalu menekankan kehati-hatian dan kecermatan menyangkut bincang-bincang dengan AR. Kemungkinan ketiga, AR melakukan kebohongan. Berarti ada sebuah lubang yang muncul pada proses pencarian makelar kasus dan “penemuan” AR. Saya tak percaya bahwa proses pencermatan hanya terjadi sekali. Indy memiliki gagasan untuk mewawancarai makelar kasus. Lalu ia mencari. Proses pencarian ini tentu dilakukan dengan cermat. Setelah ditemukan, tentu Indy akan lapor pada atasan. Atasan ini tentu akan mencermati lagi identitas AR. AR hanya bisa tampil jika ada persetujuan dari atasan Indy.
   Di sisi lain, AR mengaku bahwa sebelumnya hanya dimintai untuk menjadi narasumber mengenai Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia ( PJTKI ). Namun, AR belum memberikan persetujuan apakah dia mau datang untuk menjadi narasumber atau tidak. Paginya, Indy mencoba menghubungi AR terus menerus dan akhirnya AR datang ke Wisma Nusantara tempat siaran berlangsung. Ketika sampai disana, AR sudah terlambat dan langsung diarahkan oleh kru untuk megenakan properti seperti topeng dan jaket. Ia pun merasa bingung saat ia diperintahkan untuk mengenakan kostum tersebut. Dan beberapa menit kemudian siaran dimulai dan Indy pun memperkenalkan AR sebagai makelar kasus. Saat commercial break AR menyatakan kepada Indy bahwa ia tidak ada hubungannya dengan makelar kasus, namun Indy meminta tolong kepada AR untuk membuat pernyataan bahwa ada mekelar kasus di tubuh kepolisian. Di sini menunjukkan bahwa TV One tidak memberitahukan kepada narasumber apa tujuan program, topik dan para pihak yang terlibat dalam acara tersebut serta peran dan kontribusi narasumber, sesuai dengan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Standar Program Penyiaran. Satu poin lagi pelanggaran yang dilakukan oleh TV One.
   Sebelum menyiarkan, TV One tidak mengevakuasi berita berdasarkan kelayakan isi dari berita tersebut, melainkkan hanya membuat sensasi saja agar kasus ini semakin memanas. Padahal dalam Kode Etik Jurnalistik Televisi Indonesia, hal tersebut tidak boleh dilakukan, karena seharusnya stasiun televisi menolak pemberitaan yang menimbulkan sensasi dan menyesatkan. Informasi yang diberikan kepada khalayak tentang makelar kasus palsu yang telah disiarkan di TV One tentunya sangat menyesatkan bagi masyarakat, karena semakin memojokkan posisi penegak hukum, khususnya pihak kepolisian. Namun, TV One telah meralat pemberitaan yang telah disiarkan tersebut dan dipastikan pihak TV One akan meminta maaf kepada pihak kepolisian. Tindakan yang dilakukan pihak TV One kali ini bisa dikatakan sudah tepat. Tetapi, tetap saja mereka mengelak telah melakukan kekeliruan ( tidak melakukan check and recheck tentang kebenaran narasumber tersebut ). Hal ini juga bertentangan dengan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No.03 tentang Standar Program Penyiaran bahwa saat siaran langsung, lembaga penyiaran harus waspada terhadap terlontarnya pernyataan dari narasumber yang keakuratan dan kebenarannya belum bisa dipertanggungjawabkan. Peraturan ini juga mengatur bahwa pada saat menyajikan isu-isu kontroversial yang menyangkut kepentingan publik, lembaga penyiaran harus menyiarkan berita, fakta dan opini secara netral dan berimbang. Disini TV One terkesan memojokkan pihak kepolisian dengan memberitakan bahwa beberapa perwira tinggi kepolisian terlibat dalam makelar kasus ini.
   Rekayasa siaran itu diduga melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada Pasal 36 Ayat 5 huruf a yang menyebutkan isi siaran dilarang memfitnah, menghasut, dan atau bohong. Pelanggaran terhadap aturan itu dapat dikenakan Pasal 57 huruf d dengan ancaman penjara paling lama lima tahun atau denda Rp10 miliar
   Kesimpulan
   Makelar kasus merupakan kasus yang sedang hangat – hangatnya dibicarakan oleh khalayak. Makelar kasus ini dapat diartikan sebagai orang yang menjadi perantara dan mengenal penjahat sekaligus memiliki hubungan atau koneksi dengan penegak keadilan. Setelah istilah markus tersebut, muncul kasus marta atau makelar berita yang muncul setelah terbongkarnya dugaan rekayasa narasumber yang di tampilkan oleh TV One. Tindakan yang telah dilakukan oleh TV One adalah langkah yang salah. Stasiun televisi tersebut menginginkan menjadi stasiun televisi terdepan dalam kecepatan mendapatkan berita, namun dengan mengabaikan prinsip – prinsip keakuratan dan dampak. TV One menghadirkan makelar kasus palsu agar berita yang sedang booming itu semakin memanas. Di sisi lain, hal ini dilakukan agar minat masyarakat terhadap berita ini menjadi tinggi dan mendapatkan profit dari menaikkan tarif iklan. Dalam pemberitaan yang disampaikan oleh TV One melalui wawancara dengan makelar kasus yang palsu, yang terkesan pihak stasiun televisi ini memojokkan pihak kepolisian dengan menyebutkan ( membenarkan ) bahwa ia telah berpraktek di lembaga kepolisian dan adanya perwira – perwira tinggi yang terlibat dalam makelar kasus perpajakan. TV One melanggar beberapa kode etik jurnalistik dengan merekayasa kasus, tidak memberitahukan kepada narasumber mengenai tujuan dan topik yang akan dibicarakan dalam acara tersebut, menghadirkan narasumber tanpa memverifikasinya terlebih dahulu, dan memberikan keterangan yang menyesatkan kepada masyarakat. Namun, akan ada permohonan maaf dari pihak TV One kepada pihak kepolisian dan pastinya masih dengan pembelaan diri bahwa dari pihak TV One tidak melakukan kesalahan. Dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No.03 tentang Standar Program Penyiaran bahwa saat siaran langsung, lembaga penyiaran harus waspada terhadap terlontarnya pernyataan dari narasumber yang keakuratan dan kebenarannya belum bisa dipertanggungjawabkan. Peraturan ini juga mengatur bahwa pada saat menyajikan isu-isu kontroversial yang menyangkut kepentingan publik, lembaga penyiaran harus menyiarkan berita, fakta dan opini secara netral dan berimbang. Dengan tidak memberitahukan kepada narasumber tentang tujuan program dan topik yang akan dibicarakan dalam acara, sama saja dengan menjebak narasumber. Karena menurut keterangan AR, ia datang ke Wisma Nusantara ( tempat dilaksanakannya siaran ) untuk menjadi narasumber Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia ( PJTKI ) , bukan menjadi pelaku makelar kasus yang seperti di beritakan di TV One. Rekayasa siaran itu telah melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada Pasal 36 Ayat 5 huruf a yang menyebutkan isi siaran dilarang memfitnah, menghasut, dan atau bohong. Pelanggaran terhadap aturan itu dapat dikenakan Pasal 57 huruf d dengan ancaman penjara paling lama lima tahun atau denda Rp10 miliar. Kasus ini hendaknya menjadi pelajaran bagi stasiun televisi lainnya, agar lebih berhati – hati dalam memberitakan sesuatu dan sebagai sumber informasi hendaknya memberikan keterangan yang jelas serta memberikan informasi yang sesuai dengan fakta.
   Ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama, manajemen minta redaksi membuat berita mengenai makelar kasus. Alasannya adalah untuk menaikan rating berita. Kemungkinan kedua, Indy melakukan kebohongan. Ketiga, karena sebelumnya sudah sering terdengar kabar mengenai permainan uang pada dunia aparat penegak hukum.
8. 

   septia hartiningrum
   April 21st, 2010 - 15:53

   NAMA : SEPTIA HARTININGRUM
   NIM : D2C008101

   PENULISAN BERITA PENYIARAN
   penggunaan narasumber palsu yang bersaksi tentang “maskus di polri” dalam live dialog program berita di Tvone

   1. PENDAHULUAN
   Setelah heboh markus pajak, sekarang malah lebih heboh lagi yaitu markus palsu di tv one. Markus atau Makelar kasus lagi naik daun pekan-pekan ini, apalagi dengan kasus narasumber palsu sebagai markus yang di siarkan oleh TVOne yang menganggap sebagai stasiun berita di Indonesia. Benarkah TV One merekayasa tayangan wawancara dengan Markus palsu? Acara TVOne pada 18 Maret lalu, yang menayangkan wawancara dengan seorang pria yang disebut makelar kasus (markus) di Mabes Polri, berbuntut panjang. Polisi bergerak menyelidiki, dan terungkap bahwa pria yang diwawancarai itu dinyatakan sebagai markus palsu. Makelar kasus palsu, Andris Ronaldi, yang ditampilkan oleh salah satu stasiun televisi swasta mengaku dijebak oleh stasiun televisi yang mengundangnya. Andris menjelaskan, dalam salah satu acara di stasiun televisi swasta, 24 Maret lalu, semula ia diminta menjadi narasumber masalah Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia. Menurut Andris, ia telah dihubungi dihubungi pukul 23.00 WIB sehari sebelumnya.
   Andris Ronaldi adalah narasumber Tv One dalam acara talkshow “Apa Kabar Indonesia” (AKI) yang ditayangkan 24 Maret 2010. Dengan wajah tertutup, Andris yang diwawancarai presenter Indy Rahmawati, dikenalkan sebagai salah seorang makelar kasus (markus) yang aktif di lingkungan Mabes Polri. Tak lama kemudian, Mabes Polri mengumumkan bahwa narasumber Tv One itu palsu, sehingga “Bang One dan kawan-kawan” diadukan ke Dewan Pers. Setelah acara talkshow itu, polisi memang berusaha mencari identitas dan keberadaan Andris, hingga akhirnya ditemukan. Kepada polisi lah, Andris bernyanyi bahwa ia dijebak Tv One untuk mengaku sebagai markus demi kepentingan talkshow.
   Nama Andris Ronaldi dan presenter televisi, Indi Rahmawati saat ini sedang ramai diperbincangkan di media Indonesia. Penyebabnya seperti yang kita tahu adalah tayangan tentang makelar kasus (markus) di sebuah stasiun TV swasta pada tanggal 18 Maret lalu. Masalah kemudian muncul ketika beredar kabar bahwa narasumber yang ada dalam tayangan tersebut adalah narasumber palsu yang dibayar Rp. 1,5 juta oleh pihak stasiun TV yang bersangkutan. Kejadian yang cukup menghebohkan ini akhirnya berujung pada pelaporan stasiun TV dan presenter acara ke Dewan Pers oleh pihak Kepolisian RI. Dan pada hari Senin, 14 April, pihak stasiun TV tersebut dipanggil oleh Dewan Pers untuk memberikan klarifikasinya.
   2. ISI
   Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) beranggapan pengaduan Mabes Polri kepada Dewan Pers terhadap dugaan rekayasa siaran TVOne terkait oknum makelar kasus (markus) palsu masih perlu pembuktian. Dugaan bahwa TVOne merekayasa wawancara oknum markus masih bersifat sepihak dan perlu dibuktikan. IJTI menyampaikan pernyataan sikapnya terhadap tindakan merekasaya pemberitaan dan wawancara adalah pelanggaran kode etik sesuai Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik yang menyebutkan “Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul”. IJTI mendukung upaya Dewan Pers untuk mendalami, memediasi dan menilai, serta mengumumkan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran etika dan standar jurnalistik pada siaran wawancara TVOne bertemakan praktik markus di Mabes Polri itu. “Karena Dewan Pers merupakan organisasi yang berwenang untuk menetapkan dan mengawasi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Ketua Umum IJTI menegaskan produk jurnalistik berupa siaran di televisi merupakan hasil akhir dari proses yang melibatkan reporter, kamerawan, editor gambar, produser, pembawa acara, produser eksekutif hingga pimpinan perusahaan media massa. Apabila terjadi pelanggaran pada sebuah produk jurnalistik, maka tanggung jawab berada pada Pemimpin Redaksi dan tidak bisa dibebankan kepada profesi tertentu. ketatnya persaingan pada industri televisi berdampak terhadap tekanan kerja, namun jurnalistik televisi harus tetap mentaati prinsip verifikasi dan bersikap independen saat menjalankan tugas keprofesiannya. Sebelumnya, TVone menayangkan sebuah program acara “Apa Kabar Indonesia Pagi?” yang menghadirkan oknum markus yang berpraktik di Mabes Polri selama 12 tahun, 18 Maret 2010. Kemudian Mabes Polri berhasil menangkap oknum markus itu, 7 Maret 2010, dengan alasan untuk mengungkap jaringan markus yang biasa beroperasi di lembaga penegakkan hukum kepolisian itu.
   Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Edward Aritonang, mengatakan oknum markus itu bernama Adris Ronaldi alias Andis yang berdasarkan pengakuannya bukan sebagai markus, namun karyawan lepas pada sebuah perusahaan media hiburan. Edward mengungkapkan, Adris Ronaldi alias Andis yang mengaku menjadi oknum markus di Mabes Polri berdasarkan permintaan dari pihak pembawa acara televisi swasta itu berinisial IR dengan imbalan Rp1,5 juta. Dugaan rekayasa siaran itu melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada Pasal 36 Ayat 5 huruf a yang menyebutkan isi siaran dilarang memfitnah, menghasut, dan atau bohong. Pelanggaran terhadap aturan itu dapat dikenakan Pasal 57 huruf d dengan ancaman penjara paling lama lima tahun atau denda Rp10 miliar.
   Sementara itu, Manager Umum Pemberitaan TVOne, Totok Suryanto sempat mengatakan pihaknya menjamin tidak rekayasa narasumber yang menjadi oknum markus di Mabes Polri. “Tentunya kita menayangkan acara berita sesuai prosedur dan mengkroscek kebenaran narasumber kita,” kata Totok.
   Terlepas dari hasil penyelidikan lanjutan untuk membuktikan apakah benar stasiun televisi tersebut menggunakan narasumber palsu atau tidak, menurut banyak pihak, salah satunya Dewan Pers sendiri, tayangan tersebut sudah melanggar beberapa etika jurnalistik. Ada beberapa poin yang mungkin bisa menjadi bahan diskusi kita mengenai kasus ini.
   Yang pertama adalah pemberitaannya tidak memenuhi prinsip cover both sides. Tayangan tersebut hanya menampilkan kesaksian narasumber yang mengaku sebagai makelar kasus di Polri, tetapi tidak meminta konfirmasi dari Polri mengenai kebenaran klaim tersebut.
   Yang kedua adalah pemberitaan tersebut menggunakan cara yang tidak etis untuk memperoleh berita. Adanya pengakuan dari narasumber bahwa ia memperoleh bayaran dari pihak stasiun TV tersebut menunjukkan bahwa stasiun TV itu bersedia menempuh jalur yang tidak etis demi mencari berita yang sensasional.
   Yang ketiga adalah pemberitaan tersebut menggunakan informasi atau data yang tidak jelas sumbernya. Di satu pihak, stasiun TV tersebut menyatakan bahwa narasumber adalah benar seorang makelar kasus, sementara narasumber tersebut menyatakan bahwa dirinya dibayar dan diminta menghafalkan skenario oleh pihak stasiun TV. Kesimpangsiuran informasi ini tentunya berdampak negatif terhadap citra stasiun TV tersebut, namun terlebih lagi kepada masyarakat luas.
   Fungsi jurnalisme seyogyanya menjadi sumber informasi yang dapat dipercaya bagi masyarakat, yang menjadi “mata dan telinga” masyarakat untuk mengetahui hal-hal yang terjadi di luar wilayah mereka. Jika informasi yang diberitakan justru tidak jelas dan tidak dapat dipercaya maka masyarakat akan kehilangan kepercayaannya pada media.
   Sementara itu, anggota Dewan Pers, Wina Armada Sukardi, ketika dihubungi Surya mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menerima laporan terkait kasus markus palsu dari Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Edward Aritonang. Laporan diterima di Gedung Dewan Pers di Jl Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (8/4) sore. Wina yang juga Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Dewan Pers itu mengungkapkan, Polri melaporkan dugaan pemalsuan dan rekayasa narasumber TVOne. Terkait dengan pengaduan tersebut, Wina mengatakan Dewan Pers akan meminta konfirmasi penanggung jawab pemberitaan TVOne. “Pada hari Senin 12 Maret jam 14.00 kami akan minta TVOne memberikan keterangan ke kantor Dewan Pers,” ujar Wina. Keterangan dari pihak TVOne tetap akan diminta meskipun stasiun televisi tersebut telah menyatakan bantahan. TVOne belum bisa memastikan bahwa Andis yang ditangkap polisi itu adalah orang yang sama dengan yang diwawancarai dalam acara TVOne. Soal pilihan laporan Polri ke Dewan Pers, Wina mengatakan, dalam menyelesaikan masalah terkait pers, Polri masih menghormati mekanisme sesuai UU Pers. Kepada perusahaan dan insan pers, Wina mengingatkan bahwa pers harus bekerja untuk kepentingan publik. Oleh sebab itu, siapapun tidak boleh menodai kemerdekaan pers.
   Bila benar susbtansi pesan tersebut –bahwa Indy diminta pimpinan di redaksi untuk membongkar jatidiri narasumbernya, dan ia tidak sedang membual kepada Andris, maka ini adalah indikasi pelanggaran jurnalistik yang tak kalah serius. Ini harus menjadi bagian penting yang diklarifikasi oleh Dewan Pers saat memanggil awak redaksi Tv One.
   Potongan isi SMS tersebut memang masih bisa ditafsirkan dua hal: pertama, pimpinan Tv One meragukan kredibilitas narasumber bawahannya, dan berupaya memverifikasi sendiri; atau kedua, pimpinan Tv One sedang membantu seseorang atau institusi yang berusaha menemukan identitas narasumber yang seharusnya justru mereka lindungi. Sumber Anonim
   Bagian ini juga bisa digunakan sebagai pintu masuk untuk mengurai polemik dugaan markus palsu di Tv One. Bila pimpinan Tv One pernah mendesak agar Indy membuka indentitas narasumbernya untuk tujuan verifikasi, maka sesungguhnya sistem di redaksi sudah bekerja dengan baik. Mereka sudah mendeteksi masalah kredibilitas Andris sebagai narasumber anonim dalam talkshow tentang markus. Hal ini mestinya disampaikan kepada publik saat para jurnalis Tv One menggelar jumpa pers, 9 April lalu.
   Tapi sejauh ini, hal tersebut tidak muncul. Bahkan, seperti diakui General Manager Tv One, Totok Suryanto, Andris sudah berkali-kali menjadi narasumber Tv One seperti di program AKI Pagi (18 Maret 2010), Nama dan Peristiwa, bahkan talkshow Jakarta Lawyers Club yang (biasanya) dipandung langsung Pemimpin Redaksi Karni Ilyas. Dus, kecil kemungkinan pimpinan Tv One “mengejar-ngejar” Indy Rahmawati agar memberikan nomor telepon Andris untuk kepentingan verifikasi. Sehingga saya beranjak pada dugaan kedua, bahwa isi SMS yang terjadi pada 25 Maret 2010 itu, justru mencerminkan adanya upaya malpraktik jurnalistik yang dilakukan atasan Indy, untuk mengkhianati integritas jurnalisnya sendiri. Pimpinan Tv One patut diduga sedang membantu seseorang atau institusi yang berkepentingan dengan jatidiri si narasumber anonim itu. Sebelum kasus ini muncul ke permukaan, Andris Ronaldi secara jurnalistik berstatus sumber anonim. Narasumber yang jatidiri dan keberadaannya wajib dilindungi oleh redaksi. Karena kewajiban inilah, maka redaksi memiliki konsekuensi menanggung semua akibat yang timbul dari informasi yang disampaikan oleh sumber tersebut. Bila seorang wartawan setuju untuk menggunakan sumber anonim, maka tanggung jawab sudah diambil alih olehnya. Termasuk konsekuensi bila ternyata si narasumber adalah penipu. Karena konsekuensi yang tak ringan inilah, maka dalam praktik jurnalistik, sumber anonim tak bisa digunakan sembarangan. Begitulah wartawan menjaga kerahasiaan narasumbernya. Bila seorang jurnalis punya reputasi berkhianat, maka kredibilitasnya tamat, dan tak ada lagi narasumber yang bersedia membantunya (sampai hari kiamat). Pimpinan di redaksi yang biasanya adalah jurnalis senior, mestinya jauh lebih memahami hal-hal seperti ini, dan tidak terlibat dalam persekongkolan dengan pihak manapun untuk mengkhianati sumber dan mengorbankan wartawannya sendiri.
   Banyak yang salah menafsirkan ketika redaksi Tv One bermaksud menuntut Andris Ronaldi. Sejauh yang saya pahami, redaksi Tv One tidak menuntut Andris karena telah menjadi narasumber palsu, melainkan karena telah menuding televisi itu melakukan rekayasa. Ada dua hal yang secara substansi perlu diverifikasi dari pengakuan Andris: Pertama, dia mengaku dijebak. Andris mengaku, semula ia diundang untuk menjadi narasumber dalam topik seputar Tenaga Kerja Indonesia (TKI), tapi kemudian dibelokkan menjadi isu markus. Kedua, dia mengaku diminta menghafal skenario tanya-jawab yang sudah disiapkan tim Tv One tentang peran markus di Mabes Polri. Keterangan Andris ini memang bertabur kejanggalan, dan Dewan Pers mestinya dengan mudah memverifikasinya. Sejauh informasi yang beredar di media massa, Andris Ronaldi adalah humas sebuah klub penggemar motor bermesin besar (moge). Dia juga disebut-sebut pernah bekerja sebagai penjual alat-alat kesehatan, karyawan perusahaan pembiayaan, bahkan punya bisnis periklanan.
   Dewan Pers atau KPI sebaiknya melakukan langkah-langkah yang sistematis dan terstruktur untuk mengurai benang (yang dibuat) kusut ini.
    Pertama, Dewan Pers atau KPI harus fokus pada mandatnya, yakni memverifikasi pengaduan masyarakat (dalam hal ini Polri) atas tuduhan rekayasa berita. Dewan Pers atau KPI harus mengaudit metodologi jurnalistik yang digunakan Tv One untuk menemukan narasumber anonim markus yang belakangan ternyata adalah Andris Ronaldi. Dari sanalah bisa dibuktikan, siapa yang membohongi siapa.
    Kedua, Dewan Pers atau KPI harus menginvestigasi apakah redaksi Tv One terlibat pembocoran identitas sumber anonimnya kepada pihak lain, dan memastikan bahwa Indy Rahmawati atau Andris Ronaldi, tidak dalam posisi terintimidasi untuk menyeleraskan dengan “skenario” korporasi atau institusi tertentu.
    Ketiga, Dewan Pers atau KPI harus mendesak Polri agar tidak gampang main pasal pidana dalam kasus ini.
    Keempat, Dewan Pers atau KPI, harus merumuskan sanksi yang jelas dan tegas bila ternyata ada malpraktik jurnalistik dalam kasus ini, dan mengumumkannya kepada publik segamblang-gamblangnya, termasuk mengumumkan metodologi yang dipakai dalam menangani kasus ini agar transparan dan akuntabel.
   Anggota Dewan Pers dan KPI yang di antaranya adalah para jurnalis senior, seyogyanya tetap obyektif dan berpihak pada publik, dengan tidak terjebak suasana “psikologi perkawanan” dengan elit-elit media yang sedang diperiksanya.
   3. PENUTUP
   Kalau memang terbukti TV One merekayasa kasus wawancara markus palsu ini , sungguh sangat disayangkan. Karena akan merusak citra media elektronik dan juga melanggar kode etik jurnalistik. Saya menganggap permintaan maaf ini “tak jelas jenis kelaminnya”. Bila Tv One meminta maaf karena menampilkan narasumber palsu, maka permintaan maaf itu lebih tepat ditujukan kepada jutaan pemirsanya, daripada untuk polisi. Publik lah—pemilik sah frekuensi yang dipinjam kelompok usaha Bakrie—yang paling dirugikan dengan penyesatan informasi, bukan semata-mata Polri. Filosofi jurnalisme yang mengabdi pada kepentingan publik (juga konsep tentang televisi terestrial) agaknya sudah tertimbun oleh hasrat untuk menyenangkan pihak-pihak tertentu demi menjaga hubungan baik. Dengan cara pandang seperti ini, tak heran bila publik dilupakan dan bisa jadi wartawan sendiri pun dikorbankan.
   Lantas kemungkinan kedua juga tak kalah ganjilnya. Bila talkshow itu memang faktual, lalu untuk apa Tv One meminta maaf pada polisi? Saya duga, permintaan maaf itu untuk menjaga hubungan baik dengan institusi Polri. Itu berarti Tv One bersikukuh bahwa Andris adalah narasumber kredibel alias markus di Mabes Polri, tapi mereka tetap meminta maaf bila berita itu menganggu tidur nyenyak para petinggi mabes. Bila ini benar, maka bagi saya ini adalah praktik “jurnalisme hamba sahaya”. Dalam struktur sosial yang feodal, seorang bawahan yang sebenarnya tak merasa bersalah, bisa saja tetap minta maaf kepada atasannya bila ada situasi-situasi yang membuat atasannya tak enak hati. Tugas jurnalisme adalah mengungkap fakta, dan tidak ada urusan apakah seorang jenderal bisa tidur atau tidak setelah hal itu diberitakan. Bila benar ini cara berpikir jajaran pimpinan Tv One, maka agar adil, sebaiknya redaksi melakukannya setiap hari kepada setiap individu atau institusi yang menjadi obyek pemberitaan mereka. Tv One harus sering-sering mengatakan: “Redaksi yakin bahwa berita korupsi ini benar, tapi kami meminta maaf bila Anda terganggu dengan pemberitaan ini”.
9. 

   Rintulebda A. kaloka (D2C308014)
   April 21st, 2010 - 17:59

   MARKUS Atau MARTA*

   Oleh. Rintulebda A. Kaloka D2C308014

   *Mafia Berita

   A. Pendahuluan

   Kasus ini terjadi pada acara Apakabar Indonesia Pagi edisi 24 maret 2010. Presenter acara tersebut yakni Indy rahmawati menghadirkan makelar kasus palsu Andri Ronaldi alias Andis dengan nama samaran Roni.
   Menurut pengakuan Andri Ronaldi, dia dihubungi oleh Indry rahmawati pada tanggal 23 malam untuk menjadi narasumber pada acara Apakabar Indonesia pagi pada tanggal 24 maret 2010. Andri Ronaldi mengaku pada awalnya dia diminta untuk menjadi narasumber PJTKI. Pada indy Andri mengatakan bahwa di bukan orang yang menangani PJTKI, akan tetapi Andis mempunyai teman yang menangani bidang tersebut dan menghubunginya pada pukul 23.30 untuk membantu mengangkat topic tersebut.
   Andri sendiri tidak langsung menyanggupi, namun karena berniat membantu Indy maka anri menyanggupi untuk hadir sebagai narasumber. Indy kembali menghubungi andri pada 24 pagi untuk segera hadir ke Wisma nusantara jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.
   Andri pagi itu dating terlambat dengan menggunakan ojek dan berlari-lari menuju lokasi. CCTV-pun sempat merekam keterlambatan andri yang kemudian disambut seorang kru TVONE.
   Andri menjelaskan, dia lalu masuk ke dalam ruang operator dan disuruh memakai property berupa topeng dan jaket, ketika Andri menanyakan untuk apa property itu Indy menjawab untuk markus.

   Saat di dalam studio Andri mengaku diberitahu hanya akan diambil suaranya saja tanpa ada pengambilan wajahnya. Kemudian dalam waktu singkat acarapun langsung mengudara dan Andri diperkenalkan indri sebagai markus.
   Pada saat break iklan pertama. Andri mengaku baru mengetahui ada narasumber lain di ruangan lain studio yang disiapkan TVONE. Orang tersebut adalah Denny indrayana dari Satgas pemberantasan mafia hukum.
   “Saya baru mengerti, temanya keluar. Ada di blackberry mesengger saya, kalau Indy minta narasumber PJTKI. Tetapi, mereka memberikan saya tentang markus dan berusaha meyakinkan saya bahwa di tubuh Polri ada markus. Saat break off air, saya bicara ke Indy kalau saya tidak pernah bicara atau pun punya rekan jenderal atau pamen. Indy bilang, bicara saja punya,” lanjut Andri.
   Saat sesi tanya jawab berlangsung. Andri dengan lancar menjawab semua sesi itu karena dirinya mengaku sudah diberikan roundown dan materi tanya jawab yang harus diperankannya dalam kapasitasnya sebagai narasumber seorang markus.
   Saat acara break kedua, Andis lalu kembali berbincang dengan Indy. “Ada lagi beberapa pertanyaan. Saya tidak berpengalaman sama sekali. Saya diajak untuk masuk pada ada opini di sebuah ruang Kapolri ada ruangan untuk menegosiasikan mafia kasus dan membagi-bagikan uang,” tegasnya.
   “Indy bilang ada ruangan khusus di sebelah ruangan Kapolri untuk negosiasi. Saya bilang, nggak ngerti. Kata Indy, bilang saja ada,” tuturnya lagi.
   Menurut pengakuan Andri, karena waktu saat itu yang diberikan sangat mepet, akhirnya dia pun melakukan sesuai yang diinginkan Indy. “Terus dia (Indy) bilang waktunya mepet, mau lah. Lalu saya katakan (maunya Indy) itu (saat acara kembali mengudara) untuk mengumpan Denny Indrayana saja bahwa masih ada ruangan markus. Masih ada markus di tubuh Polri. Saya waktu itu bilang, mungkin saja ada,” tandasnya.
   Menurut Andri, Indy meminta cepat-cepat dirinya untuk bersedia berbicara markus, karena Denny Indrayana akan meninggalkan studio. “Karena Denny Indrayana akan bertemu Kapolri,” imbuhnya.

   Andri pun sukses menjalankan perannya dan mendapat imbalan senilai Rp 1,5 juta meski akhirnya menjadi buron karena telah menjadi markus palsu yang menistakan Polri dan akhirnya menyerahkan diri walaupun sempat lari ke Bali.

   Berikut transkrip antara Indy dengan Andri yang menggunakan nama Billy yang dirilis oleh Polri yang sudah dirilis ke wartawan pada tanggal 10 maret 2010.
   Indy TV One: Kalau perlu, ganti nomer aja bang
   (*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): Ok… Dari Mabes Tadi Siang… Cari gue nich…
   Indy TV One: Bang, kalau ada telepon2 dari nomer2 yang ga jelas, ga perlu diangkat. Polisi saat ini sdg kasak kusuk cari nomer teleponmu. Aku TIDAK akan kasih nomermu ke siapa pun.
   (*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): Ok…
   (*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): Gue jadi buron nich…
   (*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): Sampe kakak gue disamperin ke posyandu…
   (*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): Gue dibilang tabrak lari..
   Indy TV One: Aku lagi tiarap bang
   Indy TV One: Siappp
   Indy TV One: Waduh, kalau abang dicari mereka, artinya mereka udah tau identitas abang dong..
   Indy TV One: Sama bang.. Aku tiap pagi siaran ditunggi intel 5 org ..
   Indy TV One: Bang, is everything ok?
   Indy TV One: Aku ditekan pimpinan
   Indy TV One: Aku matiin hp karena dicari pimpinan
   Indy TV One: Aku ga berani ke kantor pusat di pulogadung, karena ditekan pimpinan, suruh buka identitas kamu. Aku menolak
   Indy TV One: Jelas bukan dari saya. Saya ga kasih tau siapapun soal abang
   Indy TV One: Bang… Is everything okay? ..

   (*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): Ndy..
   Indy TV One: Alhamdulillah, abang nyahut juga..
   Indy TV One: Eveything ok bang?
   (*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): sengaja hp mati / hidup…
   (*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): Saya jadi cabut keluar kota nich…
   (*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): Mereka yg cari saya bawa foto, dan dapat alamat dari stnk kendaraan yg dipakai. Fotonya juga ada..
   Indy TV One: Waduh…. Gawat bangett..
   Indy TV One: Kok mereka bisa tau dari siapa ya bang?
   Indy TV One: Hati2, bang.. Hp matiin aja bang
   Indy TV One: Aku dicariin big boss. Dia minta jatidiri kamu. Aku menolak. Aku juga matiin hp terus.. On/off
   Indy TV One: Bang, aku minta maaf udah bikin kamu repot dan susah
   Indy TV One: Aku minta maaf sungguh2
   (*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): Jgn sampai ada yg Bocorin informasi apapun ttg aku…
   Indy TV One: Ga ada yg bocorin kok bang
   Indy TV One: Ke boss pun aku ga kasih
   (*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): Ok sipp…
   (*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): Insya Allah… Ini berlalu koq…
   (*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): Yg penting kamu kgn kepancing aja…
   (*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): Seluruh temen” police juga udah ada yg curiga ama gue…
   Indy TV One: Be cool bang..
   Indy TV One: Ati2 ya
   (*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): Ok
   (*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): Ndy… Tolong hari ini kita harus ketemu…
   (*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): Polisi udah dapat rumah gue…
   (*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): PING!!!
   Indy TV One: Aman ga telp ke nomer baru?
   Indy TV One: Bang, ayo ketemu. Di mana, jam berapa. Kasih tau saya
   Indy TV One: Bang….
   Indy TV One: Ketemu di mana jam berapa
   Indy TV One: Masih bisa ditelp ke nomer luar kota?
   Indy TV One: Bang…
   (*)\ (*) B 1 L L Y (*)/(*): Indy telp saya ke 021 99999615
   Indy TV One: Aku pake nomer kantor ya
   Indy TV One: Aku otw
   Indy TV One: Bang?
   Indy TV One: Gimana nih, kita udah di lokasi
   Indy TV One: Abang, aku bertiga udah deket
   Indy TV One: Bagaimana, bang?
   Indy TV One: Mohon kabari saya bang
   Indy TV One: Segera
   Indy TV One: Hellow, bang?
   (nvc/mad) http://forum.detik.com/showthread.php?t=178897

   B. Tinjauan Berbagai Segi

   1. Bisnis dan Kepentingan
   Di Indonesia ada dua stasiun televisi yang bersaing sebagai CNN-nya Indonesia yaitu metroTV dan TVone. Hal ini sebenarnya dapat dinilai sebagai kemajuan yang baik bagi pers Indonesia. Namun jika melihat dari segi bisnis yang menyangkut segmen yang sama maka mau tidak mau tvone harus berhadapan secara langsung dengan metrotv sebagai seniornya. Untuk itulah diperlukan terobosan terobosan dalam pemberitaan.
   Persaingan diantara news anchor sendiri merupakan persaingan yang sangat ketat dimana untuk menjadi news anchor yang diakui memang sangat sulit.

   2. Hukum
   Untuk menilik kasus ini dari segi hukum maka masih dalam area abu-abu karena belum ada keputusan hukum yang diambil, apakah a. Markus palsu b.markus aspal atau b. tvone merekayasa sang markus.

   3. Kode Etik Jurnalistik

   Jika Tvone terbukti merekayasa maka tvone akan melanggar beberapa pasal kode etik jurnalistik PWI. Pasal itu antara lain:
   Pasal 3
   Wartawan Indonesia pantang menyiarkan karya jurnallistik (tulisan, suara, serta suara dan gambar) yang menyesatkan memutar balikkan fakta, bersifat fitnah, cabul serta sensasional.
   Dialog dengan Markus palsu rentan dengan penyimpangan, maka jika ingin mengangkat tema ini kenapa TVone tidak menggunakan kamera tersembunyi dan membuktikan secara audiovisual mengenai tindakan markus, bukan sekedar pengakuan. Padahal kamera tersembunyi juga sering digunakan untuk mengungkap laporan investigasi namun dalam skala kecil.

   Pasal 11
   Wartawan Indonesia meneliti kebenaran bahan berita dan memperhatikan kredibilitas serta kompetensi sumber berita.

   Tvone terkesan sembrono dan tidak meneliti dulu mengenai bahan berita terutama Narasumber, bukan hanya sekedar pengakuan namun harus bias menayangkan bukti karena ini menyangkut masalah institusi dan kepercayaan masyarakat.
   Pasal 10
   Wartawan Indonesia dengan kesadaran sendiri secepatnya mencabut atau meralat setiap pemberitaan yang kemudian ternyata tidak akurat, dan memberi kesempatan hak jawab secara proporsional kepada sumber atau obyek berita.

   TVONE sampai saat ini tidak meminta maaf kepada rakyat Indonesia, karena Tvone merasa tidak bersalah. Namun sebenarnya ini diluar konteks bersalah atau tidak namun pada konteks pemberitaan yang sudah dilemparkan.

   4. Teknis Dialog
   Teknis dialog yang dilakukan cukup baik dengan latar belakang studio dan saling berhadapan

   C. Kesimpulan
   Dari kasus markus yang dihadirkan oleh TVone maka sebagai media masa. TVone seharusnya berhati-hati dalam melakukan pemberitaan terutama dengan hal yang berkaitan dengan institusi harus disertakan bukti jangan hanya sekedar pengakuan. Kali ini memang Tvone terkesan hanya mengejar sensasi. Cek dan ricek kredibilitas narasumber memang diperlukan, dalam kasus markus harus dicek apakah dia benar-benar markus atau bukan.

Leave a comment Cancel reply

Name (required)

Email (required)

Website

CAPTCHA Code *

Spam Protection by WP-SpamFree